Selasa, 18 Pebruari 2020

Polemik Pencabutan Kewarganegaraan WNI Eks ISIS

​​​​​​​Perlu ada produk hukum dan harus melalui proses hukum.
Normand Edwin Elnizar/ANT
Demo penolakan ISIS. Foto: RES

Pemerintah menolak 600 lebih Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anggota ISIS untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Banyak yang mendukung, namun ada juga yang menilainya bertentangan dengan hukum. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menjelaskan langkah hukum seperti apa yang harusnya ditempuh Pemerintah. Ia mengingatkan bahwa Indonesia tetaplah negara hukum sehingga harus bertindak sesuai hukum.

 

“Harus diproses hukum melalui pengadilan dan bukan dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah,” kata Gayus yang pernah menjadi anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kepada Hukumonline.

 

Gayus mengakui bahwa pemerintah berhak mencegah mereka masuk kembali ke Indonesia demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Hanya saja langkahnya tidak berhenti di situ. Ada prosedur hukum  yang harus tetap dipenuhi pemerintah.

 

Gayus yang juga Guru Besar Hukum Administrasi Negara di Universitas Krisnadwipayana itu mengingatkan rambu-rambu dalam UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan) dan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (PP Tata Cara Kewarganegaraan).

 

Pelanggaran oleh para WNI yang menjadi anggota ISIS harus dinilai dengan proses hukum tersebut lebih dulu. “Untuk memberikan keadilan di negara hukum itu bukan dengan cara tindakan Presiden secara langsung,” Gayus menambahkan.

 

Pengumuman Presiden untuk menolak 600 lebih WNI yang menjadi anggota ISIS itu baginya bukan putusan hukum. Tanpa menampik ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, keadilan bagi lebih dari 600 orang itu harus dipertimbangkan cermat dan lengkap.

 

“Ada beragam kedudukan hukum dan pelanggaran hukum masing-masing mereka, nantinya dengan putusan pengadilan itu pemerintah baru melakukan tindakan lanjutan,” kata Gayus.

 

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan soal pencabutan kewarganegaraan WNI yang pernah menjadi kombatan ISIS. "Menurut undang-undang orang kehilangan status kewarganegaraannya dengan beberapa alasan, antara lain ikut dalam kegiatan tentara asing," kata Mahfud sebagaimana dilansir dari Antara.

 

Hal itu, lanjut dia, berdasarkan UU Kewarganegaraan pasal 23 ayat 1 huruf d, yang menyebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena "masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden". Selain itu, PP Tata Cara Kewarganegaraan menyebutkan, pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum.



"Bukan pengadilan ya. Proses hukum administrasi diteliti oleh menteri lalu ditetapkan oleh presiden. Jadi, jangan mempertentangkan saya dengan Pak Moeldoko (KSP). Pak Moeldoko benar kehilangan status kewarganegaraan secara otomatis," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

 

Namun, pencabutan kewarganegaraan itu harus ada proses administrasinya, di mana hukum administrasi itu diatur di pasal 32 dan pasal 33. "Bahwa itu nanti menteri memeriksa ya sesudah oke serahkan ke Presiden. Presiden mengeluarkan itu proses hukum namanya proses hukum administrasi. Jadi, bukan proses pengadilan. Jadi, benar Pak Moeldoko itu," jelas Mahfud.

 

Pencabutan status kewarganegaraan itu dapat dituangkan dalam keputusan Presiden. "Iya (Keppres), tapi bukan proses pengadilan ya," katanya. Terkait proses penerbitan Keppres soal pencabutan kewarganegaraan WNI eks itu, kata Mahfud, bisa ditanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. "Kalau itu tanya ke Presiden," katanya.

 

Baca:

 

Menegakkan hukum tanpa melanggar hukum dan HAM

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ali Abdillah mengingatkan persoalan hilangnya kewarganegaraan secara otomatis para WNI yang menjadi anggota ISIS masih jadi perdebatan ahli hukum. Pasal 23 UU Kewarganegaraan mengatur rincian penyebab hilangnya status WNI. Rincian tersebut juga dipertegas dalam pasal 31 PP Tata Cara Kewarganegaraan. Persoalan ada yang membakar paspor pun tidak bisa langsung diartikan telah melepaskan status WNI atas nama hukum.

 

Sebab pertama yang mungkin jadi alasan adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. “Tapi ISIS ini tidak punya pengakuan kedaulatan sebagai negara dari satu pun negara di dunia, jadi anggotanya tidak bisa disebut warga negara ISIS,” ujarnya yang juga peneliti di Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia kepada Hukumonline.

 

Sebab kedua yang mungkin digunakan adalah masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Ali melihat kategori tentara yang dimaksud adalah tentara yang melekat pada suatu negara. Sehingga kalau dianggap bergabung dengan tentara asing pun tidak tepat. “Military dan militia itu perlu kita bedakan. Karena tidak melekat pada negara, paling mungkin status pasukan ISIS adalah militia/milisi, tentara liar pemberontak,” katanya.

 

Ali melihat ada kekurangan yang harus diakui dalam regulasi kewarganegaraan saat ini untuk merespon persoalan saat ini. Desain regulasi yang ada tidak mengatur hilangnya status WNI saat bergabung dengan organisasi terorisme semacam ISIS.

 

Terlepas dari itu, Ali berpendapat UU Kewarganegaraan serta hukum internasional melarang kebijakan yang membuat orang menjadi stateless (tidak punya kewarganegaraan). Ia merujuk pasal 36 UU Kewarganegaraan yang sampai memberikan ancaman pidana pada pejabat terkait.

 

Pasal 36 UU Kewarganegaraan

(1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

 

Ali menilai bahwa kesalahan para WNI yang menjadi anggota ISIS harusnya tidak membuat kehilangan haknya terhadap keadilan. Terutama bagi wanita dan anak-anak sebagai kelompok rentan.

 

Ia mengingatkan bahwa hadirnya revisi UU Kewarganegaraan di tahun 2006 justru untuk menghapus berbagai diskriminasi pada perempuan dan anak. Ali menyebut versi UU Kewarganegaraan produk tahun 1958 yang telah dicabut penuh dengan diskriminasi tersebut.

 

Semestinya ada penegakan hukum administrasi dan program deradikalisasi yang diberikan lebih dulu. “Tidak bisa hanya dengan pengumuman rapat terbatas menjadi keputusan administrasi yang berdasarkan hukum,” ujarnya.

 

Pasal 29 UU Kewarganegaraan memerintahkan pengumuman nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dipertegas pasal 39 PP Tata Cara Kewarganegaraan. Untuk sampai ke tahap itu, pemerintah harus memenuhi rambu-rambu dalam regulasi kewarganegaraan.

 

Hal lain yang menjadi perlu dipertimbangkan adalah ‘membuang’ para WNI yang menjadi anggota ISIS tersebut tidak menyelesaikan masalah. “Anak-anak itu tidak mengikuti program deradikalisasi. Kalau akhirnya bisa masuk secara ilegal ke Indonesia atau negara lain, akan menyimpan dendam dan bisa menjadi teroris yang lebih buruk lagi,” Ali menambahkan.

 

Selain itu, Ali menyoroti sikap berbeda pemerintah terhadap seratus lebih para WNI yang dideportasi dari Turki setelah terbukti anggota ISIS. “Mereka itu sudah diterima kembali, diberi program deradikalisasi, dibina BNPT, nah kali ini beda sikap,” katanya.

 

Hak kewarganegaraan disebutnya sebagai hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan hak asasi lainnya. Terutama karena pemenuhan hak asasi manusia banyak dilakukan melalui tindakan negara. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua