Selasa, 25 Pebruari 2020

Upaya Kemenkumham Atasi Persoalan Over Kapasitas Lapas

Upaya mengatasi over kapasitas lapas ke depannya yakni pemenuhan sarana dan prasarana; pemenuhan kualitas SDM melalui pemasyarakatan corporate university menuju inovasi layanan publik pemasyarakatan; hingga terobosan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana kasus pecandu narkotika.
Rofiq Hidayat
Suasana rapat kerja Menkumham dan Komisi III DPR. Foto: RFQ

Over kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terus menjadi persoalan klasik yang berulang dari tahun ke tahun. Pergantian pemerintahan pun tak mampu mengatasi over kapasitas lapas seolah instansi terkait tak memiliki strategi jitu mengatasi persoalan ini. Hal ini kembali menjadi bahasan khusus saat rapat kerja antara Kemenkumham dan Komisi III DPR.     

 

Anggota Komisi III Syarifuddin Sudding menilai manajemen Lapas selama ini tak berjalan optimal. Dia mengusulkan perlu pergantian sistem pengelolaan lapas untuk mengatasi berbagai persoalan di Lapas. Terlebih, salah satu faktor yang mendorong over kapasitas lapas lantaran mayoritas penghuni narapidana kasus narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

 

“Bergantinya pejabat Menkumham dalam setiap rezim pemerintahan, ternyata tak mampu menyelesaikan persoalan over kapasitas penghuni lapas. Ini bagaimana manajemen Lapas? Ada blue print, tapi tak jelas. Ini supaya ke depan ada perbaikan,” ujar Sudding dalam rapat kerja dengan Kemenkumham di Komplek Gedung DPR, Selasa (25/2/2020).

 

Sudding melihat persoalan over kapasitas lapas kerap dibahas dalam rapat keja dengan pejabat Kemenkumham. Dia meminta Kemenkumham membuat roadmap (peta jalan) secara jelas dan dapat diimplementasikan dalam upaya mengatasi persoalan over kapasitas yang dari tahun ke tahun penghuninya tidak turun.

 

Anggota Komisi III DPR lain, Cucun Ajmad Syamsurizal mengatakan Kemenkumham semestinya punya terobosan untuk mengatasi persoalan over kapasitas dari hulu hingga hilir. Menjadi aneh negara sebesar Indonesia tak punya daya dan upaya dalam menyelesaikan over kapasitas lapas. “Apa terobosannya, supaya over kapasitas tidak selalu menjadi kenyataan?” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

 

Menanggapi Suding dan Cucun, Menkumham Yasonna H Laoly mengakui kenaikan jumlah narapidana sebanyak 20 ribu orang per tahunnya, sehingga mengalami  over crowding sebesar 102 persen. Hal itulah yang mengakibatkan kondisi lapas menjadi over kapasitas. Data jumlah narapidana per 2019 sebanyak 415.830 orang.

 

Upaya Kemenkumham

Meski begitu, beberapa upaya telah dilakukan Kemenkumham cq Ditjen Pemasyarakatan untuk mengatasi over kapasitas lapas. Pertama, penataan regulasi, antara lain standar operasional prosedur tentang pengembalian tahanan yang over staying; percepatan pemberian hak integrasi dan remisi melalui revisi Permenkumham No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua