Senin, 24 Pebruari 2020

Ketua KPK: Penghentian 36 Kasus Tidak Bersifat Final

Karena penyelidikan dapat dibuka kembali sepanjang adanya alat bukti baru. Berbagai kritikan masyarakat terhadap KPK menjadi bahan evaluasi.
Rofiq Hidayat
Ketua KPK Firli Bahuri. Foto: RES

Pasca menghentikan 36 kasus di tingkat penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya langsung menerbitkan sebanyak 51 surat perintah penyelidikan (Sprinlidik) baru. Seolah tak ingin larut dengan kritikan publik, KPK berupaya menunjukan  keseriusan terhadap fungsi penindakan dengan menyelidiki sejumlah kasus dugaan korupsi itu.

 

“Kita sudah menerbitkan, ada 51 surat penyelidikan baru. Jadi jangan lihat yang penghentian saja. Ada 51 yang kita buka untuk melakukan penyelidikan,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri usai menjadi pembicara dalam sebuah seminar di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin (24/1/2020).

 

Dia mengakui saat ini banyak cibiran dan protes dari kalangan masyarakat, terutama pegiat anti korupsi dialamatkan ke lembaga yang dipimpinnya, khususnya terhadap penghentian penyelidikan 36 kasus. Namun, publik diminta fair terhadap perkara lainnya yang juga ditangani KPK. Pasalnya, KPK juga telah menerbitkan 21 sprindik baru untuk 18 orang tersangka dan telah dilakukan penahanan. Dan terdapat 26 orang lain telah berstatus tersangka.

 

Menurutnya, informasi penghentian penyelidikan terhadap 36 kasus merupakan bagian dari keterbukaan publik. Lagi pula, penghentian penyelidikan tidaklah bersifat final. Artinya, penyelidikan dapat dibuka kembali sepanjang adanya alat bukti baru. “Semuanya kita buka, kecuali yang memang dirahasiakan,” kata dia. Baca Juga: Mempertanyakan Penghentian Penyelidikan 36 Kasus di KPK

 

Jenderal polisi bintang dua aktif itu melanjutkan berbagai kritikan masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi KPK agar ke depannya lebih mawas diri. Baginya, kritik publik terhadap KPK membuktikan masih ada kecintaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah itu. Dia merasa jauh lebih baik menerima apapun penilaian masyarakat. Yang pasti, KPK merasa terbuka, meski dicurigai masyarakat.

 

“Lebih baik terbuka walaupun kita dicurigai, kita ditanyai tapi yang pasti kami 5 pimpinan KPK dan seluruh orang KPK lebih baik terbuka daripada sembunyi-sembunyi,” katanya.

 

Termasuk hasil penilaian sebuah lembaga survei yang menunjukan kepercayaan publik terhadap KPK menurun. Firli menilai survei Indo Barometer pun menjadi titik tolak KPK dibawah kepemimpinanya agar bekerja lebih keras ke depannya. Baginya, berbagai capaian KPK membutuhkan waktu panjang. Begitu pula lembaga survei melakukan penelitian membutuhkan waktu yang cukup.

 

“Apapun hasilnya kita terima, kita evaluasi yang mana kurang dan yang mana kita harus perbaiki,” katanya.

 

Audit 36 kasus di KPK

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai penghentian penyelidikan sebuah perkara merupakan hal biasa dalam penegakan hukum. Namun, penghentian penyelidikan tidak berarti bersifat final karena penyelidikan dapat dibuka kembali sepanjang adanya alat bukti. Namun, Masinton mendorong agar dilakukan audit terhadap KPK atas penghentian 36 kasus tersebut.

 

Dia beralasan melalui audit internal, maka dapat terlihat motif penghentian penyelidikan puluhan kasus tersebut. Baginya, Dewan Pengawas (Dewas) sebagai lembaga yang berhak mengaudit manajemen perkara KPK.

 

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah penghentian penyelidikan 36 kasus itu. Peneliti ICW Wana Alamsyah mencatat ada enam hal penilaian buruk terhadap KPK pimpinan Firli Bahuri ini. Pertama, fenomena penghentian 36 perkara di tingkat penyelidikan jauh hari sudah diprediksi bakal terjadi, ketika Firli Bahuri dan empat orang lainnya dilantik menjadi Pimpinan KPK. “Hal ini terbukti dari beredarnya pernyataan resmi KPK,” kata Wana.

 

Kedua, masyarakat pesimis terhadap pemberantasan korupsi dengan kondisi KPK saat ini. Terbukti dari survei yang diluncurkan Alvara Research Center pada 12 Februari 2020. Kepuasan publik terhadap KPK “terjun bebas” dari peringkat kedua di tahun 2019 menjadi peringkat kelima.

 

Ketiga, proses penghentian perkara di ranah penyelidikan semestinya melalui gelar perkara terlebih dahulu yang melibatkan banyak unsur. Mulai tim penyelidik, tim penyidik, hingga tim penuntut umum. “Apabila ke-36 kasus tersebut dihentikan oleh KPK, apakah sudah melalui mekanisme gelar perkara?”

 

Keempat, penghentian penyelidikan kasus ditengarai terkait korupsi yang melibatkan aktor penting seperti kepala daerah, aparat penegak hukum, anggota legislatif. Dia mewanti-wanti agar pimpinan KPK tidak abuse of power dalam memutuskan penghentian perkara dugaan korupsi.

 

Kelima, bila data yang dimiliki KPK menyatakan sejak 2016 terdapat 162 kasus yang dihentikan. Artinya, rata-rata kasus yang dihentikan setiap bulannya berkisar 2 kasus. Namun sejak lima komisoner KPK Jilid V dilantik pada 20 Desember 2019, sudah ada langsung 36 kasus yang dihentikan atau sekitar 18 kasus per bulannya.

 

“Jika melihat kinerja penindakan, belum ada satupun kasus yang disidik di era pimpinan saat ini. Sebab, kasus OTT Bupati Sidoarjo dan juga OTT salah satu komisioner KPU bukan merupakan hasil pimpinan KPK saat ini,” lanjutnya.

 

Keenam, banyaknya jumlah perkara yang dihentikan oleh KPK pada proses penyelidikan, hal ini menguatkan dugaan publik bahwa kinerja penindakan KPK akan merosot tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, wajar ketika masyarakat pesimis terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK Jilid V.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua