Selasa, 25 Pebruari 2020

Omnibus Law dan Kebijakan Pidana Oleh: Umar Mubdi*)

RUU Omnibus Law yang memuat ketentuan pidana harus disikapi secara lebih terukur dan matang.
RED
Umar Mubdi. Foto: Istimewa

Pengaturan sanksi pidana bagi pengusaha adalah satu isu yang disoroti dalam demo buruh terhadap Omnibus Law beberapa waktu yang lalu. Menguatnya wacana pembentukan “Omnibus Law” itu sesungguhnya membawa diskursus yang lebih spesifik mengenai pengembanan hukum pidana (Meuwissen, 1979) berupa formulasi kebijakan pidana.

 

Salah satu poin utama dalam wacana tersebut adalah perampingan 82 undang-undang menjadi RUU Cipta Kerja. Hal itu menjadikan sanksi pidana yang sebelumnya tersebar di berbagai undang-undang mesti diformulasi ulang agar koheren. Selain itu, reformulasi juga diperlukan guna mendukung penegakan aturan-aturan administratif yang ada.

 

Namun demikian, formulasi norma pidana semacam itu sebagai strategi utama dalam pengendalian sosial membutuhkan aspirasi yang selektif dan terukur. Apabila elemen koersif di dalam hukum pidana guna menegakkan aturan hukum tidak diterapkan secara selektif dan terukur, justru akan menghasilkan ketidakadilan (Husak, 2004) karena akan terjadi penghukuman yang berlebih atau overcriminalization. Maka, hukum pidana bukan lagi sebagai obat terakhir (ultimum remedium) melainkan sebagai senjata utama (primum remedium).

 

Snapshot beberapa fenomena hukum yang berkelindan dengan kriminalisasi dan penalisasi itu antara lain UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas di mana materi muatannya yang mengatur ketentuan pidana sempat memicu perdebatan. Selain itu, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 salah satunya berkutat pada apakah MK berwenang melakukan perluasan rumusan pasal yang menyangkut perzinahan dalam KUHP ataukah tidak.

 

Kemudian, dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, paling tidak ada 66 pasal yang memuat ketentuan pidana. Signifikansi penggunaan ketentuan pidana di dalam undang-undang diperkuat lagi oleh penelitian Anugrah Rizki Akbari (2015) bahwa sejak tahun 1998-2014 ditemukan 563 undang-undang yang disahkan dan 154 undang-undang di antaranya memuat ketentuan pidana.

 

Dengan demikian, diskursus mengenai kapan suatu ayat, pasal, atau perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana menjadi penting dilakukan. Agar pengembanan hukum pidana pada masa yang akan datang dapat memenuhi tujuan konstitutifnya.

 

Empat Catatan

Berkaitan dengan itu, terdapat empat catatan penulis. Pertama, kebijakan pidana harus memperhatikan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Saat ini, tujuan dikenakannya pidana tidak boleh lagi dalam rangka pembalasan terhadap orang (dader) yang melakukan tindakan jahat. Melainkan hal itu disertai pula dengan tujuan rehabilitatif, edukasi, dan pencegahan.

 

Apabila mengambil contoh terkait putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 yang menguji UU Narkotika, maka pandangan MK mengenai konstitusionalnya pidana mati haruslah dipahami dalam rangka menjaga keseimbangan anatara individu dan masyarakat. Bukan semata-mata dalam pengertian “justice is giving offenders what they deserve”(Materni, 2013).

 

Kedua, formulasi kebijakan pidana tidak boleh menyebabkan terjadinya penyalahgunaan sanksi/reaksi. Contoh konkret dalam hal ini adalah dalam pengujian konstitusional Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran mengenai dokter yang tidak menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan kedokteran diancam pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda tertentu.

 

Ketentuan pasal a quo yang mengatur sanksi pidana bukan hanya tidak tepat tetapi juga tidak perlu. Selain karena tindakan dokter yang demikian itu tidak secara langsung menimbulkan kerugian bagi orang lain, hal tersebut bukanlah tindakan kriminal. Harusnya, reaksi yang pantas dikenakan adalah sanksi administratif berupa pengawasan, pembinaan, dan pelatihan dari instansi terkait.

 

Ketiga, salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam formulasi kebijakan pidana adalah kemampuan untuk mengukur berat/ringannya suatu tindak pidana. Pemahaman yang mendalam dari para pembentuk undang-undang mengenai nilai-nilai dan tata urutan norma sosial menjadi wajib sifatnya. Ketiadaan kemampuan itulah kini yang mengakibatkan disparitas pengenaan sanksi pidana. Jika terus terjadi, maka tujuan pidana untuk mewujudkan keseimbangan di masyarakat kian sulit tercapai.

 

Keempat, pengetahuan yang mumpuni dalam persoalan teknis pembentuk undang-undang juga menjadi penting. Sebab, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar semisal asal legalitas, ultimum remedium, sifat melawan hukum setiap tindak pidana, dan ilmu perundang-undangan harus menjadi pijakan dalam proses legislasi hukum pidana. Pasalnya, tidak sedikit dari norma pidana yang pernah berlaku kemudian diuji materil ke MK dan akhirnya dinyatakan bertentenangan dengan konstitusi karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tersebut.

 

Oleh sebab itu, perumusan kembali suatu norma pidana dalam Omnibus Law sesungguhnya merupakan agenda kebijakan pidana yang penting dan terbuka guna pembentukan norma pidana yang baik di masa depan. Sehingga, penggunaan hukum pidana sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial dapat dilakukan sesuai harapan dan tujuan.

 

Peluang dan Hambatan

Salah satu aspek penting dalam kaitannya dengan reformulasi sanksi pidana dalam Omnibus Law adalah penggunaan ketentuan pidana di dalam undang-undang atau pengaturan tindak pidana administrasi. Bukan kali ini saja, penelusuran terhadap undang-undang sejak tahun 2003-2014 dapat ditemukan 24 undang-undang yang memuat ketentuan pidana (Titis Anindyatjati, 2015). Berdasarkan penelitian yang lain, sejak tahun 1998-2014 ditemukan 563 undang-undang yang disahkan oleh DPR dan 154 undang-undang di antaranya memuat ketentuan pidana.

 

Penggunaan ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat administratif, pada sisi yang lain, menjadi tidak tepat apabila diterapkan pada semua produk undang-undang. Pasalnya, kebijakan penggunaan ketentuan pidana di dalam undang-undang lainnya dimaksudkan agar materi dan norma dalam undang-undang tersebut dilaksanakan dan ditaati. Ketentuan pidana hanya digunakan sebagai law enforcement (pemaksaan hukum) dan tujuan akhirnya agar undang-undang lainnya, termasuk peraturan hukum administrasi serta tugas-tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. 

 

Berdasarkan hal di atas, pengaturan tindak pidana administrasi mesti diterapkan secara limitatif dan selektif. Selain itu, ketentuan pidana tersebut hanya kompatibel pada perbuatan yang sifat melawan hukumnya administratif dalam artian melanggar norma-norma administrasi. Hal ini dapat dimengerti bahwa hukum pidana atau sanksi pidana memiliki limitasi sebagaimana yang diuraikan oleh Herbert L. Packer (1968).

 

Pertama, the criminal law sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseable future, without it. Artinya, sanksi pidana sangat diperlukan, kini atau nanti, kita tidak dapat hidup tanpa pidana. Kedua, sanksi pidana merupakan instrumen terbaik yang kita miliki untuk menanggulangi bahaya-bahaya besar dan mendesak serta ancaman-ancaman bahaya. Ketiga, sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama sekaligus pengancam utama bagi kebebasan manusia. Penggunaan secara cermat dan manusiawi merupakan penjamin, sementara digunakan secara sembarangan dan paksa merupakan pengancaman.

 

Adanya limitasi dalam basis konsep tersebut tidak sehela-senafas dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan tidak terdapatnya kriteria yang tegas dan jelas bagaimana ketentuan pidana tersebut mesti diterapkan. Akibatnya, ketentuan pidana tersebut pada beberapa undang-undang yang bersifat administratif, dalam bahasa Herbert L. Packer, justru menjadi pengancaman bagi kebebasan manusia. Kaitannya dengan undang-undang yang bersifat administratif, salah satu bentuk ekses tersebut adalah terjadi pergeseran karakteristik dari hukum pidana sebagai ultimum remidium (sarana terakhir) menjadi primum remidum (sarana utama).

 

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengujian ketentuan pidana dalam undang-undang menunjukkan sekaligus mengoreksi kesalahan dalam penggunaan hukum pidana dan sanksinya. Sebagai contoh, putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 21, 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

 

Mahkamah membatalkan pasal-pasal a quo terutama untuk Pasal 47 ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Majelis hakim menilai bahwa pencantuman sanksi pidana untuk tindakan tersebut adalah berlebihan karena konflik yang timbul merupakan sengketa keperdataan yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan dengan mengutamakan musyawarah.

 

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, munculnya diskursus mengenai rancangan undang-undangan Omnibus Law yang memuat ketentuan pidana harus disikapi secara lebih terukur dan matang. Hal ini penting dilakukan untuk melindungi jaminan hak asasi warga negara sekaligus mengatasi kejahatan serta pelanggaran menggunakan hukum pidana.

 

*)Umar Mubdi adalah Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kandidat Master di Collegium Civitas Warsawa.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua