Jumat, 14 February 2020

Polemik Penghapusan Izin Lingkungan

Pemerintah menegaskan persyaratan izin lingkungan tidak dibebankan kepada swasta di awal pengajuan perizinan, tapi dijadikan standar.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR, tempat pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR. Foto: RES

Pemerintah menghilangkan ketentuan izin lingkungan melaui draf omnibus RUU Cipta Kerja. Sebagai gantinya, pemerintah memunculkan ketentuan yang disebut persetujuan lingkungan dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan. Sontak, ketentuan ini menuai kritik/protes terutama kalangan aktivis lingkungan hidup.  

 

Kalangan anggota dewan pun setali tiga uang, menolak kebijakan penghilangan izin lingkungan dalam RUU Cipta Kerja yaitu Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin. Dia mengatakan penghapusan aturan izin lingkungan tak dapat dibiarkan. “Kalau mau dihilangkan izin lingkungan, itu bahaya sebenarnya,” ujar Andi Akmal Pasluddin kepada Hukumonline, Jumat (14/2/2020).

 

Dia menilai tanpa adanya izin lingkungan bisa berdampak semakin leluasanya para pelaku bisnis yang bersentuhan dengan sektor lahan pertanian, perkebunan, kehutanan yang kerap diduga melakukan pelanggaran. Bila semangat RUU Cipta Kerja memangkas mekanisme perizinan yang berbelit-belit, tak menjadi persoalan. Dia berjanji bakal mempelajari dan membuat catatan khusus menyikapi penghapusan perizinan lingkungan.

 

“Ini menyulitkan pengawasan penegakan hukum dan bisa menimbulkan konflik masyarakat dengan perusahaan yang melanggar,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Deputi Direktur Bidang Pengembangan Program Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Isna Fatimah mengatakan ketentuan penghapusan izin lingkungan diatur dalam Pasal 23 angka 4 RUU Cipta Kerja mengenai perubahan Pasal 24 ayat (5) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Sesuai UU 32/2009 terdapat dua syarat adanya analisis dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan. Keduanya, secara birokrasi berkaitan erat dengan kewenangan pihak yang mengawasi. Izin lingkungan sebagai instrumen pencegahan terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan diakibatkan oleh dunia usaha. “Karena dalam izin lingkungan itu aspeknya bukan hanya lingkungan, tapi sosial, kesehatan dan amdalnya,” ujarnya melalui sambungan telepon.

 

Menurutnya, bila peniadaan izin lingkungan menyulitkan penegak hukum menangani kasus lingkungan yang melibatkan pelaku usaha. Dia melanjutkan dihapusnya izin lingkungan berdampak mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, aspek pencegahan sangat diutamakan agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua