Senin, 24 February 2020

Sepakat Cidera Janji Debitur Terhadap Jaminan Fidusia, Begini Penjelasannya

Ada cara lain yang dipandang sebagai solusi selain mutual agreement, yakni mencantumkan klausula negative confirmation dalam perjanjian kredit.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Hukumonline menggelar acara diskusi publik dengan mengangkat tema Wanprestasi dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Best Practice setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Jakarta, Rabu (19/2). Foto: RES

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mensyaratkan antara kreditur dan debitur untuk menyepakati terlebih dahulu adanya cidera janji sebelum kendaraan yang menjadi jaminan fidusia dieksekusi oleh kreditur atau perusahaan pembiayaan jika terjadi macet bayar. Jika tidak terbangun kesepakatan antara kedua belah pihak maka parate eksekusi tidak bisa dilaksanakan serta merta oleh kreditur karena harus melalui mekanisme gugatan perdata biasa di Pengadilan Negeri.

 

Hal ini tentu saja mengancam kesinambungan usaha perusahaan pembiyaan termasuk di dalamnya perbankan. Nilai jaminan yang setara dengan harga kendaraan bermotor dirasa tidak setimpal dengan proses pengadilan yang panjang serta memakan biaya. Untuk itu, sebagai upaya mencari jalan keluar dari situasi ini, sebagian kalangan memunculkan ide agar perjanjian fidusia antara kreditur dan debitur yang ditandatangani di awal proses juga menyertakan mutual agreement antara kreditur dan debitur.

 

Mutual agreement dirasakan perlu untuk menuangkan rancangan pengakuan debitur, jika suatu saat terjadi cidera janji atau wanprestasi maka kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia dapat diserahkan secara sukarela kepada kreditur.  

 

Notaris Ashoya Ratam mengungkapkan sebenarnya hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian fidusia sudah cukup lengkap mengatur sejumlah persoalan yang memicu terjadinya wanprestasi. Artinya, persoalan wanprestasi antara perusahaan pembiayaan dengan debitur dalam rumusan perjanjian fidusia tidak hanya berupa macet pembayaran. Dengan begitu, jika kreditur menyatakan debitur melakukan wanprestasi, tidak mesti menunggu terlebih dahulu terjadi macet bayar oleh debitur.

 

“Hal yang dilarang sudah kita atur dalam perjanjian kredit. Hal yang wajib dilakukan juga sudah kita atur dalam perjanjian kredit. Banyak sekali yang sudah kita kunci dari sisi profesi kami,” ujar Ashoya dalam diskusi yang diselenggarakan hukumonline, Rabu (19/2), di Jakarta.

 

Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) ini merumuskan, mutual agreement antara kreditur dan debitur tentang kesepakatan penyerahan jaminan fidusia secara sukarela di depan, bersamaan dengan perjanjian fidusia agak suliit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan berdasarkan putusan MK, kesepakatan tersebut baru bisa dibangun paska terjadi macet bayar oleh debitur. 

 

(Baca: MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia)

 

Selain itu secara teknis penyusunan draft perjanjian, Ashoya melihat kesulitan yang sama untuk merumuskan kesepakatan cidera janji antara kreditur dengan debiitur di awal. “Yang saya maksudkan mutual agreement tidak dapat dicantumkan di awal itu adalah bahwa si debitur juga ikut mengatakan bahwa dia sudah cidera janji. Itu rasanya sulit buat kami merangkai kalimatnya,” ujar Ashoya.

 

Partner pada Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partner (AHP), Ibrahim Sjarief Assegaf, berpendapat problem debitur yang tidak secara sukarela menyerahkan jaminan kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan seharusnya sudah bisa dicegah oleh kreditur sejak awal. Ketika kreditur sudah mengidentifikasi potensi masalah dari debitur, kreditur bisa melakukan sejumlah langkah sebelum sampai pada keputusan untuk mengeksekusi jaminan.

 

“Yang saya tahu juga semua ini bukan isu hitam putih. Biasanya kalau debitur mulai bermasalah kan sudah ada engagment kan. Biasanya pertanyaannya, ini sanggup gak dibayar. Kalau dia gak sanggup apa sebaiknya dibalikin saja kendaraannya atau diserahkan dengan sukarela. Jadi sebetulnya dengan cara begitusaja udah selesai,” terang Ibrahim.

 

Menurutnya, persoalan sesungguhnya yang baru akan dihadapi oleh perusahaan pembiayaan jika mereka bertemu dengan debitur yang secara karakter sulit diajak bekerjasama akibat adanya putusan MK. Namun, Ibrahim menilai hal tersebut baru benar-benar menjadi persoalan jika secara kuantitas signifikan sehingga menimbulkan dampak yang besar. 

 

“Jadi sekali lagi ini cuma akan jadi issue jika memang tak ada kerjasama sama sekali dari si debitur,” ujar Ibrahim.

 

Dia menilai tidak ada hal baru yang perlu diupayakan oleh perusahaan pembiayaan terkait dokumen perjanjian karena sesungguhnya dokumen perjanjian fidusia yang ada selama ini sudah cukup mengatur seluruh hal yang diperlukan. Namun, ia menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan jika ingin mengupayakan hadirnya dokumen lain semacam mutual agreement untuk melengkapi perjanjian fidusia antara kreditur dan debitur.

 

Ibrahim mengingatkan jika dalam praktiknya perusahaan pembiayaan harus berhadapan dengan debitur yang benar-benar sama sekali tidak dapat diajak bekerjasama, maka mau tidak mau harus melalui proses gugatan perdata di pengadilan negeri. Setelah itu bisa dilakukan eksekusi setelah ada putusan pengadilan. Menurutnya, jika dibandingkan dengan pengalaman perusahaan pembiayaan yang selama ini sering berhadapan dengan debitur di pengadilan, seharusnya hal ini bukan persoalan besar.

 

“Orang sudah biasa kok menghadapi debitur yang menggugat kreditur kan. Jadi ini bukan kiamat,” ujar Ibrahim.

 

Negatif Konfirmasi

Ada cara lain yang dipandang sebagai solusi selain mutual agreement, yakni mencantumkan klausula negative confirmation dalam perjanjian kredit. Ashoya menilai prinsip negatif konfirmasi sebenarnya secara tersirat sudah terkandung dalam perjanjian kredit. Kreditur memiliki wewenang untuk menyatakan bahwa kriteria event of default atau cidera janji oleh debitur sudah terjadi.

 

Menurut pengalamannya sebagai notaris, Ashoya menuturkan bahwa dirinya sendiri kerap menjadi orang yang membacakan klausul negatif konfirmasi saat penandatangan perjanjian kredit di hadapan debitur agar menjadi perhatian. 

 

“Jadi dengan negatif konfirmasi ada surat yang keluar, misalnya tanggal 1 Januari ada surat yang keluar terus sampai dengan 10 hari misalnya setelah surat keluar anda (debitur) tidak menjawab berarti anda menyetujui dinyatakan cidera janji,” terang Ashoya.

 

Menurut Ashoya langkah ini tidak sepenuhnya menjadi solusi. Karena surat yang dimaksud baru akan berlaku prinsip negatif konfirmasinya jika dalam tenggat waktu yang diberikan tidak terdapat respons dari debitur. Namun jika debitur merespons dengan mengatakan menolak terjadinya cidera janji, otomatis kesempatan parate eksekusi menjadi tertutup.

 

Menurut Ibrahim, saat ini langkah kreditur dengan merancang dokumen perjanjian yang bisa meng-cover semua kemungkinan sebenarnya bukanlah solusi. Namun sebagai upaya, ia mempersilakan perusahaan pembiayaan menempuh jalan yang dipandang perlu. Hingga saat ini pun belum ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara teknis sebagai tindak lanjut putusan MK.

 

“Mitigasi yang paksakan dalam bentuk dokumen sebenarnya tak diperlukan juga dan belum ketahuan seberapa efektif dalam praktik,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua