Rabu, 19 Pebruari 2020

Yuk, Pahami dengan Mudah Putusan MK tentang Jaminan Fidusia Bersama AKSET Law!

Bersama para stakeholders yang ahli di bidangnya, Hukumonline mengupas kenyataan di balik Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan cara mudah memaknai eksekusi jaminan fidusia pascaputusan.
CT-CAT

Praktik pembiayaan berskema jaminan fidusia sudah tidak asing bagi konsumen atau nasabah Indonesia. Jaminan fidusia sendiri merupakan konsep yang mudah dilaksanakan, di mana suatu benda menjadi jaminan atas utang, tetapi bendanya masih di bawah penguasaan debitur.

 

 

Namun, kini telah terbit Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menginterpretasikan bahwa wanprestasi tidak boleh ditetapkan sepihak oleh kreditur. Putusan ini juga menetapkan bahwa objek jaminan tidak boleh langsung dieksekusi, meski sudah memiliki sertifikat jaminan. Apakah benar putusan tersebut memihak pada debitur atau menyetarakan kedudukan kreditur dan debitur?

 

Untuk membedahnya, episode Hukumonline Podcast kali ini tidak hanya mendatangkan para advokat dari AKSET LAW, tetapi juga perwakilan dari salah satu bank dan perusahaan pembiayaan yang terdampak langsung Putusan MK. Bersama para stakeholders yang ahli di bidangnya, Vania Natalie dari Hukumonline mengupas kenyataan di balik Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan cara mudah memaknai eksekusi jaminan fidusia pascaputusan.

 

1. Konsep Pernyataan Wanprestasi Tidak Berubah

Para narasumber memaparkan, sebenarnya praktik mengenai pernyataan wanprestasi sebelum putusan sudah seperti apa yang kini diinterpretasikan oleh MK. Pasalnya, sejak dulu pun selalu ada upaya negosiasi, somasi, dan upaya lain dalam menyatakan debitur lalai.

 

Meski demikian, putusan tersebut memberikan ‘angin segar’ untuk para debitur agar dapat selalu menunda pernyataan wanprestasi, bahkan hingga harus diperkarakan melalui gugatan ke pengadilan.

 

2. Perubahan Praktik Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Kendati sertifikat jaminan fidusia tidak kehilangan kekuatan hukumnya, saat debitur keberatan atas penarikan objek jaminan, eksekusi tidak dapat langsung dilakukan. Jadi, harus melalui upaya hukum lebih dulu, seperti penetapan eksekusi oleh pengadilan.

 

3. Potensi Hambat Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Para narasumber menegaskan bahwa putusan tersebut berpotensi menghambat eksekusi objek jaminan fidusia. Bagaimanapun, harus ada proses peradilan, baik gugatan maupun permohonan yang akan menghabiskan tenaga, uang, dan waktu serta ‘dihantui’ dengan potensi penumpukan perkara yang saat ini pun masih menjadi masalah lembaga peradilan.

 

4. Potensi Hambat Cash Flow Kreditur

Tidak hanya meningkatkan risiko bisnis dan rasio kredit macet yang diperhitungkan oleh bank maupun lembaga pembiayaan, putusan tersebut juga dinilai menempatkan debitur pada kedudukan yang lebih diuntungkan. Pasalnya, meski ada perjanjian mengenai kredit serta tercantum pula klausula mengenai wanprestasi, debitur dapat berdalih dengan putusan tersebut, pernyataan wanprestasi harus melalui upaya hukum lebih dulu.

 

Selain itu, fakta bahwa sebenarnya kreditur telah mengeluarkan biaya di awal untuk memberikan kredit pada debitur juga dinilai berpotensi menghambat bisnis. Khususnya, saat pernyataan wanprestasi maupun eksekusi objek jaminan fidusianya tidak berjalan mulus.

 

5. Perubahan Perumusan Perjanjian Kredit

Putusan tersebut dinilai akan mengubah cara para pihak merumuskan perjanjian pemberian kredit, seperti pembuatan klausula tambahan bahwa debitur tidak akan mengajukan keberatan atas pernyataan wanprestasi atau penarikan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi.

 

Nah, itu dia beberapa poin yang diangkat dalam podcast. Mau tahu obrolan seru apa lagi yang ada di Hukumonline Podcast kali ini? Yuk, langsung dengarkan Hukumonline Podcast Episode 6 di bawah ini!

 

putusan MK tentang jaminan fiducia
 - Joko Wiyono
24.02.20 12:28
- mengebiri keberadaan UU Fiducia - posisi kreditur amat sangat lemah - kalaupun ada penambahan klausula bila debitur wanprestasi tetap saja ujung-ujungnya kreditur ajukan gugatan terlebih dulu dan memakan waktu
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua