Jumat, 21 Pebruari 2020

Dua Syarat yang Harus Dipenuhi Perseroan untuk Penerapan Konsep DPA

Kejaksaan menjadi kunci keberhasilan. Berguna mencegah efek domino penutupan perseroan.
Muhammad Yasin
Diskusi mengenai DPA dan peluncuran buku Febby Mutiara Nelson di FH UI, Senin (17/2). Foto: MYS

Kejaksaan menjadi kunci penting pelaksanaan Deferred Prosecution Agreement (DPA) karena kejaksaan yang berwenang mengajukan tuntutan ke pengadilan atas perseoran. Konsep DPA ini adalah semacam perjanjian antara penuntut dengan subjek hukum perseroan yang diduga melakukan tindak pidana untuk menunda proses penuntutan. Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia, Febby Mutiara Nelson menyebut proses ini sebagai Kesepakatan Penundaan Penuntutan (KPP).

Dalam peluncuran dan diskusi bukunya ‘Plea Bargaining & Deferrred Prosecution Agreement’ di kampus FH UI Depok, Senin (17/2),Febby mengusulkan penggunaan konsep DPA untuk korporasi tersangka tindak pidana korupsi. Melalui konsep ini, jaksa membuat perjanjian dengan korporasi yang diduga melakukan kejahatan. Namun, menurut Febby ada dua syarat yang harus dipenuhi korporasi agar KPP dapat diterapkan. Syarat pertama, korporasi mengakui telah melakukan kejahatan yang dituduhkan dan bersedia menjalankan kewajiban tertentu, semisal membayar denda. Tanpa mengakui kesalahan, akan sulit bagi aparat penegak hukum menerapkan kesepakatan penundaan penuntutan. Syarat kedua, perseroan menyatakan bersedia mengikuti tata kelola perusahaan yang baik (memperbaiki manajemen dan tata kerja), termasuk tidak mengulangi perbuatan korupsi.

Selama korporasi memenuhi syarat tersebut, lanjut Febby, jaksa tidak lagi melanjutkan penuntutan. Sebaliknya, penuntutan akan berlanjut jika perseroan gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam KPP. Penting juga diingat bahwa KPP bukan menghentikan atau menutup perkara, melainkan menunda penuntutan di pengadilan.

(Baca juga: Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Edward O.S Hiariej mengatakan perkembangan hukum pidana memperlihatkan perubahan paradigm dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Konsekuensi perubahan paradigm itu sangat berpengaruh pada penegakan dan penanganan suatu perkara pidana, termasuk perkara yang dikualifikasi sebagai pidana khusus, bahkan pidana yang memiliki sifat dan karakter sebagai extra ordinary crime.

Para penyusun RUU KUHP sudah mengantisipasi kemungkinan tidak menerapkan hukuman penjara kepada terpidana dalam hal-hal tertentu. Misalnya, terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban. Jika kerugian negara sudah dipulihkan, maka proses penuntutan pidana penjara dapat ditunda. Keadilan korektif membawa konsekuensi melakukan proses hukum terhadap pelaku di satu sisi, dan di sisi lain keadilan rehabilitatif dan restoratif mendorong penyelesaian perkara pidana tidak sampai pada persidangan. Syaratnya? “Sepanjang pemulihan terhadap korban telah terpenuhi,” papar pakar hukum pidana UGM itu.

Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik jika konsep DPA diterapkan terhadap tersangka korporasi. Penuntutan formal terhadap korporasi dapat menghancurkan korporasi, menutup peluang beroperasi, dan berimbas pada nasib ratusan atau ribuan karyawan. Menurut Febbry, penerapan DPA dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya; tidak menghilangkan pemidanaan; dapat dipakai sebagai instrumen inovatif untuk mendorong tata kelola dan kepatuhan hukum perseroan; dan memenuhi kebutuhan kedua belah pihak yakni negara dan terdakwa. Tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas perekonomian negara.

Jaksa yang menulis buku tentang DPA, Asep N. Mulyana berpandangan senada. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Internasional pada Jaksa Agung Pembinaan itu berpendapat bahwa penggunaan DPA memperhatikan efek domino terhadap nasib buruh dan keberlanjutan perusahaan nasional. Ada juga imbasnya pada pemasukan pajak dan pertumbuhan ekonomi negara. “Perusahaan tetap lanjut, buruh tidak di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja –red),” ujarnya.

Salah satu tantangannya, menurut Asep, adalah mindset masyarakat yang merasa lebih baik memenjarakan orang yang melakukan kejahatan ketimbang fokus pada pengembalian aset atau kekayaan negara yang telah dikorupsi.

Dijelaskan Asep, jaksa memang berwenang untuk menuntut sesuai KUHAP dan UU Kejaksaan Republik Indonesia. Tetapi dalam hal DPA, jaksa bersepakat untuk tidak melakukan penuntutan. Secara normatif, ada wewenang jaksa untuk tidak melakukan penuntutan, yakni melalui seponeering dan penyampingan perkara demi kepentingan umum.

(Baca juga: Kejaksaan Tidak Keberatan Aturan Seponeering).

Ia menyebut asas oportunitas dalam KUHAP dan UU Kejaksaan sebagai pijakan. Pasal 14 KUHAP memberi wewenang bagi jaksa melakukan penuntutan, juga wewenang menutup perkara demi kepentingan umum. Ketentuan senada diatur dalam Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Asep sependapat bahwa kunci penerapan DPA banyak bergantung pada jaksa. Tetapi menurut dia, penerapannya tidak perlu menunggu revisi KUHAP.

Apalagi selama ini konsep DPA sudah pernah diterapkan meskipun relatif gagal. Misalnya dalam kebijakan MSAA (Master of Settlement Agreement and Acquisition Agreement)dan MRNIA (Master of Refinancing and Note Issuance Agreement) dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua