Jumat, 21 Pebruari 2020

Menanti Klarifikasi Rano Karno di Pengadilan Tipikor

Mantan Wakil Gubernur Banten itu dua kali disebut terima uang.
Aji Prasetyo

Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berencana memanggil politisi PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur Banten, Rano Karno. Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai artis film ini dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi atas terdakwa Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan) dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Senin besok, tanggal 24 (Februari 2019). Kami sudah dapat konfirmasi dari stafnya, Senin katanya datang. Empat hari lagi ya berarti,” ujar Penuntut umum Roy Riady di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Rano tercatat telah dua kali dipanggil sebelumnya yaitu pada 31 Januari dan 6 Februari 2020, tapi yang bersangkutan selalu mangkir dari pemanggilan. Kehadiran dirinya memang dianggap penting karena namanya pernah masuk dalam surat dakwaan Wawan karena disebut menerima Rp700 juta dari korupsi Alkes Banten serta diperkuat oleh keterangan Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Djaja Buddy Suhardja yang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu.

Selain itu, pada persidangan lanjutan yang digelar Kamis (20/2), saksi lain yang dihadirkan yaitu mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP) Ferdy Prawiradireja mengaku menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada Rano melalui ajudannya bernama Yadi. Penyerahan itu dilakukan di sebuah hotel di kawasan Serang, Banten.

“Waktu itu sempat Pak Wawan nyuruh saya buat kirim uang ke Pak Rano. Cuma saya lupa kejadiannya tahun berapa, saya kasih sendiri langsung ke ajudannya Pak Rano, supir apa ajudannya, saya lupa. Jadi janjian saja kasih uangnya sama dia, cash,” ujar Ferdy.

Uang itu sendiri dibungkus dalam satu kantong kertas. Sumber uangnya ia pun mengaku tidak mengetahui persis, namun ia mengira sebagian uang dari kas kantor milik Wawan di The East, Kuningan, Jakarta dan sebagian lagi disiapkan di kawasan Serang, Banten.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan pihaknya mencermati setiap fakta persidangan yang muncul termasuk mengenai dugaan penerimaan uang Rp1,5 miliar kepada Rano Karno. Pimpinan, kata Alex akan menunggu laporan dari penuntut umum dan kemudian baru akan diputuskan apakah akan dilakukan ke tingkat penyidikan atau tidak.

“Kita lihat perkembangan fakta hukum di persidangan apa yang terjadi dan terungkap disana nanti JPU akan membuat laporan terkait fakta persidangan itu akan dipaparkan apakah akan dilakukan penyelidikan atau tidak,” ujar Alex di Gedung KPK.

Alex juga menyatakan pemanggilan terhadap Rano merupakan kewenangan penuh penuntut umum. “Tetap akan dihadirkan kalau JPU menilai keterangan yang bersangkutan dipanggil dan tidak hadir kan bisa diminta penetapan hakim,” tuturnya.

Wawan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan mengatur proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-P TA 2012 dan mengarahkan pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2012 serta mengatur dan mengarahkan pelaksanaan Pengadaan Alkes Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD-P TA 2012.

Atas tindak pidana tersebut, Wawan didakwa menguntungkan diri sendiri orang lain dan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp94,2 miliar. Selain itu, Wawan juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsinya dengan nilai mencapai lebih dari Rp 500 miliar.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua