Jumat, 21 February 2020

Pasal Kontroversial di RUU Ketahanan Keluarga, Ini Kata Sang Pengusul

DPR meminta masyarakat memantau perkembangan proses pembahasan RUU Ketahanan Keluarga ini di Baleg.
Rofiq Hidayat
Politisi PKS Ledia Hanafi Amalia, salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga.

RUU Ketahanan Keluarga masih menjadi perhatian publik lantaran materi muatannya dianggap sebagian masyarakat masuk wilayah privat (internal keluarga) yang semestinya cukup diatur dalam norma agama dan kesusilaan atau etika. Ada beberapa pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga yang potensial terus menjadi sorotan masyarakat hingga pembahasan di parlemen. Berdasarkan draf RUU Ketahanan Keluarga yang diperoleh Hukumonline, terdapat beberapa pasal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat.

 

Seperti Pasal 25 ayat (3) RUU Ketahahan Keluarga yang menyebutkan, “Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain: a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; b. menjaga keutuhan keluarga; serta c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

 

Pasal 85 menyebutkan, Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa: a. rehabilitasi sosial; b. rehabilitasi psikologis; c. bimbingan rohani; dan/atau d. rehabilitasi medis”.

 

Bila membaca Penjelasan Pasal 85 ayat (1) frasa “penyimpangan seksual” adalah dorongan dan kepuasan yang ditujukan tak lazim, atau melalui cara yang tidak wajar. Antara lain, sadisme, masochisme, homosex, dan incest.

 

Pasal 86 menyebutkan, “Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota Keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.”

 

Pasal 88 menyebutkan, “Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Badan yang menangani Ketahanan Keluarga.”

 

Kemudian Pasal 139 menyebutkan, “Setiap Orang yang dengan sengaja memperjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

 

Sedangkan Pasal 140 menyebutkan, “Setiap Orang yang dengan sengaja membujuk, memfasilitasi, memaksa, dan/atau mengancam orang lain menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan, atau menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan anggapan publik terhadap sejumlah pasal-pasal krusial dalam RUU Ketahanan Negara harus menjadi warning dalam pembahasan bersama pemerintah. Dia melanjutkan draf RUU ini masih tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) dan belum resmi menjadi usul inisiatif DPR.

 

Terkait tudingan RUU Ketahanan Keluarga dirancang untuk menghentikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Dasco menilai terlampau spekulatif dan tudingan tersebut belum bisa dibuktikan. Dia meminta masyarakat memantau perkembangan proses pembahasan RUU ini di Baleg. “Nanti kita lihat perkembangannya,” ujar Dasco di Komplek Gedung Parlemen, Jumat (21/2/2020). Baca Juga: Urusan Suami-Istri dalam RUU Ketahanan Keluarga yang Jadi Polemik

 

Sang pengusul RUU ini, Ledia Hanifa Amaliah mengakui ada sejumlah pasal yang dianggap krusial yang menjadi perhatian masyarakat, seperti soal penyimpangan seksual. Dia beralasan RUU Ketahanan Keluarga mengurai bentuk-bentuk perilaku seksual menyimpang yang patut diwaspadai oleh keluarga Indonesia secara menyeluruh.

 

“Karena ini akan berdampak mengikis nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial-budaya, serta dapat merusak kondisi psiko-sosial anggota keluarga,” ujarnya kepada Hukumonline, Jumat (21/2/2020).

 

Anggota Komisi X DPR itu melanjutkan sadisme, masokisme, homoseksual, dan inses merupakan bentuk-bentuk penyimpangan seksual. Secara umum, bentuk-bentuk seksual menyimpang itu diketahui membahayakan, melukai fisik dan psikologi. Bahkan dapat menyebabkan kematian anggota keluarga yang melapor ketika ada anggota keluarga yang mengalami penyimpangan seksual itu.

 

Tujuannya, agar para korban penyimpangan seksual berani melapor kepada Badan terkait, untuk mendapatkan pelindungan dan bantuan rehabilitasi keluarga. Sementara layanan rehabilitasi keluarga disediakan oleh pemerintah. Tentu saja yang mudah diakses oleh keluarga yang membutuhkan. “Dan disyaratkan agar Pusat Layanan Ketahanan Keluarga ini harus menyimpan rahasia Keluarga yang dilayani,” katanya.

 

Lantas, menyoal kerentanan psiko-sosial keluarga, kata Ledia, RUU Ketahanan Keluarga pun menjaga hubungan ikatan keluarga sedarah. Serta kejelasan asal-usul keturunan sesuai dengan nilai norma agama. Karena itu, RUU  ini  mengatur dengan tegas larangan donor (jual beli) sperma dan ovum, serta surogasi (prosedur alternatif untuk memiliki anak). “Makanya menjadi layak diatur sanksi hukuman bagi pelanggarnya.”

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini berpendapat donor sperma dan ovum serta surogasi menafikan ikatan keluarga sedarah, dan asal-usul keturunan. Pada dasarnya, ketentuan pasal terkait larangan donor sperma, ovum dan surogasi ini berkesesuaian dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian, Pasal 1320 KUHPerdata dan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang melarang praktik-praktik tersebut.

 

Menurutnya, RUU Ketahanan Keluarga ini dibuat dan disusun dalam bingkai UUD Tahun 1945, khususnya terkait hak warga negara tentang berkeluarga dalam Pasal 28B, 28C, 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Dia pun meminta masyarakat membaca draf RUU Ketahanan Keluarga ini secara utuh.

 

“Bila dicermati secara keseluruhan, satu sama lain, pasal demi pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga ini adalah upaya perlindungan dan dukungan bagi keluarga-keluarga Indonesia untuk dapat berkembang menjadi keluarga yang tangguh dan mandiri,” katanya.

 

Tak perlu

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Mordijat berpandangan pengaturan tentang suami istri dalam keluarga sebaiknya tak perlu diatur dalam RUU. Dia beralasan aturan tersebut justru mengintervensi keluarga yang berujung mengabaikan hak asasi manusia (HAM).

 

Bagi Lestari, kalangan perempuan bukanlah objek yang harus diatur dan harus mengurus pekerjaan rumah melulu. Sebab, perempuan dan laki-laki di hadapan hukum memiliki kesetaraan (equality before the law). Karena itu, kata Rerie, begitu biasa disapa, entitas keluarga sejatinya tak perlu diintervensi negara.

 

Menurutnya, urusan “dalam negeri” sebuah keluarga, pola asuh anak dan peran anggota keluarga bukan kewenangan negara untuk mengatur karena bukan ranah publik, tetapi ranah privat. Dia merujuk ketentuan Pasal 77 ayat (1) yang dianggapnya terlampau berlebihan.

 

Pasal 77 ayat (1) menyebutkan, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena tuntunan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b dengan memberikan antara lain: a.edukasi bagi Orang Tua tentang Pengasuhan Anak; b.edukasi bagi Orang Tua tentang Pelindungan Anak; c.penyediaan konsultan Ketahanan Keluarga; d.penyediaan rumah Pengasuhan Anak yang aman dan nyaman di sekitar lingkungan kerja dan tempat tinggal.”

 

“Terlampau sempit bila pemerintah masuk ke ranah privat keluarga. Padahal, banyak persoalan bangsa yang jauh lebih mendesak untuk ditangani pemerintah. Karena itu, saya kita menolak pengaturan keluarga diatur dalam sebuah UU,” kata politisi Partai Nasional Demokrat ini.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua