Rabu, 19 Pebruari 2020

ICW: RUU Cipta Kerja Lemahkan Penegakan Hukum Sektor Perizinan

Karena RUU Cipta Kerja melemahkan unsur “melawan hukum” dalam proses perizinan dan investasi, sehingga bakal menyulitkan aparat penegak hukum melakukan pembuktian.
Ady Thea DA
ICW. Foto: RES

Belum lama ini, pemerintah telah menyampaikan draf RUU Cipta Kerja ke DPR. RUU Cipta Kerja ini memuat 11 klaster, 15 bab, 174 pasal, 79 UU dengan 1.203 pasal yang terdampak. Beragam kritikan elemen masyarakat kembali bermunculan mengenai materi muatan RUU Cipta Kerja yang dinilai bermasalah terutama di sektor perizinan berusaha yang selama ini disinyalir diwarnai praktik koruptif.      

 

Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Tama Satya Langkun mengatakan kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan sektor swasta relatif tinggi. ICW mencatat sepanjang tahun 2019 terdapat 580 tersangka korupsi. Aktor paling banyak berasal dari kalangan ASN (213 orang); swasta (149 orang); kepala desa (45 orang); dan dirut/staf BUMN (26 orang). Jumlah kasus korupsi yang ditindak mencapai 271 kasus dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp8,4 triliun.

 

Modus korupsi paling banyak tahun 2019 yakni suap (51 kasus), mark up (41 kasus), penyalahgunaan anggaran (39 kasus), penggelapan (35 kasus), dan penyalahgunaan wewenang (30 kasus). Modus penyalahgunaan wewenang misalnya kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kabupaten Kotawaringin Timur yang melibatkan Bupati dan merugikan negara Rp5,8 triliun.

 

“Tingginya kasus korupsi yang melibatkan aktor swasta dan ASN harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Tama Satya Langkun di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (19/2/2020). Baca Juga: RUU Cipta Kerja Dinilai Lemahkan Perlindungan Lingkungan Hidup

 

Selaras dengan fakta itu, ironisnya melalui omnibus law RUU Cipta Kerja, pemerintah memberi “karpet merah” bagi investor demi meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dengan menghapus/mengubah ketentuan pasal dalam 79 UU yang berlaku. Namun, alih-alih ketentuan yang diubah/dihapus itu semakin kuat, justru semakin lemah atau bahkan dihapus/dihilangkan. Salah satunya, pemerintah memangkas regulasi dan prosedur perizinan di sektor lingkungan dalam RUU Cipta Kerja.

 

Misalnya, pemerintah menghapus “izin lingkungan” seperti diatur UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (UU PPLH). Padahal, izin lingkungan ini untuk memperkuat syarat analisis dampak lingkungan (amdal). Namun, dalam RUU Cipta Kerja diubah menjadi “persetujuan lingkungan” melalui penerapan standar/pendaftaran dan berbasis risiko. Hanya kegiatan/pendirian usaha yang beresiko tinggi yang harus menggunakan mekanisme perizinan.

 

Seperti diketahui, izin lingkungan dan amdal merupakan syarat yang harus dipenuhi pemodal untuk mendapat izin memulai kegiatan usaha. Jika kegiatan usaha yang dilakukan ternyata mengakibatkan kerusakan/kebakaran hutan/lahan, aparat penegak hukum bisa melakukan penegakan hukum lingkungan. Salah satu proses yang dilakukan aparat penegak hukum melalui penyelidikan dan penyidikan dengan mencari bukti-bukti dugaan tindak pidana di sektor lingkungan hidup.   

 

Tama melihat sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja melemahkan unsur “melawan hukum” lantaran sejumlah ketentuan dalam UU PPLH diubah/dihapus. Seperti, menghapus kewenangan kepala daerah menjatuhkan sanksi administratif dan dialihkan menjadi kewenangan pemerintah pusat; mengubah izin lingkungan jadi persetujuan lingkungan; menutup ruang partisipasi publik; menghapus prinsip strict liability; mengedepankan sanksi administratif ketimbang pidana. Hal ini menyulitkan aparat penegak melakukan pembuktian.  

 

“Ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam hal pembuktian, seolah tidak ada aturan yang dilanggar oleh perusahaan atau pemodal (investor). Ini terjadi karena variabel ‘melawan hukum’ dalam RUU Cipta Kerja diubah/dihilangkan,” kata Tama.

 

Menurutnya, melalui omnibus law RUU Cipta Kerja itu, ruang gerak pemodal dan korporasi akan lebih leluasa melakukan kegiatan bisnisnya yang seolah tak mempedulikan dampaknya terhadap masyarakat. Ketika terjadi dugaan pelanggaran hukum, aparat akan kesulitan melakukan penegakan hukum karena aturan dalam RUU Cipta Kerja seolah melegalkan apa yang dilakukan perusahaan/korporasi.

 

UU No.32 Tahun 2009

RUU Cipta Kerja

Pasal 76

  1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
  2. Sanksi administratif terdiri atas:
  1. Teguran tertulis;
  2. Paksaan pemerintah;
  3. Pembekuan izin lingkungan; atau
  4. Pencabutan izin lingkungan

Pasal 76

(1) Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

“Bukannya, ada upaya pemerintah memberantas korupsi dengan menindak pelakunya, tapi malah mengubah regulasi sektor perizinan yang sudah baik. Terpenting bukan mengubah aturan, tapi membenahi birokrasi dan menindak pelaku korupsi,” katanya.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan M. Mahfud MD mengatakan RUU Cipta Kerja saat pembahasan di DPR masih dapat diperbaiki. ”RUU Cipta Kerja itu masih dalam bentuk rancangan dimana semua perbaikan baik karena salah ketik ataupun karena perbedaan pendapat itu masih bisa diperbaiki selama berproses di DPR. Itu saja,” ujar Mahfud sebagaimana dikutip laman setkab.go.id, Selasa (18/2/2020).

 

Mahfud menjelaskan RUU dapat diperbaiki selama masa pembahasan. Saat ini masyarakat bisa menilai RUU Cipta Kerja. ”Itu sebabnya rakyat diberi kesempatan untuk memantau di DPR karena diberi kesempatan untuk tahu dan kemudian memperbaiki,” tambahnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua