Jumat, 14 Pebruari 2020

RUU Cipta Kerja dan Risiko Pengabaian Kerusakan Lingkungan Hidup

Penghapusan Izin Lingkungan tidak sesuai dengan sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan justru menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi kerusakan lingkungan hidup. BAS

Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta kerja kepada DPR RI pada Rabu (12/2). Berbagai aspek pengaturan termuat dalam draf tersebut seperti prosedur investasi, ketenagakerjaan dan perizinan. Pemerintah menginginkan kemudahan berusaha yang selama ini masih terhambat akibat tumpang tindih regulasi.

 

RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini setidaknya memuat 11 klaster, 15 bab, 174 pasal dengan 79 UU terdampak dan ditargetkan rampung dalam waktu 100 hari. Banyaknya materi yang dimasukkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan singkatnya waktu tersebut, dikhawatirkan berisiko melemahkan penegakan hukum akibat investasi.

 

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring, mengkritisi muatan isi dalam rancangan aturan tersebut. Hal ini karena rancangan aturan tersebut berisiko melemahkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup. Terlihat, dalam rancangan aturan tersebut yang menjadikan pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis risiko maka Izin Lingkungan tidak lagi berlaku sebagai persyaratan Izin Usaha.

 

Raynaldo menilai penghapusan Izin Lingkungan tidak sesuai dengan sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan justru menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum.

 

“Di banyak negara, penerapan izin lingkungan bersamaan dengan instrumen standar kualitas lingkungan merupakan praktik yang lazim. Pengaturan lingkungan hidup mengandalkan standar yang terukur. Secara garis besar, standar lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu standar lingkungan yang ditetapkan pada media lingkungan misalnya kualitas udara atau air di wilayah tertentu dan standar yang ditetapkan pada sumber polusi (misalnya standar emisi, standar proses produksi dan standar produk,” jelas Raynaldo

 

Dia menjelaskan standar seharusnya ditentukan oleh pemerintah sebagai pedoman pengelolaan lingkungan hidup atau alat untuk menentukan apa yang boleh dilakukan oleh individu dan pelaku usaha.

 

Penetapan standar pada umumnya dianggap hanya sebagai tahap pertama dari keseluruhan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai penaaatan pada standar tersebut ada beberapa perangkat yang dapat digunakan salah satunya adalah izin. Izin digunakan untuk mencegah pelanggaran terhadap standar lingkungan yang telah ditentukan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua