Selasa, 18 Pebruari 2020

Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus

 

“Jadi yang mau saya katakan adalah perkembangan dewasa ini lahirlah konsep-konsep yang sangat berpengaruh terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Di situ ada DPA dan NPA. DPA ini adalah penerapan restoratif justice, tapi tidak sama dengan negara lain. Di RUU KUHP kita penerapan mekanisme ini apabila ancaman pidananya maksimal 7 tahun. Tapi ini kalau mau kita adopsi maka yang harus siap adalah institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” terang Eddy.

 

Sementara menurut Penulis Buku Deferred Prosecution Agreement dan Plea Bargaining Dalam Tindak Pidana Korupsi, Febby Mutiara Nelson, beberapa hal yang menjadi poin kesepakatan antara Jaksa dan Korporasi dalam DPA antara lain tentang adanya restitusi, denda, audit, pemecatan orang tertentu, pengawasan, dan ada komitmen memperbaiki manajemen perusahaan.

 

Menurut Febby, terdapat perbedaan letak hakim dalam DPA di Amerika Serikat dan Inggris. Jika di Amerika peran hakim bersifat pasif. Sementara di Inggris hakim bersifat aktif untuk menentukan dan mencatat hasil negosiasi. Tujuannya agar bisa langsung diproses jika terjadi gagal melaksanakan kesepakatan oleh pelaku.

 

“DPA dilakukan untuk kepentingan keadilan, kemudian harus masuk akal dan proporsional kesepakatan yang dibuat antara jaksa dan pelaku,” ujar Febby.

 

Ia juga menyebutkan kelabihan dan kekurangan DPA. Menurutnya, korporasi lebih senang menggunakan DPA agar bisa memperbaiki manajemen perusahaan. Kemudian melalui proses ini bisa membawa keadilan bagi korban. Sedang kelemahannya, bisa menjadi ladang koruptif baru. Kemudian dasarnya harus dari inisiatif penuntut umum, padahal ada juga korporasi yang punya inisiatif untuk ini.

 

“Selain itu ada juga yang perlu diperhatikan terkait kewenangan penuntut umum, dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan, prosedurnya seperti apa, dan terkahir dampaknya seperti apa,” pungkas Febby.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua