Sabtu, 22 February 2020

FH Unpas Gelar Kuliah Hukum Bertema Kedaulatan Negara Kepulauan di ZEE

Universitas Pasundan mengadakan kuliah umum bertema ‘Kedaulatan Negara Pantai/Kepulauan di Zona Ekonomi Eksklusif’.
CT-CAT

Sejak akhir 2019, hubungan Indonesia-Tiongkok kembali bersitegang, lantaran kasus pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan kapal Tiongkok, di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Pelanggaran tersebut adalah kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing; juga pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh penjaga pantai Tiongkok di perairan Natuna.

 

Sebagai upaya untuk memahami lebih jauh dasar hukum terkait kasus tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH Unpas) pun mengadakan kuliah umum bertema ‘Kedaulatan Negara Pantai/Kepulauan di Zona Ekonomi Eksklusif’ pada Kamis (20/2/2020) lalu. Adapun yang hadir sebagai pemateri adalah perwakilan dari Universiti Utara Malaysia, Prof. Dr. Mohd. Kamirulnizam Abdullah.

 

 

Diharapkan, dengan mengikuti kuliah umum hukum internasional tersebut, para mahasiswa maupun pengajar dapat mengenal lebih dalam mengenai United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB. Apalagi, hal ini juga merupakan langkah FH Unpas untuk memberikan pengalaman berbeda bagi para mahasiswa untuk mempelajari ilmu hukum, terutama dengan mendatangkan profesor dari mancanegara.

 

Kuliah umum kemudian diakhiri dengan pemberian cendera mata pada Prof. Dr. Mohd. Kamirulnizam Abdullah oleh Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unpas yakni Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia S.H., M.H.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH Unpas).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua