Senin, 17 February 2020

PERADI Gelar Ujian Profesi Advokat Serempak di Berbagai Kota Indonesia

Banyaknya pendaftar menjadi bukti PERADI Grand Slipi Tower dipercaya masyarakat sebagai organisasi yang kredibel.
CT-CAT
Ketua Umum PERADI, Fauzie Yusuf Hasibuan. Foto: istimewa.

Telah menjadi agenda rutin, Ujian Profesi Advokat (UPA) akan digelar serempak di 37 kota Indonesia pada Sabtu (22/2) mendatang. Setidaknya, ada 4.844 peserta dari Sabang hingga Merauke yang terdaftar mengikuti UPA tahun 2020. “Dari ke-37 kota tersebut, peserta paling banyak berasal dari DKI Jakarta yang mencapai 1.785 pendaftar. Pelaksanaannya bertempat di Universitas Tarumanegara, Jakarta,” tutur ketua Panitia UPA 2020, R. Dwiyanto Prihartono.

 

Pelaksanaan UPA PERADI selanjutnya dikoordinasi oleh Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) yang terdiri atas 14 anggota pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua Umum DPN PERADI sebagai panitia inti. Mereka adalah Ketua Panitia, Dwiyanto Prihartono; Sekretaris, Irwan Hadiwinata; Bendahara, Srimiguna; Wakil Ketua, Zul Armain Aziz, serta anggota-anggotanya—Jamaslin James Purba, Teddy Soemantri, Harlen V. Sinaga, Victor Nadabdap, Shalih Mangara Sitompul, Agus S.P.Otto,  Bun Yani, Anitha Pusponegoro, Coki Sinambela, dan Tasman Gultom.

 

Panitia juga bekerja sama dengan pihak outsourcing dengan merekrut 284 advokat untuk membantu proses pelaksanaan UPA di berbagai wilayah Indonesia, termasuk melibatkan seluruh DPC PERADI yang menjadi kota pelaksana UPA. Adapun mewakili DPN PERADI, akan ada 57 pengurus yang akan dikirim ke beberapa kota Indonesia sebagai pengawas yang akan memonitor jalannya UPA. “UPA yang dilaksanakan serempak di berbagai tempat Indonesia tentu memerlukan penanganan yang tidak mudah. Karenanya, PUPA merekrut sejumlah advokat, termasuk dari advokat cabang daerah UPA untuk ikut serta membantu kelancaran pengawasan pelaksanaan UPA,” Dwiyanto menambahkan.

 

Penyelenggaraan dan penerimaan calon advokat yang mengikuti UPA dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas atau ‘zero KKN’. Dengan cara ini, diharapkan calon advokat yang akan datang memiliki kualitas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi kode etik profesi sehingga masyarakat pencari keadilan bisa mendapatkan kepastian perlindungan hukum seadil-adilnya.

 

Beragam Program PERADI

Ketua Umum PERADI, Fauzie Yusuf Hasibuan sangat antusias atas banyaknya pendaftar yang ingin mengikuti UPA. Namun, PERADI memutuskan untuk menutup pendaftaran untuk menjaga kualitas dan profesionalitas, mengingat pelaksanaan UPA membutuhkan waktu yang cukup. “Banyaknya peminat yang ingin mendaftar untuk mengikuti UPA membuktikan bahwa PERADI Grand Slipi Tower dipercaya masyarakat sebagai organisasi yang kredibel,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Fauzie menegaskan bahwa kepercayaan yang terus meningkat ini menjadi dorongan semangat bagi organisasi untuk terus melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan mutu maupun kualitas anggotanya. Apalagi, menyambut revolusi industri 4.0, setiap advokat  harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Itu sebabnya, di masa kepemimpinannya—PERADI berinisiatif untuk memfasilitasi pendidikan teknologi untuk menambah wawasan dan profesionalitas para anggota advokat.

 

“Kami, DPN PERADI telah bekerja sama dengan perusahaan IT dari Korea untuk membangun sistem fasilitas pendidikan berbasis teknologi informasi. Nantinya, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai disiplin ilmu dari berbagai pengajar dalam dan luar negeri; bahkan ahli terkemuka di bidangnya. Dengan cara ini, diharapkan mutu dan kualitas anggota advokat akan semakin meningkat dan tidak kalah saing di pasar global,” kata Fauzie. 

 

Hal senada disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina PERADI, Otto Hasibuan. Menurutnya, para advokat yang terdaftar sebagai anggota di Grand Slipi Tower harus memiliki pengetahuan luas dan mengerti berbagai peraturan terkait perkembangan sistem teknologi informasi. Bagaimanapun inilah bagian dari profesionalitas dan kredibilitas anggota sebagai profesi advokat yang memberikan bantuan hukum.

 

Di samping itu, sebagai organisasi advokat, PERADI telah bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan bimbingan teknis dalam bidang pengujian undang-undang (judicial review) yang pertama kali diselenggarakan MKRI. Rencananya, bimtek akan dilaksanakan di Pusdiklat Pancasila dan Konstitusi, MKRI, Cisarua, Bogor pada 10-13 Maret mendatang.

 

Kepedulian PERADI terhadap kemajuan pendidikan hukum juga terwujud dalam kompetisi Simulasi Peradilan Tata Usaha Negara (National Moot Court Competition) yang telah berlangsung pada 7-9 Februari lalu. Diikuti oleh perwakilan fakultas hukum beragam universitas di Indonesia, NMCC fokus pada praktik beracara di bidang Tata Usaha Negara, sebab bidang ini berkaitan dengan konsep good governance dalam rangka mendukung gagasan Presiden RI, Joko Widodo: omnibus law.

 

Artikel ini merupakan kerja sama Hukum Online dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua