Senin, 17 Pebruari 2020

Catat! Ini Waktu Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Ketiga PERADI

 

Nantinya, kedua PERADI akan bekerjasama dengan pihak ketiga yang akan menyediakan teknologi pendukung elektronik voting saat Munas berlangsung. Bahkan menurut Syafei, mekanisme elektronik voting tidak hanya akan digunakan dalam proses pemilihan Ketua Umum, tapi juga digunakan sejak penjaringan calon Ketua Umum serta pada saat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus PERADI RBA.

 

“Tidak hanya pada pemilhan Ketua Umum dengan sistem e voting saja, tapi kita dalam hal LPJ kemudian penjaringan calon ketua umum itu pun menggunakan OMOV (One Man One Vote),” ujar Syafei.

 

Dengan begitu, Syafei mengatakan bahwa mekanisme OMOV yang juga merupakan amanat sejak Munas ke I PERADI di Pontianak dapat dijalankan secara total lewat teknologi elektronik voting.

 

Penggunaan mekanisme OMOV dalam Munas ke III PERADI kali ini memang menjadi salah satu isu selain LPJ dan suksesi kepemimpinan PERADI. Bagaimana tidak, mekanisme ini menjadi salah satu alasan “perpecahan” kepengurusan di tubuh PERADI saat ini. Menggambarkan ulang situasi Munas ke II di Makassar 2015 lalu, Syafei mengungkap problem Munas ke II PERADI. 

 

“Pada Munas ke II di Makassar tidak bisa dilaksanakan sehingga ada sebagian kelompok memang yang tetap menginginkan one man one vote itu untuk mengambil sikap tidak mengikuti Munas yang dilaksanakan di Makassar,” terang Syafei.

 

Sementara menurut Juniver, PERADI SAI akan menggunakan mekanisme One Person One Vote (OPOV) yang berarti serupa dengan mekanisme OMOV. Untuk mendukung mekanisme ini, pihaknya juga akan menggunakan teknologi elektronik voting dari pihak ketiga. Juniver berharap dengan penggunaan mekanisme OPOV, dapat menghasilkan proses dan kepemimpinan PERADI SAI ke depan yang lebih baik.

 

 

Hingga saat ini, Juniver mengakui sebanyak 2.500 orang anggota PERADI SAI yang telah mendaftar sebagai pemilik suara. Harapannya seluruh pemilik suara dapat berpartisipasi dan merasakan secara langsung manfaat dari proses demokrasi di tubuh PERADI SAI.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua