Sabtu, 15 February 2020

Nasib Penegakan Hukum Persaingan Usaha di RUU Cipta Kerja

Omnibus Law Cipta Kerja hanya mengambil empat pasal dalam UU Persaingan usaha.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diproyesikan untuk memberikan kepastian usaha di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk menarik investasi untuk masuk ke dalam negeri dengan cara meminimalisir masalah-masalah yang selama ini menghambat investasi.

 

Beberapa UU terkait dengan ekonomi dan investasi ditampung dalam RUU Cipta Kerja. Misalnya UU PT, UU UKM, termasuk salah satunya UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Selain memperbaiki sisi perizinan, sektor persaingan usaha adalah elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari investasi. Biasanya, persaingan usaha yang sehat di suatu negara menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Supardji Ahmad, menilai RUU Cipta Kerja yang sudah dirancang pemerintah tidak memberikan porsi yang cukup besar untuk memperbaiki sisi persaingan usaha. Padahal, hal tersebut menjadi satu kesatuan untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.

 

Posisi ini pun, lanjutnya, menimbulkan dilema. RUU Omnibus Law hanya memasukkan 5 pasal UU Persaingan Usaha yang tercantum di Pasal 118, yakni Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49. Perubahan atas empat pasal ini dianggap tidak menyelesaikan beberapa persoalan penegakan hukum persaingan usaha yang saat ini dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

 

(Baca: PSHK: RUU Cipta Kerja Langkah Mundur Reformasi Regulasi)

 

Sementara di sisi lain, DPR dan pemerintah juga tengah melakukan revisi atas UU Persaingan Usaha yang sudah mulai dibahas sejak tahun lalu. Dia mempertanyakan bagaimana sinkronisasi antara dua RUU tersebut.

 

"Kemudian Omnibus Law seharusnya betul-betul bisa menyelsaikan masalah perssaingan usaha yang sedang dibahas di DPR. Harusnya apa yang dibahas di revisi UU 5/2009 di transformasi di Omnibus Law. Bahwa ini khusus iklim usaha sehingga kepegawaian, eksekusi atau alat bukti dan lain-lain tidak perlu dan kemudian berjalan bersama-sana, ini sama aja. Artinya untuk menciptakan regulasi yang efektif dan efisien juga tidak terjadi," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (14/2).

 

 

Yang menjadi persoalan kemudian hari adalah bagaimana jika aturan persaingan usaha yang diatur dalam Omnibus Law berbeda dengan revisi UU Persaingan Usaha. Maka, Supardji menilai bahwa idelanya pemerintah dan DPR bisa mengambil alih seluruh UU yang berbau ekonomi dan masuk dalam prolegnas untuk dimasukkan ke dalam UU Omnibus Law.

 

"Atau sebaliknya, UU yang sedang direvisi ya revisi saja di situ, tidak usah dimasukan di Omnibus Law supaya efektif," tambahnya.

 

Komisioner KPPU Guntur Saragih menyampaikan pada dasarnya Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya, yakni keberadaan KPPU yang independen. Hingga saat ini, katanya, hanya sedikit negara yang memiliki KPPU independen karena sebagian besar lembaga seperti KPPU berada di bawah kementerian.

 

Namun terlepas dari hal tersebut, Guntur mengingatkan bahwa banyak hal pula dari UU Persaingan Usaha yang sudah selayaknya diubah dan masuk dalam Omnibus Law untuk mengikuti perkembangan hukum persaingan global, salah satunya tentang merger.

 

Dalam rezim UU Persaingan Usaha saat ini, Indonesia menganut sistem post-merger di mana merger baru dilaporkan setelah peleburan antar kedua perusahaan terjadi. Hal itu dinilai sudah jarang digunakan karena sudah beralih ke pre-merger. Guntur mempertanyakan apakah hal tersebut dimungkinkan untuk dipertimbangkan masuk ke dalam RUU Omnibus Law.

 

"UU 5/1999 itu salah satu polemiknya ada di merger. UU lama itu post-merger sementara sekarang rezim sudah berubah ke pre-merger. Apakah tinjauan ini bisa dipertimbangkan untuk masuk di Omnibus Law," pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua