Jumat, 21 February 2020

Mempertanyakan Penghentian Penyelidikan 36 Kasus di KPK

Pimpinan KPK semestinya menjelaskan secara gamblang alasan dan menyatakan penghentian penyelidikan terhadap 36 kasus ini agar tidak jadi bola liar.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: HGW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri kembali menjadi sorotan. Kali ini, gara-gara KPK menghentikan penyelidikan terhadap 36 perkara dugaan korupsi. Sontak, sejumlah pihak mempertanyakan langkah KPK menghentikan penyelidikan 36 perkara itu yang jarang dilakukan pimpinan KPK sebelumnya. Karena itu, sejumlah pihak meminta KPK menjelaskan alasan penghentian kasus kepada publik secara jelas.

 

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani mengatakan penghentian penyelidikan memang dapat dibenarkan secara hukum. Apalagi, dalam UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) memberi kewenangan KPK menghentikan penyidikan perkara.

 

Namun, kata Arsul, alasan penghentian penyelidikan, KPK sebaiknya menjelaskan kepada publik. Apalagi, jumlah perkara di tingkat penyelidikan yang dihentikan itu terbilang banyak, 36 kasus. “Penjelasan pimpinan KPK ke publik ini agar tidak jadi ‘bola liar’ di masyarakat, tidak berkembang spekulasi bahwa KPK melakukan impunitas kasus korupsi,” ujar Arsul di Gedung MPR Jakarta, Kamis (20/1/2020).

 

“Impunitas itu, keadaan tertentu yang menyebabkan para pelaku kejahatan/tindak pidana pidana, justru tidak dipidana, sehingga tak ada penyelesaian kasus secara hukum. Misalnya, apabila penyelidikan 36 kasus itu tidak disertai alat bukti yang cukup, maka penghentian perkara menjadi layak.”

 

Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto tak habis pikir dengan langkah KPK menghentikan penyelidikan 36 kasus. Baginya, langkah KPK kali ini menjadi tanda tanya besar bagi publik. “Ini membuat publik mereka-reka dan bertanya, apakah ada indikasi tebang pilih dengan berbasis selera, sehingga perkara tak bisa dilanjutkan? Ada apa dengan KPK?”

 

Karena itu, sangat penting bagi KPK menjelaskan secara utuh alasan penghentian penyelidikan terhadap 36 kasus dugaan korupsi. Jika tanpa penjelasan muncul spekulasi di masyarakat terhadap kepimpinanan KPK Jilid V. “KPK harus sadar, pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dan partisipasi rakyat. KPK tak bisa jalan sendiri,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

 

Enam catatan ICW

Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mengkritik langkah penghentian penyelidikan 36 kasus itu. Peneliti ICW Wana Alamsyah mencatat ada enam hal penilaian buruk terhadap KPK pimpinan Firli Bahuri ini. Pertama, fenomena penghentian 36 perkara di tingkat penyelidikan jauh hari sudah diprediksi bakal terjadi, ketika Firli Bahuri dan empat orang lainnya dilantik menjadi Pimpinan KPK. “Hal ini terbukti dari beredarnya pernyataan resmi KPK,” kata Wana.

 

Kedua, masyarakat pesimis terhadap pemberantasan korupsi dengan kondisi KPK saat ini. Terbukti dari survei yang diluncurkan Alvara Research Center pada 12 Februari 2020. Kepuasan publik terhadap KPK “terjun bebas” dari peringkat kedua di tahun 2019 menjadi peringkat kelima.

 

Ketiga, proses penghentian perkara di ranah penyelidikan semestinya melalui gelar perkara terlebih dahulu yang melibatkan banyak unsur. Mulai tim penyelidik, tim penyidik, hingga tim penuntut umum. “Apabila ke-36 kasus tersebut dihentikan oleh KPK, apakah sudah melalui mekanisme gelar perkara?”

 

Keempat, penghentian penyelidikan kasus ditengarai terkait korupsi yang melibatkan aktor penting seperti kepala daerah, aparat penegak hukum, anggota legislatif. Dia mewanti-wanti agar pimpinan KPK tidak abuse of power dalam memutuskan penghentian perkara dugaan korupsi.

 

Kelima, bila data yang dimiliki KPK menyatakan sejak 2016 terdapat 162 kasus yang dihentikan. Artinya, rata-rata kasus yang dihentikan setiap bulannya berkisar 2 kasus. Namun sejak lima komisoner KPK Jilid V dilantik pada 20 Desember 2019, sudah ada langsung 36 kasus yang dihentikan atau sekitar 18 kasus per bulannya.

 

“Jika melihat kinerja penindakan, belum ada satupun kasus yang disidik di era pimpinan saat ini. Sebab, kasus OTT Bupati Sidoarjo dan juga OTT salah satu komisioner KPU bukan merupakan hasil pimpinan KPK saat ini,” lanjutnya.

 

Keenam, banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini menguatkan dugaan publik bahwa kinerja penindakan KPK akan merosot tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, wajar ketika masyarakat pesimis terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK Jilid V.

 

Bukan kasus besar

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan 36 kasus yang dihentikan di tingkat penyelidikan bukanlah perkara besar. Dia menegaskan penghentian perkara di tingkat penyelidikan dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kepastian dalam penegakan hukum. Sayangnya, Ali enggan membeberkan secara detil 36 kasus apa saja yang dihentikan.

 

Dia beralasan 36 perkara dugaan korupsi melalui surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang diproses penyelidikan masuk kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam diatur UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang pasti, penghentian penyelidikan dilakukan secara hati-hati. Apalagi penyelidikan telah dilakuakn sejak 2011, 2012, 2013, dan 2015.

 

Kemudian, sepanjang proses penyelidikan ternyata tidak ditemukan syarat untuk dinaikan ke tingkat penyidikan. Seperti kurangnya bukti permulaan yang cukup, bukan peristiwa tindak pidana korupsi, serta alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, di 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan mulai dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga dan DPR/D.

 

Namun, sejumlah kasus besar masih terus diproses KPK, seperti kasus dugaan korupsi divestasi saham perusahaam tambang PT Newmont Nusa Tenggara Barat; pengadaan 'Quay Container Crane' (QCC) di PT Pelindo II. Kemudian kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek serta penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Begitu pula kasus lahan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat, dan penghapusan piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua