Selasa, 18 Pebruari 2020

Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus

 

Menurut Asep, proses hukum yang digunakan dalam kasus ini layaknya proses pidana pada umumnya. Namun yang berbeda hanya satu, karena tidak ada tersangka dalam kasus ini, sehingga Jaksa mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri terkait status uang yang berada di Indonesia tersebut. “Apakah dikembalikan ke Timur Tengah atau ke Cina,” ungkap Asep.

 

(Baca: Kenali DPA-NPA, Perjanjian Penangguhan Penuntutan dalam Kejahatan Bisnis)

 

Menurut Asep, hal ini berarti penerapan konsep DPA sebenarnya tidak harus menunggu diatur terlebih dahulu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia mencukupkan proses ini pada ada tidaknya kesepakatan Jaksa, sehingga pada tahap berikutnya dimintakan persetujuan Hakim.

 

Menurut Asep, praktik ini juga terjadi di Amerika Serikat di mana Pengadilan lah yang akan mengawasi kesepakatan antara Jaksa dan Korporasi. Tujuannya agar ada pihak ketiga yang menjaga proses ini lalu dipublikasi poin-poin yang menjadi kesepakatan antara Jaksa dan Korporasi tersebut.

 

Tidak Semua Perkara Pidana

Namun Asep mengingatkan tidak semua perkara bisa diterapkan metode DPA di dalamnya. Beberapa kriteria yang digariskan oleh Asep antara lain, suatu perkara tidak memiliki kaitan dengan keuangan negara. Kemudian, jika diterapkan dalam konteks Korupsi, ia hanya membatasi dalam kategori kasus korupsi suap di bidang perizinan. Kemudian kriteria yang lain adalah terhadap korporasi yang memiliki aset banyak hingga ke daerah-daerah, serta yang terakhir adalah korporasi yang memiliki kontribusi besar dalam bentuk pajak terhadap negara.

 

Khusus korupsi, alasan Asep hanya boleh dikenakan terhadap korupsi kategori suap di bidang perizinan karena hal ini hanya melibatkan entitas korporasi dengan aparat negara di sektor perizinan sehingga tidak masuk dalam kategori korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

“Tidak semua perkara bisa diterapkan DPA. Terutama korupsi Pasal 2 dan Pasal 3. Kecuali korupsi kategori suap, ini menurut saya dapat dilakukan,” ujar Asep.

 

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, Eddy Omar Sjarief Hiariej, mengungkapkan konsep DPA merupakan salah satu perkembangan dalam criminal justice system. Eddy mengingatkan kembali, basis filosofis dari hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diperuntukan untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengontrol kekuasaan aparat penegak hukum agar tidak berlaku sewenang-wenang.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua