Jumat, 14 Pebruari 2020

Polemik Penghapusan Izin Lingkungan

Pemerintah menegaskan persyaratan izin lingkungan tidak dibebankan kepada swasta di awal pengajuan perizinan, tapi dijadikan standar.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR, tempat pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR. Foto: RES

Pemerintah menghilangkan ketentuan izin lingkungan melaui draf omnibus RUU Cipta Kerja. Sebagai gantinya, pemerintah memunculkan ketentuan yang disebut persetujuan lingkungan dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan. Sontak, ketentuan ini menuai kritik/protes terutama kalangan aktivis lingkungan hidup.  

 

Kalangan anggota dewan pun setali tiga uang, menolak kebijakan penghilangan izin lingkungan dalam RUU Cipta Kerja yaitu Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin. Dia mengatakan penghapusan aturan izin lingkungan tak dapat dibiarkan. “Kalau mau dihilangkan izin lingkungan, itu bahaya sebenarnya,” ujar Andi Akmal Pasluddin kepada Hukumonline, Jumat (14/2/2020).

 

Dia menilai tanpa adanya izin lingkungan bisa berdampak semakin leluasanya para pelaku bisnis yang bersentuhan dengan sektor lahan pertanian, perkebunan, kehutanan yang kerap diduga melakukan pelanggaran. Bila semangat RUU Cipta Kerja memangkas mekanisme perizinan yang berbelit-belit, tak menjadi persoalan. Dia berjanji bakal mempelajari dan membuat catatan khusus menyikapi penghapusan perizinan lingkungan.

 

“Ini menyulitkan pengawasan penegakan hukum dan bisa menimbulkan konflik masyarakat dengan perusahaan yang melanggar,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Deputi Direktur Bidang Pengembangan Program Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Isna Fatimah mengatakan ketentuan penghapusan izin lingkungan diatur dalam Pasal 23 angka 4 RUU Cipta Kerja mengenai perubahan Pasal 24 ayat (5) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Sesuai UU 32/2009 terdapat dua syarat adanya analisis dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan. Keduanya, secara birokrasi berkaitan erat dengan kewenangan pihak yang mengawasi. Izin lingkungan sebagai instrumen pencegahan terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan diakibatkan oleh dunia usaha. “Karena dalam izin lingkungan itu aspeknya bukan hanya lingkungan, tapi sosial, kesehatan dan amdalnya,” ujarnya melalui sambungan telepon.

 

Menurutnya, bila peniadaan izin lingkungan menyulitkan penegak hukum menangani kasus lingkungan yang melibatkan pelaku usaha. Dia melanjutkan dihapusnya izin lingkungan berdampak mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, aspek pencegahan sangat diutamakan agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan.

 

“Karenanya, izin lingkungan yang mencantumkan secara detail persyaratan pencegahan menjadi penting. Optimalisasi aspek pencegahan melalui izin lingkungan tentunya juga berdampak bagi bagi pelaku usaha dan masyarakat,” ujarnya.

 

Menurut Isna, para pegiat lingkungan dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bakal bergabung dengan koalisi bernama Fraksi Rakyat Indonesia. Nantinya, koalisi bakal mengatur strategi dalam memantau pembahasan draf RUU Cipta Kerja. Selain itu, pihaknya pun bakal memprioritaskan RUU Cipta Kerja untuk dikawal dengan berbagai cara sesuai prosedur dan hukum.

 

“Pantau juga DPR dan siapkan argumentasi kritis menanggapi drafnya,” katanya. Baca Juga: Pemerintah: RUU Cipta Kerja Murni Ciptakan Lapangan Pekerjaan

 

Perubahan Pasal 24 RUU Cipta Kerja

  1. Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup.
  2.  Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
  3. Pemerintah Pusat dalam melakukan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat.
  4. Pemerintah Pusat menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan uji kelayakan lingkungan.
  5. Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha.
  6. Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pasal 23 UU 32/2009

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

 

Bantah amdal dihapus

Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan RUU Cipta Kerja terkait dua aspek yakni lingkungan dan pengadaan lahan. Soal lingkungan, perubahan atau penyesuaian melalui omnibus law tetap memperhatikan aspek lingkungan. Bedanya, persyaratan izin lingkungan tidak dibebankan kepada swasta di awal pengajuan perizinan, tapi dijadikan standar dari pihak pemerintah. “Mekanisme tersebut menjadi standar dalam memberikan izin,” kata dia.  

 

Menurutnya, ketika menjadi standar dan tidak dipenuhi persyaratan tersebut, maka tetap terkena sanksi. Prinsipnya, kata Siti Nurbaya, omnibus law RUU Cipta Kerja tetap untuk menjaga kelestarian lingkungan tetap. Dia beralasan standar lingkungan itu mempunyai daya dorongdan pemerintah dapat mempersoalkan ketika terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Aturan tersebut bakal dituangkan dalam peraturan pemerintah.

 

“Jadi enggak benar kalau dibilang amdalnya dihapus dan lain-lain itu tidak benar. Amdal tetap ada,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua