Selasa, 18 Pebruari 2020

Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus

Tidak semua perkara bisa diterapkan metode DPA di dalamnya.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Pernahkah sebelumnya anda mendengar tentang Deferred Prosecution Agreement (DPA)? Konsep perjanjian penundaan penuntutan dalam perkara pidana ini telah lazim digunakan pada sejumlah negara penganut sistem hukum common law. Tujuannya tidak lain adalah untuk menggali potensi pendapatan negara dari kasus kejahatan korporasi tertentu. Populer di negara asalnya, DPA merupakan salah satu treatment penyelesaian perkara tindak pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi.

 

Hal ini dimungkinkan karena menurut hukum di Amerika Serikat, selain terdiri atas orang perorangan dan badan hukum, aset atau harta kekayaan juga termasuk dalam subyek hukum di negara tersebut. Untuk itu, Department of Justice (DoJ) Amerika Serikat dimungkinkan melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang berkaitan dengan kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia, meskipun saat itu belum ditetapkan adanya tersangka dalam kasus tersebut. 

 

Terkait penyitaan ini, aparat penegak hukum di Indonesia sempat ikut dihebohkan karena salah satu aset dalam kasus ini, Yacht Equanimity milik miliyarder Malaysia, Jho Low yang bernilai Rp3,5 triliyun, saat tengah berlabuh di perairan Tanjung Benoa Bali ikut disita oleh Federal Bureau of Investigation (FBI) yang bekerjasama dengan Bareskrim Mabes Polri, Februari 2018 silam.

 

Menurut Penulis Buku Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahtaan Bisnis, Asep Nana Mulyana, pengertian sederhana dari DPA adalah kewenangan yang ada pada Jaksa untuk melakukan penuntutan, namun sepakat untuk tidak melakukan penuntutan dengan berbagai syarat dan kriteria tertentu. Pertanyaannya adalah mungkinkah konsep ini diterapkan di Indonesia?

 

Dengan menjelaskan makna dari asas dominus litis yang memiliki arti Jaksa sebagai penguasa perkara, Asep menekankan bahwa konsep DPA dapat diterapkan di Indonesia. Terkait kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum, Asep juga menjelaskan asas oportunitas yang memberikan sebuah hak prerogatif kepada Jaksa Agung untuk melanjutkan atau menghentikan jalannya proses sebuah perkara.

 

“Kita juga pernah merumuskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 (tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang) yang pada intinya merupakan mekanisme gabungan antara proses pidana dan perdata,” ujar Asep dalam sebuah diskusi, Senin (17/2), di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).

 

Asep mengatakan preseden penerapan konsep DPA sebenarnya telah ada di Tanah Air. Ia mengungkapkan jika suatu ketika terjadi transaksi jual beli bawang putih antara entitas koporasi di Timur Tengah dengan entitas korporasi di Cina. Dalam proses pembayarannya, uang yang seharusnya masuk ke Cina dialihkan ke salah satu Bank plat merah di tanah air.

 

Menurut Asep, proses hukum yang digunakan dalam kasus ini layaknya proses pidana pada umumnya. Namun yang berbeda hanya satu, karena tidak ada tersangka dalam kasus ini, sehingga Jaksa mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri terkait status uang yang berada di Indonesia tersebut. “Apakah dikembalikan ke Timur Tengah atau ke Cina,” ungkap Asep.

 

(Baca: Kenali DPA-NPA, Perjanjian Penangguhan Penuntutan dalam Kejahatan Bisnis)

 

Menurut Asep, hal ini berarti penerapan konsep DPA sebenarnya tidak harus menunggu diatur terlebih dahulu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia mencukupkan proses ini pada ada tidaknya kesepakatan Jaksa, sehingga pada tahap berikutnya dimintakan persetujuan Hakim.

 

Menurut Asep, praktik ini juga terjadi di Amerika Serikat di mana Pengadilan lah yang akan mengawasi kesepakatan antara Jaksa dan Korporasi. Tujuannya agar ada pihak ketiga yang menjaga proses ini lalu dipublikasi poin-poin yang menjadi kesepakatan antara Jaksa dan Korporasi tersebut.

 

Tidak Semua Perkara Pidana

Namun Asep mengingatkan tidak semua perkara bisa diterapkan metode DPA di dalamnya. Beberapa kriteria yang digariskan oleh Asep antara lain, suatu perkara tidak memiliki kaitan dengan keuangan negara. Kemudian, jika diterapkan dalam konteks Korupsi, ia hanya membatasi dalam kategori kasus korupsi suap di bidang perizinan. Kemudian kriteria yang lain adalah terhadap korporasi yang memiliki aset banyak hingga ke daerah-daerah, serta yang terakhir adalah korporasi yang memiliki kontribusi besar dalam bentuk pajak terhadap negara.

 

Khusus korupsi, alasan Asep hanya boleh dikenakan terhadap korupsi kategori suap di bidang perizinan karena hal ini hanya melibatkan entitas korporasi dengan aparat negara di sektor perizinan sehingga tidak masuk dalam kategori korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

“Tidak semua perkara bisa diterapkan DPA. Terutama korupsi Pasal 2 dan Pasal 3. Kecuali korupsi kategori suap, ini menurut saya dapat dilakukan,” ujar Asep.

 

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, Eddy Omar Sjarief Hiariej, mengungkapkan konsep DPA merupakan salah satu perkembangan dalam criminal justice system. Eddy mengingatkan kembali, basis filosofis dari hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diperuntukan untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengontrol kekuasaan aparat penegak hukum agar tidak berlaku sewenang-wenang.

 

“Asas legalitas itu memiliki fungsi melindungi tapi juga fungsi instrumental, negara diberi kewenangan terhadap pelaku tindak pidana, tapi negara juga harus mengontrol aparat penegak hukum karena sedikit banyak pasti bersinggungan dengan HAM,” terang Eddy.

 

Dalam konteks pidana khusus, Eddy membagi adanya pidana internal yang telah diatur dalam sejumlah undang-undang yang mengatur tentang pidana dan adanya pidana eksternal yang pada pokoknya bukan merupakan UU Pidana, namun mengatur sejumlah ketentuan pidana.

 

Ia mencontohkan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. UU Narkotika menurut Eddy bukanlah UU Pidana, namun di dalamnya ikut mengatur sejumlah ketentuan pidana. “Meskipun setiap hari kita lihat banyak orang yang diproses,” ujar Eddy.

 

Pembagian antara pidana khusus internal dan eksternal ini memiliki konsekuensi. Menurut Eddy, jika suatu tindakan merupakan pidana khusus internal maka dia akan bersifat premium remedium. Hal ini akan berbeda dengan pidana khusus eksternal yang bersifat administratif, ultimum remedium, dan mengandung prinsip Una Via Principle. Terkait prinsip ini, menurut Eddy, jika pemulihan ekonomi sudah dipenuhi maka tertutup kemungkinan penegakan hukum secara pidana.

 

Perubahan Paradigma

Eddy mengungkapkan tentang perubahan paradigma penegakan hukum pidana di era modern. Dilihat dari perspektif para pihak, Eddy mengatakan adanya konsep keadilan korektif yang menitikberatkan kepada pelaku, kemudian keadilan rehabilitatif yang menitikberatkan kepada korban, dan keadilan restoratif yang menaruh perhatian kepada keduanya. 

 

Menurut Eddy, sudah barang tentu paradigma ini membawa konsekuensi tersendiri dalam penegakan hukum pidana terutama pidana khusus. Ia mencontohkan penegakan hukum korupsi. Eddy mengacu kepada tujuan pemberantasan korupsi yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

 

Menurut Eddy, tujuan pemberantasan korupsi dalam UNCAC untuk memberantas korupsi secara efektif dan efisien; asset recovery; dan terbangunnya kerjasama internasional. Tidak ada satupun tujuan untuk menghukum pelaku seberat-beratnya.

 

“Jadi yang mau saya katakan adalah perkembangan dewasa ini lahirlah konsep-konsep yang sangat berpengaruh terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Di situ ada DPA dan NPA. DPA ini adalah penerapan restoratif justice, tapi tidak sama dengan negara lain. Di RUU KUHP kita penerapan mekanisme ini apabila ancaman pidananya maksimal 7 tahun. Tapi ini kalau mau kita adopsi maka yang harus siap adalah institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” terang Eddy.

 

Sementara menurut Penulis Buku Deferred Prosecution Agreement dan Plea Bargaining Dalam Tindak Pidana Korupsi, Febby Mutiara Nelson, beberapa hal yang menjadi poin kesepakatan antara Jaksa dan Korporasi dalam DPA antara lain tentang adanya restitusi, denda, audit, pemecatan orang tertentu, pengawasan, dan ada komitmen memperbaiki manajemen perusahaan.

 

Menurut Febby, terdapat perbedaan letak hakim dalam DPA di Amerika Serikat dan Inggris. Jika di Amerika peran hakim bersifat pasif. Sementara di Inggris hakim bersifat aktif untuk menentukan dan mencatat hasil negosiasi. Tujuannya agar bisa langsung diproses jika terjadi gagal melaksanakan kesepakatan oleh pelaku.

 

“DPA dilakukan untuk kepentingan keadilan, kemudian harus masuk akal dan proporsional kesepakatan yang dibuat antara jaksa dan pelaku,” ujar Febby.

 

Ia juga menyebutkan kelabihan dan kekurangan DPA. Menurutnya, korporasi lebih senang menggunakan DPA agar bisa memperbaiki manajemen perusahaan. Kemudian melalui proses ini bisa membawa keadilan bagi korban. Sedang kelemahannya, bisa menjadi ladang koruptif baru. Kemudian dasarnya harus dari inisiatif penuntut umum, padahal ada juga korporasi yang punya inisiatif untuk ini.

 

“Selain itu ada juga yang perlu diperhatikan terkait kewenangan penuntut umum, dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan, prosedurnya seperti apa, dan terkahir dampaknya seperti apa,” pungkas Febby.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua