Kamis, 20 Pebruari 2020

Urusan Suami-Istri dalam RUU Ketahanan Keluarga yang Jadi Polemik

Substansi RUU dinilai terlalu masuk ranah privat yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. DPR persilakan masyarakat untuk memberi masukan.
Rofiq Hidayat
Kompleks Gedung Parlemen di Jakarta. Foto: RES

RUU Ketahanan Keluarga menuai polemik. RUU yang merupakan usulan dari perseorangan anggota dewan dan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 itu dinilai terlalu masuk ke ranah privat (pribadi). “Dan tentu melanggar hak asasi manusia,” kata kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari.

 

Menurut Feri, dalam RUU Ketahanan Keluarga terdapat pengaturan yang masuk kategori ranah privat dan etika bermasyarakat. Ia merincikan beberapa substansi RUU yang terlalu masuk ke ranah privat dan merupakan etika masyarakat. Misalnya, seperti kepatuhan anak kepada orang tua. Hal ini merupakan etika yang tak perlu diatur dalam sebuah UU, karena biasanya sudah tertanam dan hidup di masyarakat.

 

Kemudian, klausul yang mewajibkan seorang istri mengatur urusan rumah tangga. Padahal setiap orang berhak menentukan sendiri kehidupannya. Termasuk relasi antara suami dengan istri. Padahal kenyataannya, ada suami di rumah menjaga keluarga, sementara sang istri yang bekerja di luar rumah. Ada pula suami dan istri bekerja, sehingga hal-hal tersebut tak perlu diatur dalam UU.

 

Pemerintah, kata Feri, tak perlu hadir mengatur teknis etika dalam berinteraksi sosial yang merupakan ranah privat keluarga. Sebaliknya, pemerintah seharusnya fokus merampungkan masalah negara yang jauh lebih besar terkait dengan hajat hidup orang banyak. Seperti perekonomian nasional menjadi lebih meningkat.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menampung segala bentuk kritikan yang masuk dengan tangan terbuka. Ia mempersilakan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU Ketahanan Keluarga, sehingga bisa menjadi pembahasan dalam tahap sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg).

 

“Tentu kita akan menampung aspirasi dari masyarakat luas. Tentunya janji DPR dalam periode ini segala sesuatu produk DPR saat pembahasan kita libatkan komponen masyarakat,” ujarnya, Kamis (20/2).

 

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, banyak pihak pula yang sudah berdatangan memberikan masukan soal RUU Ketahanan Keluarga. Ia berharap agar masyarakat tidak khawatir bahwa DPR akan menutup terhadap masukan dan kritikan. Ia memastikan bahwa pembahasan bakal terbuka dan melibatkan komponen masyarakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua