Kamis, 20 Pebruari 2020

Mencari Jalan Membumikan Pemahaman Hukum di Indonesia Butuh Anak Muda

Menyentuh kalangan anak muda perlu dengan beragam kemasan yang akrab dengan mereka. Termasuk dengan cara yang menyenangkan.
Normand Edwin Elnizar
Kurnia dan Yan saat mengisi gelar wicara di festival Indonesia Butuh Anak Muda di Jakarta, Rabu (19/2). Foto: NEE

Banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk menyongsong bonus demografi Indonesia. Salah satunya kalangan muda yang memiliki kesadaran hukum tinggi. Terutama soal antikorupsi. “Butuh strategi komunikasi hukum yang baik untuk menjangkau kalangan milenial,” kata  Kurnia Ramadhana, pegiat antikorupsi ‎Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Hukumonline, Rabu (19/2).

 

Kurnia menyoroti bonus demografi yang mencapai puncaknya di tahun 2045 mendatang. Kalangan muda mulai dari generasi milenial akan lebih banyak jumlahnya dalam tatanan sosial. 

 

Kurnia hadir bersama Yan Kurniawan, analis senior Drone Emprit dalam gelar wicara bertajuk ‘Indonesia Butuh Anak Muda’. Keduanya mengulas isu antikorupsi dalam rangkaian dialog tentang partisipasi anak muda bagi perubahan sosial. Acara ini diselenggarakan dalam rangka perayaan satu dekade siaran televisi populer ‘Mata Najwa’.

 

“Mereka (anak muda) akrab dengan teknologi, 10 tahun lagi mereka semakin canggih dalam menyuarakan aspirasi,” kata Yan. Ia mencontohkan fenomena keterlibatan besar-besaran kalangan muda untuk isu revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Yan awalnya memiliki asumsi yang sama dengan banyak peneliti sosial soal sikap apolitis milenial dan ‘adik-adiknya’. Di luar dugaan, mereka melibatkan diri mulai dari keriuhan di media sosial hingga aksi turun ke jalan.

 

Sebagai lembaga kajian isu media sosial, Drone Emprit menemukan kluster partisipasi yang tidak biasa. Berbagai percakapan soal ‘reformasi dikorupsi’ dipenuhi mulai dari mahasiswa hingga pelajar sekolah menengah atas.

 

“Biasanya mereka hanya ada di kluster netral (percakapan nonpolitik). Ternyata mereka tidak meninggalkan kepedulian pada politik terutama politik moral,” ujar Yan. Keriuhan percakapan mereka lalu dibarengi pada mobilisasi massa demonstrasi.

 

Yan melihat fenomena tersebut sebagai bukti sekaligus peluang dalam melibatkan anak muda lebih jauh. Perlu ada tindak lanjut untuk mendekatkan pemahaman isu penegakan hukum untuk anak muda. “Misalnya dengan isu yang dekat dengan keseharian mereka,” ujar Yan.

 

Senada, Kurnia mendorong upaya tersebut demi masa depan Indonesia. “Aksi massa ‘reformasi dikorupsi’ menunjukkan kuatnya kepedulian milenial pada isu lingkungan, korupsi, dan hak asasi manusia,” katanya. Keberpihakan dan kepedulian anak muda tersebut harus terus dikembangkan penyalurannya secara produktif.

 

Baca:

 

Ia mengusulkan bahasa penjelasan yang mudah. Misalnya menyederhanakan penjelasan fenomena dampak korupsi. Menggunakan rujukan regulasi seperti larangan dan ancaman pidana dalam undang-undang tidak dianjurkan.

 

“Misalnya ada nilai korupsi Rp2,3 triliun. Kita jelaskan kerugian ini bisa dibuat 10 tambak ikan atau membuka jalan sekian kilometer, agar pesannya tersampaikan,” kata Kurnia. Menceritakan soal dampak pelanggaran hukum menjadi strategi efektif.

 

Baik Yan dan Kurnia berbagi pengalamannya untuk menjangkau anak muda untuk strategi tersebut. Drone Emprit menyediakan berbagai data serta hasil analisis yang mendorong daya kritis anak muda. Salah satunya berkaitan isu hukum.

 

Di sisi lain ICW sudah merintis komunitas mahasiswa pegiat antikorupsi lewat pelatihan terstruktur Akademi Antikorupsi. Bahkan upaya menyampaikan pesan antikorupsi lewat musik pun dilakukan. ICW menggandeng band indie label  untuk membuat album lagu-lagu soal antikorupsi.

 

Kurnia memuji festival ‘Indonesia Butuh Anak Muda’ yang diselenggarakan kali ini sebagai salah satu cara efektif. Menyentuh kalangan anak muda perlu dengan beragam kemasan yang akrab dengan mereka. Pesan aktifisme sosial termasuk penegakkan hukum dan antikorupsi disajikan dalam kemasan menyenangkan.

 

Festival ‘Indonesia Butuh Anak Muda’ diselenggarakan di Ciputra Artpreneur dengan gaya pop culture. Peserta bahkan harus membayar tiket masuk. Tiket terjual habis dengan peserta yang ramai memenuhi ruang festival. Selain pameran produk dan karya, puluhan pembicara inspiratif dihadirkan.

 

“Kita perlu menjelaskan apa dampak buruk secara langsung bagi milenial, misalnya berkaitan lapangan pekerjaan atau layanan transportasi publik,” ujarnya. Membumikan pesan-pesan soal bahaya pelanggaran hukum harus jadi perhatian.

 

Tidak hanya isu hukum, festival ‘Indonesia Butuh Anak Muda’ menghadirkan ulasan mengenai pelestarian alam, perbaikan pendidikan, literasi keuangan, hingga toleransi keberagaman sosial-budaya. Hukumonline ikut diundang hadir mengisi festival yang baru pertama diselenggarakan ini.

 

Pengunjung festival  'Indonesia Butuh Anak Muda' bertanya di pojok pameran milik Hukumonline. Foto: NEE

 

Sebagai media hukum yang memasuki usia 20 tahun, Hukumonline berkomitmen dalam edukasi hukum bagi khalayak luas. Berbagai isu hukum disajikan secara akurat dan mudah dipahami. Termasuk untuk kalangan anak muda.

 

Tidak hanya berita, rubrik tanya-jawab hukum gratis disajikan lewat Klinik Hukum sejak pertama Hukumonline mengudara. Pembaca Hukumonline bisa mengajukan pertanyaan yang akan dijawab praktisi, akademisi, serta mitra penjawab terpercaya lainnya.

 

Hukumonline juga telah mengembangkan platform Justika.com untuk menjembatani kebutuhan terhadap advokat terpercaya. Klien bisa berkonsultasi singkat 30 menit hingga 1 jam dengan biaya terukur dan terjangkau. Sangat banyak pertanyaan yang masuk ke Klinik Hukum atau diajukan lewat Justika.com berkaitan dengan masalah anak muda.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua