Rabu, 26 Pebruari 2020

PERADI Selenggarakan Munas III di Surabaya pada 30-31 Maret 2020

Di tahun 2020, Munas III PERADI sendiri mengangkat tema ‘Mempertahankan PERADI sebagai Single Bar untuk meningkatkan Kualitas Profesi Advokat dan Melindungi Pencari Keadilan’.
CT-CAT

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) yang ketiga pada tanggal 30-31 Maret 2020 di Surabaya. Penyelenggaraan Munas III ini telah diputuskan secara aklamasi dalam Rapat Pleno DPN PERADI, yang berlangsung di kantor DPN PERADI, Grand Slipi Tower, Jakarta Barat pada Jumat (13/12/2019), juga Rapat Panitia Munas PERADI pada Kamis (16/1/20).

 

Adapun Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Prof. Dr. Fauzie Y. Hasibuan, S.H., M.H., telah menunjuk dan menetapkan beberapa posisi penting kepanitiaan Munas III, di antaranya Ketua Steering Committee, Saprianto Refa, S.H., M.H. dan Ketua Organizing Committee, H. Sutrisno, S.H., M.H.

 

“Penyelenggaraan Munas III di Surabaya berkaitan dengan pertimbangan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERADI ke-4 di Surabaya pada November tahun lalu yang berjalan lancar, sukses, dan kondusif. Selain itu, Surabaya memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai, untuk menampung kehadiran 1.400 peserta Munas III,” tutur Fauzie.

 

Di tahun 2020, Munas III PERADI sendiri mengangkat tema ‘Mempertahankan PERADI sebagai Single Bar untuk meningkatkan Kualitas Profesi Advokat dan Melindungi Pencari Keadilan’. Munas akan dihadiri oleh wakil-wakil sah dari 133 DPC PERADI seluruh Indonesia; di mana masing-masing DPC telah mengadakan Rapat Anggota Cabang (RAC) untuk mengumpulkan suara anggota secara one man one vote (OMOV). Setidaknya, ada dua tujuan utama RAC, yakni untuk menentukan kandidat ketua umum pada munas dan menentukan anggota yang akan mewakili suara DPC sebagai peserta Munas.

 

“Berdasarkan Anggaran Dasar PERADI, setiap 15 orang anggota PERADI akan diwakili oleh satu orang utusan sebagai peserta dalam Munas. Bagi DPC PERADI yang jumlah anggotanya lebih dari 375 orang, akan diwakili oleh 25 utusan. Kehadiran para wakil Dewan Pimpinan Cabang (DPC) pada Munas Maret 2020 akan diverifikasi secara ketat. Jadi, hanya anggota PERADI yang sudah diverifikasi yang akan diperbolehkan hadir dan memberikan suaranya,” Ketua Organizing Committee, H. Sutrisno, S.H., M.H. menambahkan.

 

Sesuai Anggaran Dasar PERADI, Munas III memiliki agenda untuk membahas pertanggungjawaban DPN PERADI mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya (periode 2015 – 2020), Pertanggungjawaban Laporan Keuangan DPN PERADI, serta Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum DPN PERADI berikutnya. Didirikan di Jakarta pada 21 Desember 2004, PERADI telah melaksanakan Munas sebanyak tiga kali, di antaranya Munas I di Pontianak (2010) dan Munas II di Pekanbaru (2015).

 








Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua