Senin, 17 Pebruari 2020

ILUNI Farmasi UI Kecam Permenkes Setarakan Apoteker dengan Layanan Laundry

Dinilai melecehkan standar komptensi, etik, dan sertifikasi profesi apoteker.
Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi apoteker: HGW

Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Permenkes Klasifikasi dan Izin Rumah Sakit) mendapat kecaman dari kalangan apoteker, lantaran mengatur pelayanan farmasi sebagai pelayanan nonmedik bersama-sama dengan pelayanan binatu/laundry, pengurusan jenazah, dan lainnya.

 

Kecaman itu disampaikan Ikatan Alumni Farmasi Universitas Indonesia (ILUNI Farmasi UI) melalui rilis pernyataan sikap resmi yang diterima hukumonline, Minggu (16/2). Penolakan tegas ditujukan atas pengaturan Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 10 Permenkes Klasifikasi dan Izin Rumah Sakit yang berlaku sejak 16 Januari 2020.

 

“Dampaknya paling dirasakan oleh Apoteker yang bekerja di Rumah Sakit. Peran Apoteker untuk melakukan kajian terhadap resep, dosis obat, interaksi obat dalam resep jadi dipertanyakan,” kata Sekretaris Jenderal ILUNI Farmasi UI, Abdelhaq Setya Subarkah kepada hukumonline.

 

Abdel menyayangkan Permenkes yang menegasikan peran apoteker dalam pengobatan pasien di rumah sakit. Pengaturan layanan farmasi dalam posisi setara dengan pelayanan binatu/laundry atau pengurusan jenazah dinilai melecehkan profesi apoteker.

 

(Baca: Menyoal Kewenangan IDI, Ahli: Uji UU Praktik Kedokteran Nebis in Idem)

 

Padahal profesi apoteker memiliki standar kompetensi dan etik serta sertifikasi khusus sebagai bagian dari tenaga kesehatan. Status apoteker sebagai tenaga kesehatan diatur dalam UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan). Tidak hanya apoteker, perawat dan bidan pun diatur dalam undang-undang tersebut.

 

Namun Permenkes Klasifikasi dan Izin Rumah Sakit memasukan layanan farmasi oleh para apoteker dalam kategori pelayanan nonmedik. Hal ini berbeda dengan pelayanan keperawatan dan kebidanan yang diberikan kategori terpisah.

 

 

Permenkes Klasifikasi dan Izin Rumah Sakit

Pasal 7:

  1. Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
  2. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  1. pelayanan medik dan penunjang medik;
  2. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
  3. pelayanan nonmedik.

 

“Yang menjadi masalah bagi kami adalah menempatkan layanan farmasi sekadar urusan teknis seperti mengurus laundry dan jenazah, kami punya standar kompetensi, etik, dan sertifikasi sebagai apoteker,” tambah Abdul Basith Fithroni, Wakil Kepala Bidang Farmasi Industri ILUNI Farmasi UI.

 

Melalui sambungan jarak jauh dari Jepang, apoteker yang tengah melanjutkan studi ini heran dengan sudut pandang Kementerian Kesehatan. Tren global dalam Interprofessional Collaborative Practice bahkan tidak lagi menyebut layanan medis hanya yang berasal dari dokter.

 

“Farmasi dan perawat di Rumah Sakit itu malah juga diakui bagian dari layanan medik,” katanya.

 

Basith menjelaskan bahwa Permenkes Klasifikasi dan Izin Rumah Sakit yang berlaku sebelumnya masih menempatkan layanan farmasi dalam kategori pelayanan penunjang medik. Berdasarkan penelusuran hukumonline, Permenkes yang dimaksudkan adalah Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

 

Dalam peraturan menteri yang telah dicabut itu, layanan farmasi termasuk dalam pelayanan penunjang medik lain bersama dengan pelayanan sterilisasi yang tersentral, pelayanan darah, gizi, serta rekam medik. Sedangkan yang disebut pelayanan nonmedik adalah laundry/binatu, pengolah makanan, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, sistem informasi dan komunikasi, dan pemulasaran jenazah.

 

Layanan Farmasi termasuk layanan Medis?

Abdel keberatan jika seolah-olah tugas farmasi hanya menerima resep dari dokter lalu memberikannya begitu saja ke pasien. “Padahal bisa terjadi pengkajian resep untuk melakukan penggantian obat, rasionalisasi dosis obat, dan itu semua berkoordinasi dengan dokter,” katanya.

 

Pihaknya meyakini pelayanan kefarmasian berdampak langsung pada kesehatan pasien. Apoteker wajib berkoordinasi dengan dokter dalam penyesuaian obat bagi pasien. Mulai dari dosis obat yang dinilai tidak rasional, terjadinya interaksi obat, atau ketidaksesuaian dengan usia hingga komplikasi pasien.

 

Lebih jauh, Abdel justru menilai layanan farmasi adalah bagian dari pelayanan medis. “Tidak seharusnya saling menegasikan perannya satu sama lain,” ujar Abdel. ILUNI Farmasi UI medukung sepenuhnya upaya Ikatan Apoteker Indonesia untuk mengawal koreksi pengaturan Permenkes Klasifikasi dan Izin Rumah Sakit yang dinilai bermasalah tersebut.

 

Perlu diingat bahwa pembedaan status dokter dan dokter gigi pernah menjadi polemik saat ikut diatur dalam UU Tenaga Kesehatan. Kalangan profesi dokter dan dokter gigi menyatakan statusnya tidak bisa disamakan dengan tenaga kesehatan lainnya. Mereka melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi dilakukan terhadap UU Tenaga Kesehatan hingga menghasilkan Putusan MK Nomor 82/PUU-XIII/2015. 

 

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengakui sebutan ‘tenaga medis’ yang menjadi klaim dokter dan dokter gigi pada dasarnya bagian dari tenaga kesehatan. Namun karena berbagai kewenangan khusus tenaga medis, Mahkamah Konstitusi setuju bahwa pengaturannya harus dikembalikan pada UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua