Minggu, 23 Pebruari 2020

KY Dorong Hakim Gunakan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum

Karakterisasi putusan dibuat untuk mempermudah hakim.
Muhammad Yasin
Gedung Komisi Yudisial. Foto: HOL/SGP

Hakim-hakim di Indonesia memang punya kemerdekaan saat memutus perkara, dalam arti tidak tunduk sepenuhnya pada putusan-putusan hakim terdahulu. Meskipun demikian, penggunaan yurisprudensi bukan sesuatu yang baru. Banyak hakim yang merujuk pada yurisprudensi jika konstruksi kasus yang ditangani hampir sama.

Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum formal yang diakui di Indonesia. Yurisprudensi berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum dan dipandang sebagai salah satu intrumen untuk melihat konsistensi putusan hakim atau kepastian hukum. Yurisprudensi berasal dari putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi dan diikuti hakim-hakim lain setelahnya. Sebagai negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, keberadaan yurisprudensi di Indonesia tidak semengikat dibanding negara dengan sistem hukum Anglo Saxon. Bukan berarti Indonesia tak mengenal penggunaan putusan hakim terdahulu. Tetapi jika dihubungkan dengan prinsip dasar kemandirian hakim, maka penerapan yurisprudensi akan menjadi tantangan. Terutama berkaitan dengan pertanyaan apakah yurisprudensi itu memiliki kekuatan mengikat, atau sebenarnya lebih memiliki kekuatan persuasif.

Sejarah pengadilan Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari penggunaan yurisprudensi. Setidaknya, fakta historis itu pernah diungkapkan peneliti asal Belanda, Adriaan Bedner. Menurut dia, sejak era Belanda sampai era kemerdekaan kalangan hakim dan akademisi sangat menaruh perhatian pada putusan-putusan hakim. “Di tahun 1950-an, yurisprudensi digunakan oleh kalangan pengacara atau hakim dan dipelajari oleh professor-profesor hukum di Indonesia,” ujarnya kepada hukumonline pada 2018 lalu.

(Baca juga: Bahasa Hukum: Sumber Hukum Formal Bernama ‘Yurisprudensi’).

Komisi Yudisial kembali mengingatkan pentingnya yurisprudensi dan mendorong hakim-hakim menggunakannya. Misalnya ketika hakim menghadapi kasus permohonan pergantian jenis kelamin, salah satu isu yang diperdebatkan belakangan setelah penangkapan artis LL. Komisi Yudisial mencatat sebelum kasus LL mencuat, sudah ada beberapa putusan hakim yang dapat dijadikan rujukan.

Dari perkara-perkara yang sudah diputus dapat diketahui bagaimana pertimbangan hakim dan menjadi karakteristik putusan. "Dunia peradilan merespons fenomena ini dengan variasi masing-masing karena ada dua alasan utama permohonan ganti kelamin, yaitu alasan medis dan alasan kejiwaan. Hakim cenderung lebih melihat alasan medis sebagai dasar utama dikabulkannya permohonan," jelas Farid saat melakukan ‘Internalisasi Program Karakterisasi Putusan: Mainstreaming Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum’, Jumat (21/2), di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.

Farid menambahkan bahwa hakim dapat dengan mudah mendapatkan referensi terkait hal itu melalui program nasional yang sedang dijalankan Komisi Yudisial yaitu karakterisasi putusan. Sebelumnya, KY telah melakukan Analisis Putusan Hakim pada 2009-2015 dengan hasil penelitian bahwa kebanyakan hakim kurang memperkaya putusannya dengan sumber hukum lain seperti yurisprudensi dan doktrin. "Karena fokus perbaikan tidak hanya terhadap perilaku, tetapi kualitas kinerja hakim, yakni putusan," papar Farid dalam pernyataan resmi yang diterima hukumonline.

(Baca juga: Siapa Bilang Yurisprudensi Tak Penting Bagi Hakim Indonesia).

Sejak 2019 lalu, Komisi Yudisial RI memiliki program prioritas nasional, yaitu karakterisasi putusan berbasis aplikasi. Program ini dihadirkan dalam bentuk aplikasi yang berisi karakterisasi putusan dengan basis anotasi putusan hakim. KY melakukan transformasi dengan melakukan pengembangan dalam bentuk website yang bisa diakses di www.karakterisasi.komisiyudisial.go.id dan aplikasi play store "Karakterisasi".

"Karakterisasi putusan  dibuat untuk mempermudah hakim dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter). Fungsi utamanya adalah memperkaya referensi sumber hukum yang berasal dari yurisprudensi," jelas Farid.

Referensi tersebut tidak hanya berangkat dari undang-undang, tetapi juga yurisprudensi dan doktrin. Oleh karena itu, lanjut Farid, KY mendorong para hakim untuk menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Dalam aplikasi ini menyediakan naskah asli putusan Yurisprudensi. "Program ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia praktik dan dunia akademik dalam menciptakan diskusi maupun diskursus tentang isu hukum tertentu," ujarnya.

Karakterisasi putusan ini memiliki daya guna karena disajikan dalam aplikasi berbasis website ataupun telepon seluler, sehingga dirasakan manfaatnya oleh para hakim, akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan para pencari keadilan.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua