Rabu, 26 February 2020

Jelang Munas, Ketiga Kubu PERADI Sepakat Bersatu Kembali

Proses penyatuan akan dimulai dengan rintisan Musyawarah Nasional (Munas) bersama yang akan disusun dan dipersiapkan secara adil.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke III, tiga kubu PERADI sepakat bersatu kembali. Foto: Istimewa

Jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke III, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sepakat untuk bersatu kembali. Hal ini terwujud setelah Ketua Umum masing-masing kubu PERADI menandatangani kesepakatan yang berisi kesediaan untuk bersatu kembali. 

 

Ketua Umum PERADI, Fauzie Yusuf Hasibuan; Ketua Umum PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA), Luhut Pangaribuan; dan Ketua Umum PERADI Suara Advokat Indonesia (SAI), Juniver Girsang turun secara langsung sebagai pihak-pihak yang menyepakati kesediaan untuk menyatukan kembali kepengurusan PERADI.

 

Diawali dengan pernyataan akan perlunya untuk menyatukan kembali kepengurusan PERADI yang selama 5 tahun ini terpecah menjadi 3 kubu, ketiga orang Ketua Umum PERADI ini menyepakati tujuan bersatunya PERADI adalah untuk mewujudkan kembali kejayaan Advokat Indonesia.

 

Berdasarkan salinan surat dan sejumlah foto yang diterima hukumonline, ketiga orang Ketua Umum PERADI dengan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), membubuhkan tandatangan di atas materai sebagai tanda mengikatkan diri atas kesepakatan dalam surat. 

 

Adapun bunyi surat tersebut adalah sebagai berikut:

Surat Pernyataan

Hari ini, Selasa 25 Februari 2020 dengan difasilitasi dan disaksikan oleh Menko Polhukam Bapak Moh. Mahfud MD dan Menkumham Bapak Yasonna H. Laoly, kami dari tiga organisasi PERADI yang selama ini terpecah, menyadari bahwa kami perlu bersatu kembali untuk mewujudkan kejayaan advokat Indonesia.

Atas dasar itu, kami menyatakan kesediaan untuk bersatu dan berhimpun kembali dalam satu wadah organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Proses penyatuan akan dimulai dengan rintisan Musyawarah Nasional (Munas) bersama yang akan disusun dan dipersiapkan secara adil.

 

Selanjutnya, di bawah tandatangan ketiga orang Ketua Umum, terdapat tulisan tangan yang berisi penunjukan tim yang akan merumuskan langkah lanjut dari kesepakatan yang terdiri dari 9 orang advokat, diantaranya Achiel Soeyanto, Hermansyah Dulaimi, Ifdhal Kasim, Heri Ponto, Fransiska Romana, dan tiga orang lainnya.

 

(Baca: Catat! Ini Waktu Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Ketiga PERADI)

 

Kepada tim ini diberikan waktu kerja selama 3 bulan untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dari kesepakatan bersatu kembali ketiga Kubu PERADI. 

 

Terhadap informasi ini, Hukumonline mencoba menghubungi sejumlah orang untuk mengkonfirmasi kebenaran berita isi surat dan foto-foto yang telah disebutkan. Ketua Pelaksana Munas ke III Peradi RBA, Moh. Syafei mengkonfirmasi kebenaran isi surat dan foto yang beredar. 

 

“Valid, tapi tim waktunya 3 bulan. Tim yang ditunjuk 9 orang dari masing-masing PERADI untuk merumuskan Teknisnya,” ujar Syafei Selasa (25/2) melalui pesan elektronik. 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PERADI, Rivai Kusumanegara. Menurut Rivai, isi surat dan foto yang beredar valid keberadaannya dan proses penandatangan baru saja rampung. “Valid dan baru saja (selesai),” ujar Rivai kepada hukumonline.

 

Sementara itu hingga berita ini ditulis, Ketua Umum PERADI SAI Juniver Girsang, yang coba dihubungi hukumonline belum merespons.

 

Untuk diketahui, PERADI merupakan wadah tunggal organisasi advokat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut UU tersebut, PERADI diberikan sejumlah kewenangan seperti melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). 

 

Setelah penyelenggaraan Munas ke II PERADI di Makassar, 2015 silam, PERADI mengalami perpecahan kepengurusan menjadi tiga. Hal ini terjadi menyusul tidak adanya kesepakatan dalam Munas PERADI ke II tentang mekanisme pemilihan Ketua Umum PERADI. Sebagaimana diketahui, berdasarkan amanat Munas Pertama PERADI di Pontianak, 2010 silam, mekanisme pemilihan Ketua Umum PERADI diselenggarakan dengan jalan One Man One Vote (OMOV). 

 

Namun dalam pelaksanaan Munas PERADI ke II, tidak terjadi kesepakatan terkait tata cara penggunaan mekanisme ini sehingga sebagian anggota PERADI memilih untuk tidak melanjutkan jalannya pemilihan Ketua Umum. Hal inilah yang kemudian menjadi awal perpecahan kepengurusan PERADI selama lima tahun ke belakang.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua