Kamis, 13 February 2020

Menyoal Kewenangan Presiden Batalkan Perda Kabupaten/Kota di RUU Cipta Kerja

Kewenangan Presiden membatalkan perda kabupaten/kota bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI untuk dibahas pada Rabu (12/2). Penyerahan draf tersebut sekaligus menjawab pertanyaan publik selama ini mengenai isi aturan yang direncanakan pemerintah sehubungan dunia usaha.

 

Terdapat berbagai ketentuan baru yang akan diatur dalam RUU Cipta Kerja. Salah satu ketentyan tersebut yaitu kewenangan Presiden dapat membatalkan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap menghambat investasi dan tumpang tindih dengan peraturan pemerintah pusat.

 

Berdasarkan RUU Cipta Kerja yang diterima hukumonline, Bagian Ketiga mengenai Pemerintah Daerah terdapat pada Pasal 251 Ayat 1, yang menyatakan Presiden dapat membatalkan Perda Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibatalkan.

 

Kemudian, pada Pasal 251 Ayat 2 menyatakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden.

 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, membenarkan adanya kewenangan pembatalan perda oleh presiden dalam rancangan aturan tersebut. Menurutnya, kewenangan tersebut untuk mengatasi persoalan tumpang tindih regulasi dan aturan daerah yang dianggap menghambat investasi.

 

“Sehubungan investasi bagaimana memperpendek regulasi dan yang tumpang tindih dihapus semua. Yang intinya adalah bagaimana memberi kemudahan investor yang masuk ke Indonesia. Salah satu di antaranya adalah apabila ada perda yang bertentangan dengan kebijakan pusat sehubungan percepatan kemudahan berusaha dulu kewenangan daerah. Tapi, dengan RUU Omnibus Law ini ada satu klausul pasal khusus diberikan pada Presiden untuk sinkronisasi atau evaluasi terhadap peraturan di bawah (daerah) yang bertentangan di atas (pusat), khususnya investasi,” jelas Bahlil saat dijumpai di kantornya, Kamis (13/2).

 

Lihat Isi Omnibus Law Selengkapnya:

 

Perlu diketahui, sehubungan pembatalan perda kabupaten/kota oleh pemerintah pusat sebenarnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah menyatakan aturan mekanisme pembatalan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota oleh gubernur dan mendagri inkonstitusional alias bertentangan dengan UUD 1945.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua