Rabu, 19 February 2020

Salah Ketik Oleh: Fredrik J. Pinakunary*)

​​​​​​​Persoalan ini perlu diinvestigasi secara lebih komprehensif oleh Pemerintah daripada hanya sekadar mengatakan ada salah ketik.
RED
Fredrik J Pinakunary. Foto: Istimewa

Salah ketik mendadak terkenal setelah banyak pihak mengajukan protes terhadap draft Pasal 170 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang pada prinsipnya menyalahi tata urutan peraturan perundang-undangan. Hal ini bermula dalam draft disebutkan bahwa Pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah.

 

Bagaimana tidak, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengatakan tentang adanya salah ketik pada draft Pasal 170 RUU Cipta Kerja. Senada dengan itu Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin pun menduga bahwa telah terjadi salah ketik sebagaimana dikatakan kedua pejabat negara tersebut.

 

Pengertian Salah Ketik

Dalam tata bahasa Indonesia, salah ketik telah dipersingkat menjadi saltik dan itu adalah salah satu kosa kata baru dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) yang jarang dipergunakan. Kebanyakan orang masih lebih sering menggunakan salah ketik atau salah tik.

 

Kosakata saltik merupakan akronim dari salah tik, dipakai untuk menggantikan istilah asing typo. Menurut dictionary.cambridge.org., typo is a small mistake in a text made when it was typed or printed (typo adalah kesalahan kecil dalam sebuah teks ketika teks itu diketik atau dicetak).

 

Penjelasaan senada yang lebih komprehensif dapat dilihat dalam Wikipedia yang menjelaskan bahwa kesalahan tipografi atau saltik, (dalam bahasa Inggris biasa disingkat typo) adalah kesalahan yang dibuat pada saat proses mengetik. Istilah ini mencakup kesalahan karena kegagalan mekanis atau slip tangan atau jari, tetapi tidak termasuk kesalahan yang timbul akibat ketidaktahuan penulis, seperti kesalahan ejaan.

 

Kesalahan tipografi dapat disebabkan oleh jari yang menekan dua tombol papan ketik yang berdekatan secara bersamaan. Kesalahan tipografi bukan merupakan kesalahan yang disengaja. Beberapa salah ketik dapat dengan mudah dikenali, seperti misalnya mengetik 'hujan' menjadi 'hjuan'.

 

Tetapi dalam beberapa kasus, salah ketik dapat mengubah arti kata atau bahkan arti dari kalimat, sebuah kasus yang sering dijumpai dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata 'ketika' yang ditulis menjadi 'ketiak' mengandung arti yang sangat jauh berbeda. Kesalahan ketik seperti ini tidak akan dapat dideteksi oleh aplikasi pengecek ejaan.

 

Apakah ada saltik dalam draft Pasal 170 RUU Cipta Kerja?

Dari berbagai sumber yang beredar di media, berikut kami kutip Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja, yang berbunyi:

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini".

 

Pasal 170 Ayat (2):

"Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

 

Pasal 170 Ayat (3):

"Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

 

Setelah dicermati, ternyata tidak ada saltik dalam draft tersebut karena ketentuan dalam draft pasal tersebut sudah diketik dengan baik, benar dan tepat. Pertanyaan yang muncul, apakah pejabat negara sekelas Mahfud MD, Yasonna H. Laoly dan Azis Syamsudin kurang memahami arti salah ketik (saltik) atau typo sebagaimana diuraikan di atas? Biarlah pembaca menilainya.

 

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau di salah satu media, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia Khamid Istakhori menilai pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut terjadi salah ketik dalam Pasal 170 RUU Cipta Kerja merupakan pernyataan fatal.

 

"Ini menunjukkan bahwa atas permasalahan yang sangat krusial dan substansial di situ dan Pemerintah dengan seenaknya bersembunyi pada dalih salah ketik.

 

Senada dengan itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Kahar S. Cahyono meragukan alasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut salah ketik terkait draft Pasal 170 RUU Cipta Kerja. "Sulit untuk percaya jika itu salah ketik," demikian kata Kahar kepada sebuah media di Jakarta.

 

Menurut Kahar dirinya sulit percaya terjadi salah ketik karena sebelumnya sudah dibentuk Satgas Omnibus Law yang melibatkan lintas kementerian dan organisasi pengusaha. Selanjutnya draft RUU itu sendiri baru bisa diakses publik setelah masuk ke DPR. Pembuatannya dilakukan secara tertutup dan oleh karena itu Kahar berkesimpulan bahwa draft tersebut dipersiapkan dengan hati-hati.

 

Kekeliruan Fatal

Dalam perspektif hukum, draft Pasal 170 RUU Cipta Kerja tersebut mengandung kekeliruan fatal karena melanggar prinsip hukum yang berlaku bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah (lex superiori derogate legi inferiori). Bagaimana mungkin Peraturan Pemerintah yang hierarkhinya lebih rendah dapat mengubah ketentuan Undang-Undang yang jelas-jelas lebih tinggi kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan?

 

Tak perlu Menkopolhukam dan profesor hukum sekelas Mahfud MD untuk memahami prinsip ini. Tak perlu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, profesor hukum dan politisi sekelas Yasonna Laoly untuk mengerti azas ini. Mahasiswa Fakultas Hukum pun paham akan kekeliruan draft tersebut.

 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 

Mengingat bahwa Undang-Undang memiliki hierarki yang lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah, maka draft Pasal 170 RUU Cipta Kerja mengandung kekeliruan fatal karena melanggar prinsip hukum yang berlaku.

 

Usulan Investigasi

Tantangan bagi Pemerintah, apakah tetap pada alasan salah ketik dan mempersilakan DPR untuk merevisi kesalahan ketik, lantas persoalan selesai? Jika pilihan ini yang diambil, kredibilitas pemerintah bisa menjadi turun karena masyarakat sudah cukup cerdas melihat kejanggalan yang terjadi.

 

Menurut hemat penulis, persoalan ini perlu diinvestigasi secara lebih komprehensif oleh Pemerintah daripada hanya sekadar mengatakan ada salah ketik, karena toh ini bukan salah ketik. DPR nanti akan menentukan sikap apakah draft Pasal 170 RUU Cipta Kerja tersebut akan dicabut seluruhnya atau dibiarkan begitu saja karena tidak ada urusan salah ketik dalam draft pasal tersebut.

 

Patut diduga bahwa ada orang pihak yang dengan sengaja memasukkan atau menyelipkan draft tersebut dalam RUU Cipta Kerja. Patut diduga bahwa ada “dalang” di balik perbuatan orang itu. Perlu dicermati, untuk kepentingan siapa draft pasal tersebut diselipkan.

 

Oleh karena itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan investigasi untuk mengungkap permasalahan ini, sekaligus memberikan penjelasan secara transparan kepada publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi, dari pada hanya sekadar mengatakan ada salah ketik.

 

Fredrik J. Pinakunary adalah Advokat di Jakarta.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua