Kamis, 20 Pebruari 2020

RUU HPI Diusulkan Gunakan Metode Omnibus Law

​​​​​​​Untuk mempermudah penyusunan RUU HPI karena beririsan dengan UU dan peraturan lain.
Mochamad Januar Rizki
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie dalam acara Sarasehan Peningkatan Diplomasi Ekonomi Melalui Pengembangan HPI Indonesia di Jakarta, Kamis (20/2). Foto: MJR

Hubungan antar warga negara dan badan hukum Indonesia dengan asing telah mengalami perkembangan sangat pesat. Mulai hubungan atau aktivitas warga negara dalam pernikahan atau perceraian antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia atau di luar negeri, adopsi anak-anak Indonesia oleh warga negara asing, dan warisan dari warga negara asing.

 

Dalam dunia hukum, subsistem dari hukum nasional yang dikembangkan untuk Hukum Perdata Internasional (HPI) menyentuh persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing. Sayangnya, HPI dalam dunia hukum Indonesia masih belum dikenal dengan baik. Bahkan, sistem hukum Indonesia belum memiliki aturan tertulis mengenai HPI.

 

Dengan adanya RUU HPI, maka persoalan HPI seperti penentuan kewenangan yurisdiksional pengadilan, penentuan hukum hingga kewenangan pengadilan harus memberikan pengakuan serta melaksanakan putusan-putusan hukum asing dapat memberi kepastian pada warga negara. Sehingga, RUU HPI yang masuk dalam daftar panjang program legislasi nasional 2020-2024 didesak segera dibahas dan disahkan menjadi UU.

 

Beragamnya persoalan berkaitan HPI tersebut, ahli hukum dan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar RUU HPI ini disusun menggunakan metode omnibus law. Menurutnya, metode tersebut mempermudah penyusunan RUU HPI karena beririsan dengan UU dan peraturan lain.

 

“Penyusunan RUU HPI ini harus manfaatkan momen omnibus law karena dapat menata hukum dan memberi kepastian dan keadilan. HPI ini kita omnibus-kan saja daripada satu-satu. Mumpun sekarang lagi demam omnibus law saya usulkan sekalian saja semua aspek dimasukkan karena dapat menerabas dan menerobos peraturan lain seperti mengenai UU Mahkamah Agung, UU Susduk (Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPR dan DPRD), UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hingga teknik ratifikasi peraturan,” jelas Jimly saat dijumpai dalam acara Sarasehan “Peningkatan Diplomasi Ekonomi Melalui Pengembangan HPI Indonesia” di Jakarta, Kamis (20/2).

 

Untuk itu, dia mendukung agar RUU HPI ini segera dibahas dan disahkan agar memberi kepastian hukum bagi warga negara dalam persoalan HPI. “Kita harus mendukung penyusunan RUU HPI ini karena mendukung penataan sistem hukum internasional. Jadi saya rasa UU Hukum Perdata Internasional tahun depan harus masuk jadi angenda prioritas di proleganas,” tambah Jimly.

 

Menurut Jimly, metode omnibus tersebut memiliki kemudahan dalam memperbaiki tumpang tindih peraturan. Dia juga mengatakan omnibus ini tidak bertentangan dengan konstitusi sehingga dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

 

“Banyak orang salah paham, omnibus bukan investasi saja tapi itu salah satu tujuan. Omnibus ini menata hukum Indonesia ini agar ada kepastian, kerukunan dan kebebasan terkawal agar hukum kita ini tertata dengan baik,” jelasnya.

 

Baca:

 

Sementara itu, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Damos Dumoli Agusman mengatakan, perkembangan HPI khususnya dari sisi bisnis sedang meningkat pesat. Bahkan, persengketaan bisnis lintas negara mengalami peningkatan signifikan pada 2019. Kemlu mencatat setidaknya terdapat 113 kasus sengketa lintas negara pada periode tersebut.

 

Sehingga, Damos menilai RUU HPI ini penting segera disahkan agar dapat memberi kepastian hukum bagi warga negara dalam persoalan HPI. “Sengketa komersial meningkat 2019 sampai angka 113 (sengketa) padahal dulunya sengketa dulunya tidak ada. Hubungan p2p antar warga negara Indonesia dengan luar negeri semakin meningkat, sehingga isu-isu lintas yuridiksi ada di depan kita. Alhamdulillah sekarang sudah masuk prolegnas 2020-2024 karena dulu jalannya terseok-seok pembahasannya,” jelas Damos.

 

Dia juga menceritakan saat ini pihak Kemlu juga mendapat penugasan untuk meningkatkan investasi asing ke Indonesia. Menurutnya, kehadiran RUU HPI ini akan sangat membantu pihaknya mengerjakan tanggung jawab tersebut. “Duta besar di luar negeri lagi berdarah-darah karena dibebankan target investasi, perdagangan dan bisnis,” jelas Damos.

 

Ketua tim penyusun RUU HPI dan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Perdata Internasional se-Indonesia, Bayu Seto Hardjowahono mengatakan sudah seharusnya HPI ini diatur dalam UU. Selain itu, dia juga menyatakan HPI ini penting dalam penyelesaian sengketa dalam perkara yang diadili di luar negeri tetapi putusannya tidak bisa berlaku di Indonesia.

 

“HPI ini dapat memberi kepastian hukum misalnya ada putusan di pengadilan luar negeri apakah pengadilan Indonesia harus mengakui putusan hkum tersebut. Ini yang harus ada dalam sistem HPI,” jelas Bayu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua