Sabtu, 22 February 2020

Hentikan Penyelidikan 36 Kasus, KPK Berlindung di Balik Kepastian Hukum

Boyamin menjelaskan gugatan terhadap KPK atas penyelidikan kasus Century, Sumber Waras dan Newmont karena ketiga kasus tersebut sudah memiliki dasar untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kasus Sumber Waras misalnya, BPK telah menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Sementara untuk kasus Newmont, KPK sudah menemukan adanya aliran dana terkait kasus ini. Sedangkan terkait kasus Century, putusan Kasasi Mahkamah Agung telah menyatakan pihak-pihak lain yang terlibat.

Bahkan, terkait kasus Century ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan MAKI terhadap KPK atas lambannya penanganan kasus Century pada Senin (9/4/2018) lalu. Dalam amar putusannya, Hakim tunggal PN Jaksel, Effendi Mukhtar memerintahkan KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian, melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat‎. ‎"Kalau KPK menghentikan penyelidikan Century saya sangat terhina karena putusan pengadilan sudah jelas, KPK harus meneruskan penyelidikan, penyidikan dan menetapkan tersangka. Maka sari itu, saya akan menguji tuduhan saya itu dengan praperadilan. Dari tuduhan itu, KPK yang harus membuktikan. Mudah-mudahan dalam jawaban bukan yang tiga (kasus) ini. Praperadilan ini penting untuk mendapat kepastian," ujarnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga penghentian 36 perkara di tahap penyelidikan merupakan bagian dari abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan Pimpinan KPK. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan dugaan itu berdasarkan keterangan resmi KPK mengenai perkara yang dihentikan berkaitan dengan korupsi, satu di antaranya melibatkan aparat penegak hukum. "Kasus yang dihentikan oleh KPK diduga berkaitan dengan korupsi yang melibatkan aktor penting seperti kepala daerah, aparat penegak hukum, dan anggota legislatif," kata Kurnia dalam keterangannya, Jumat (21/2).

Diketahui, Firli Bahuri meski menjabat Ketua KPK, masih berstatus perwira tinggi Polri aktif berpangkat jenderal bintang tiga. Sehingga dikhawatirkan memiliki konflik kepentingan. "Jangan sampai pimpinan KPK melakukan abuse of power dalam memutuskan penghentian perkara," tegasnya.

Kurnia sendiri mengaku sudah memprediksi penghentian kasus jauh-jauh hari. Menurut dia, hal itu semakin menegaskan bahwa kinerja KPK di bawah komando Filri dipertanyakan. Apalagi, lanjut dia, hal tersebut terbukti dari survei yang diluncurkan oleh Alvara Research Center pada 12 Februari 2020. Kepuasan publik terhadap KPK terjun bebas dari peringkat kedua di tahun 2019 menjadi peringkat kelima.

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto juga mempertanyakan langkah yang diambil KPK. Menurutnya istilah hukum Penghentian Penyelidikan tidak dikenal di dalam hukum acara pidana jika merujuk pada KUHAP dan juga tidak ada dalam UU KPK atau UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu istilah tersebut juga hampir tidak pernah digunakan oleh Pimpinan KPK periode sebelumnya karena itu bukan prestasi yang perlu dibanggakan.

“Selain itu selalu saja ada klausul penyelidikan ditutup dan dibuka kembali jika ada peristiwa dan fakta yg dapat dijadikan bukti permulaan utk membukan penyelidikan baru. Yang jauh lebih penting adalah akuntabilitas dalam seluruh proses pemeriksaan, salah satunya di tahapan penyelidikan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atas proses karena ada sinyalemen ‘deal’ tertentu ketika tahapan prosesnya harus ditutup,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua