Rabu, 19 Pebruari 2020

Ikatan Notaris Bakal Jadi Pihak Terkait di Uji Konstitusionalitas MKN

INI menilai MKN dibentuk tidak untuk menjadikan notaris menjadi imun (kebal) terhadap proses hukum.
Aida Mardatillah
Ketua Bidang Perlindungan Profesi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Agung Iriantoro. Foto: RES

Belum lama ini, Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa jaksa senior, seperti Asep N Mulyana, Reda Manthovani, R. Narendra Jatna mendaftarkan uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait pemeriksaan proses peradilan yang melibatkan notaris dengan syarat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

 

Para pemohon menilai frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014 ini dinilai bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan masalah dalam praktik. Sebab, MKN seolah menjelma sebagai lembaga pelindung profesi notaris ketika diduga melakukan tindak pidana atau menjadi saksi untuk menghindari kewajiban hukum sebagai warga negara.

 

Menanggapi permohonan ini, Ketua Bidang Perlindungan Profesi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Agung Iriantoro membantah tudingan bahwa keberadaan MKN untuk melindungi profesi notaris dari proses hukum. Justru, kata dia, pembentukan MKN untuk melakukan pengawasan dan pembinaan jabatan notaris sesuai peraturan dan kode etik jabatan.  

 

“Lembaga ini dibentuk tidak untuk menjadikan notaris menjadi imun (kebal) terhadap proses hukum. Tidak ada satu lembaga pun yang menjadikan profesi notaris kebal hukum,” kata Agung di Jakarta, Senin (17/2/2020).

 

Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

 

Dia menilai norma Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 ini bukan bentuk perlindungan terhadap profesi notaris. Namun, dia mengakui jika menyangkut pemeriksaan notaris (dalam proses hukum) terkait jabatan notaris memang melalui MKN. Akan tetapi, jika tidak terkait jabatan notaris, tidak perlu melalui MKN.

 

“UU Jabatan Notaris perintahnya seperti itu, jika pemeriksaan berkaitan jabatannya, melalui MKN. Jika terkait persoalan pribadinya, MKN tidak berwenang terhadap hal itu. Jadi, MKN itu sifatnya pembinaan terhadap notaris,” kata dia.

 

Agung menerangkan kelembagaan MKN bentuk pelimpahan kewenangan pengadilan negeri untuk mengawasi notaris berdasarkan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pelimpahan kewenangan ini PN tidak memberi kewenangan administrasi nonyudisial, tetapi kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga MKN. 

 

INI akan segera mendaftarkan diri menjadi pihak terkait dalam sidang uji materi Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris karena menyangkut jabatan notaris,” kata dia. Baca Juga: Giliran Jaksa Persoalkan Aturan Impunitas Jabatan Notaris

 

Sebelumnya, para pemohon mendalilkan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, MKN memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara. Aturan ini tentu menghambat proses penanganan perkara. Bahkan, ketika penyidik, penuntut umum, atau hakim yang ditolak MKN ketika memanggil notaris, tidak dapat melakukan upaya hukum.  

 

Menurutnya, frasa tersebut bertentangan dengan sejumlah asas/prinsip hukum, seperti equality before the law yang diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; asas equality oarms (persamaan kedudukan); nondiskriminasi yang  bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; dominus litis (penguasa perkara) yang melekat pada jaksa; peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.  

 

Para Pemohon meminta Majelis MK menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris sepanjang frasa/ kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” bertentangan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

 

“Karena itu, Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris harus dibaca: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris’,” demikian bunyi petitum permohonan ini.

 

Untuk diketahui, pengujian Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 ini pun sebenarnya pernah dimohonkan pengujian oleh seorang advokat bernama Tomson Situmeang. Dia mempersoalkan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014, khususnya frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” terkait pemeriksaan proses peradilan yang melibatkan notaris. Alasannya, ketentuan serupa pernah dibatalkan MK melalui uji materi Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004, khususnya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.”

 

Namun, melalui putusan bernomor 72/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada Rabu (26/8/2015) silam, permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima dengan dalih pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Alasannya, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian. Bagi Mahkamah, pemohon yang berprofesi sebagai advokat justru telah dijamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua