Sabtu, 15 Pebruari 2020

Kemarin, Isu Omnibus Law RUU Cipta Kerja Mendominasi

Isu perkawinan, seperti akibat hukum bila tak menepati janji menikahi pasangan menjadi bacaan menarik di hari Valentine.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: BAS

Isu omnibus law RUU Cipta Kerja mendominasi pemberitaan Hukumonline, Jumat (14/2). Beragam penilaian diutarakan masyarakat seperti peneliti dan konsultan hukum ketenagakerjaan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, misalnya.

 

Rizky Argama, Direktur Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Penelitian PSHK menilai ironis tidak ada satu pun laman resmi pemerintah atau DPR yang menyebarluaskan draf ataupun naskah akademik RUU Cipta Kerja. Hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.    

 

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring, juga mengkritisi muatan isi dalam rancangan aturan tersebut. Hal ini karena rancangan aturan tersebut berisiko melemahkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup.

 

Berikut lima isu yang tayang di Hukumonline, Jumat (14/2) yang menarik untuk dibaca:

 

PSHK: RUU Cipta Kerja Langkah Mundur Reformasi Regulasi

Pemerintah resmi menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR pada Rabu (13/2/2020) kemarin. Dari draf RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat berisi 15 bab, dan 174 pasal, dengan 79 UU terdampak. Namun, ironisnya tidak ada satu pun laman resmi pemerintah atau DPR yang menyebarluaskan draf ataupun naskah akademik RUU Cipta Kerja.

 

Direktur Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Rizky Argama, menilai sikap pembentuk UU tersebut melanggar salah satu prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya asas keterbukaan. Terkait asas itu, Pasal 170 Perpres 87/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU 12/2011 mengharuskan pemerintah dan DPR menyebarluaskan RUU sejak tahap penyusunan.  

Selengkapnya baca artikel ini.

 

RUU Cipta Kerja di Mata Konsultan Ketenagakerjaan

Pemerintah telah menyerahkan surpres, naskah akademik, dan draft omnibus law RUU Cipta Kerja kepada pimpinan DPR, Rabu (12/2/2020) kemarin. RUU Cipta Kerja yang diarahkan pada peningkatan kemudahan investasi demi pertumbuhan ekonomi ini memuat 11 klaster, 15 bab, 174 pasal, dengan 79 UU terdampak. 

 

Ketua Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) Ike Farida melihat klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dalam tiga UU terkait ketenagakerjaan yakni UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; dan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS. Ike mencermati 6 ketentuan terkait ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

RUU Cipta Kerja dan Risiko Pengabaian Kerusakan Lingkungan Hidup

Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta kerja kepada DPR RI pada Rabu (12/2). Berbagai aspek pengaturan termuat dalam draf tersebut seperti prosedur investasi, ketenagakerjaan dan perizinan. Pemerintah menginginkan kemudahan berusaha yang selama ini masih terhambat akibat tumpang tindih regulasi.

 

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring, mengkritisi muatan isi dalam rancangan aturan tersebut. Hal ini karena rancangan aturan tersebut berisiko melemahkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup. Terlihat, dalam rancangan aturan tersebut yang menjadikan pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis risiko maka Izin Lingkungan tidak lagi berlaku sebagai persyaratan Izin Usaha.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Yurisprudensi tentang Janji Menikahi yang Patut Direnungkan di Valentine Day

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Perkawinan adalah kelanjutan dari ungkapan rasa cinta antara dua orang yang bertujuan membangun keluarga dan melanjutkan keturunan. Orang yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan adalah mereka yang sudah mengikatkan janji sebelumnya.

 

Menepati janji adalah satu hal. Pertanyaan normatifnya, apakah janji menikahi itu harus diucapkan secara jelas, tegas, dan tertulis? Bagaimana jika janji itu tidak ditepati pada waktunya, apakah ada akibat hukum yang timbul? 

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Berharap MK Progresif Putuskan Uji Perubahan UU KPK

Sejumlah pemohon tengah memohon pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) baik secara formil maupun materil. Umumnya, dalil sebagian besar permohonan mengarah pada uji formil dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK yang dinilai melanggar prosedur pembentukan UU.

 

Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi menilai MK belum pernah menerima permohonan uji formil UU. Namun MK pernah membatalkan UU secara keseluruhan, seperti putusan MK No. 85/PUU-XII/2013 tentang Pengujian UU Sumber Daya Air; Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 UU Koperasi.

 

Oleh karena itu, Veri berpendapat hendaknya uji revisi UU KPK menjadi momentum MK mengeluarkan putusan progresif demi sendi-sendi negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan.

Selengkapnya baca artikel ini.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua