Kamis, 20 Pebruari 2020

Urusan Suami-Istri dalam RUU Ketahanan Keluarga yang Jadi Polemik

Substansi RUU dinilai terlalu masuk ranah privat yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. DPR persilakan masyarakat untuk memberi masukan.
Rofiq Hidayat
Kompleks Gedung Parlemen di Jakarta. Foto: RES

RUU Ketahanan Keluarga menuai polemik. RUU yang merupakan usulan dari perseorangan anggota dewan dan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 itu dinilai terlalu masuk ke ranah privat (pribadi). “Dan tentu melanggar hak asasi manusia,” kata kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari.

 

Menurut Feri, dalam RUU Ketahanan Keluarga terdapat pengaturan yang masuk kategori ranah privat dan etika bermasyarakat. Ia merincikan beberapa substansi RUU yang terlalu masuk ke ranah privat dan merupakan etika masyarakat. Misalnya, seperti kepatuhan anak kepada orang tua. Hal ini merupakan etika yang tak perlu diatur dalam sebuah UU, karena biasanya sudah tertanam dan hidup di masyarakat.

 

Kemudian, klausul yang mewajibkan seorang istri mengatur urusan rumah tangga. Padahal setiap orang berhak menentukan sendiri kehidupannya. Termasuk relasi antara suami dengan istri. Padahal kenyataannya, ada suami di rumah menjaga keluarga, sementara sang istri yang bekerja di luar rumah. Ada pula suami dan istri bekerja, sehingga hal-hal tersebut tak perlu diatur dalam UU.

 

Pemerintah, kata Feri, tak perlu hadir mengatur teknis etika dalam berinteraksi sosial yang merupakan ranah privat keluarga. Sebaliknya, pemerintah seharusnya fokus merampungkan masalah negara yang jauh lebih besar terkait dengan hajat hidup orang banyak. Seperti perekonomian nasional menjadi lebih meningkat.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menampung segala bentuk kritikan yang masuk dengan tangan terbuka. Ia mempersilakan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU Ketahanan Keluarga, sehingga bisa menjadi pembahasan dalam tahap sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg).

 

“Tentu kita akan menampung aspirasi dari masyarakat luas. Tentunya janji DPR dalam periode ini segala sesuatu produk DPR saat pembahasan kita libatkan komponen masyarakat,” ujarnya, Kamis (20/2).

 

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, banyak pihak pula yang sudah berdatangan memberikan masukan soal RUU Ketahanan Keluarga. Ia berharap agar masyarakat tidak khawatir bahwa DPR akan menutup terhadap masukan dan kritikan. Ia memastikan bahwa pembahasan bakal terbuka dan melibatkan komponen masyarakat.

 

“Tapi nanti akan kita lihat dalam pembahasan masing-masing RUU mana yang layak dijadikan sebuah UU mana yang kemudian tidak layak,” katanya.

 

 

Hal senada juga diutarakan oleh salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga, Ledia Hanifa Amaliah. Menurutnya, beragam reaksi masyarakat terhadap substansi RUU Ketahanan Keluarga menjadi pelengkap agar legislasi yang diusulkan dapat menjadi lebih baik dan purna.

 

“Tidak masalah sebenarnya bila satu RUU memunculkan pro dan kontra,” ujarnya kepada Hukumonline.

 

Leida meminta masyarakat membaca dan menelaah secara seksama keseluruhan muatan materi dalam draf RUU, termasuk naskah akademiknya. Dengan begitu, masyarakat dapat memberi masukan kritisnya kepada parlemen saat pembahasan RUU. Ia menuturkan, terdapat empat tujuan RUU Ketahanan Keluarga sebagaimana tertuang dalam Pasal 4.

 

Pertama, menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.

 

Kedua, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral serta membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus.

 

Ketiga, mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional. Keempat, mengoptimalkan peran Ketahanan Keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa.

 

Baca:

 

Menurut Leida, terdapat dukungan yang diberikan bagi keluarga melalui RUU Ketahanan Keluarga. Misalnya dalam Pasal 29 RUU Ketahanan Keluarga yang menjamin istri atau ibu yang bekerja untuk mendapatkan beberapa hak. Pertama, hak cuti melahirkan dan menyusui selama enam bulan, tanpa kehilangan haknya atas upah atau gaji dan posisi pekerjaannya.

 

Kedua, kesempatan untuk menyusui, menyiapkan, dan menyimpan air susu ibu perah selama waktu kerja. Ketiga, fasilitas khusus untuk menyusui di tempat kerja dan di sarana umum. Keempat, fasilitas rumah pengasuhan anak yang aman dan nyaman di gedung tempat bekerja.

 

Sementara RUU Ketahanan Keluarga pula meminta pemerintah dan pemerintah daerah agar memfasilitasi suami yang bekerja di pemerintahan untuk mendapatkan hak cuti saat istrinya melahirkan atau saat istri atau anaknya sakit. Meski begitu, kritikan masyarakat terhadap RUU ini tetap menjadi masukan DPR.

 

“Tentu adanya kritik, saran dan masukan dari masyarakat akan menjadi faktor penguat pembahasan RUU ini di DPR RI agar tercapai tujuan kehadiran Undang-undang yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

 

Sekadar diketahui, RUU Ketahanan Keluarga merupakan usul dari beberapa anggota dewan. Mereka antara lain, dua anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Ledia Hanifa Amaliah serta Netty Prasetyani. Kemudian, Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerindra, dan Ali Taher Parasong dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua