Aksi penarikan motor oleh debt collector di jalanan masih terjadi. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Januari 2020 lalu sudah memperingatkan tentang tindakan sewenang-wenang, ancaman fisik, atau ancaman psikis yang dilakukan kreditor atau kuasanya. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak melarang penarikan jaminan fidusia jika debitor melakukan wanprestasi. Cuma, Mahkamah menyatakan jika debitor tidak sukrela menyerahkan objek jaminan fidusia, kreditor harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.
Implikasi putusan ini masih menimbulkan prokontra di kalangan akademisi hukum, perusahaan pembiayaan, dan perbankan. Apakah penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector seperti yang acapkali terjadi tetap dimungkinkan? Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Teddy Anggoro, mengusulkan agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, ikut membantu eksekusi jaminan fidusia.
“Kementerian Hukum dan HAM seharusnya membantu eksekusi,” ujarnya saat jadi pembicara workshop hukumonline bertema ‘Wanprestasi dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Best Practice Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019’ di Jakarta, Rabu (19/2).
(Baca juga: MK: Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Menghindari Kesewenangan Kreditor).
Usulan Teddy bukan tanpa dasar. Selama ini, yang menerima manfaat terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran sertifikat fidusia adalah Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi nyaris tidak ada bantuan Kementerian untuk membantu proses eksekusi jika kreditor mengalami kesulitan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. “Pemerintah jangan hanya terima uang untuk pendaftaran, tetapi juga membantu eksekusi,” saran pengajar Hukum Perikatan dan Jaminan pada Magister Kenotariatan FH UI itu.
Keikutsertaan aparat pemerintah melakukan eksekusi bukan dilarang sama sekali. Teddy mencontohkan jurusita pajak yang dikenal dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahah Atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. UU ini memungkinkan pemerintah melaksanakan titel eksekutorial. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Surat Paksa yang disertai irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 10 ayat (1) UU yang sama melanjutkan “mengingat surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial, maka pemberitahuan kepada penunggak pajak oleh Jurusita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa, dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2003, Menteri Keuangan memberikan mandate atau menunjuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pejabat penagihan pajak-pajak pusat, sehingga ia berwenang mengangkat, melantik dan mengambil sumpah Jurusita Pajak Negara.
Melibatkan Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu solusi yang ditawarkan Teddy untuk mengatasi problem eksekusi jaminan fidusia yang timbul di lapangan. Ketimbang melibatkan debt collector, Teddy menilai melibatkan aparat pemerintah lebih pas. Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penjelasan pasal ini memberikan hak kepada penerima fidusia untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Jika hendak memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk membantu eksekusi, maka harus ada perubahan pada UU Jaminan Fidusia.