Rabu, 26 Pebruari 2020

Perlindungan Konsumen di Era Digital Masih Mengkhawatirkan

Salah satu regulasi yang dibutuhkan saat ini untuk memberi perlindungan konsumen dalam ekonomi digital yaitu UU Perlindungan Data Pribadi.
Mochamad Januar Rizki
Acara Kuliah Umum mengenai edukasi konsumen di era digital di Universitas Indonesia, Rabu (26/2). Foto: MJR

Kehadiran ekonomi digital berbanding lurus dengan peningkatan risiko terjadinya pelanggaran hak konsumen. Meski telah memiliki Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nyatanya nasib perlindungan konsumen masih mengkhawatirkan karena berjalannya regulasi, lemahnya pengawasan hingga tidak tegasnya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen.

 

Kepala Badan Perlidungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai kehadiran ekonomi digital harus diimbangi dengan penegakan hukum konsumen. Hal ini diperlukan untuk memberi kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi. Dia menjelaskan saat ini masih terdapat berbagai pengaduan konsumen sehubungan perdagangan elektronik atau e-commerce hingga financial technology (fintech).

 

“Sesungguhnya perlindungan konsumen sangat berpengaruh pada dimensi ekonomi. Karena ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi. Jadi konsumsi rumah tangga ini harus dijaga bagaimana menjaga trust antara konsumen dengan pelaku usaha. Lalu, dari dimensi sosial perlindungan konsumen melindungi individu2 tadi bagaimana negara hadir atas tindakan yang tidak dibenarkan UU,” jelas Ardiansyah di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (26/2).

 

(Baca: Catatan Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan Sepanjang 2019)

 

Menurut Ardiansyah, salah satu regulasi yang dibutuhkan saat ini untuk memberi perlindungan konsumen dalam ekonomi digital yaitu UU Perlindungan Data Pribadi. Menurutnya, kerawanan bocornya data pribadi masyarakat terjadi karena belum ada pengaturan ketat mengenai hal tersebut. Dia mendorong pemerintah bersama DPR segera mengesahkan RUU tersebut agar ada kepastian hukum yang memberi kepercayaan pada masyarakat.

 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono menyampaikan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen juga masih belum tegas.

 

Sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha yang melanggar hak konsumen sering kali berakhir dengan sanksi ringan. Hal ini dinilai tidak memberi efek jera pada para pelaku usaha sehingga berisiko terjadinya pelanggaran hukum lainnya.

 

“Putusan tingkat pengadilan masih ringan sehingga tidak banyak memberi edukasi kepada masyarakat. Para penegak hukum masih belum memahami perlindungan konsumen itu sendiri,” jelas Veri.

 

Veri menjelaskan pihaknya memiliki parameter pengawasan pada produk-produk yang beredar di Indonesia. Parameter tersebut antara lain standardisasi atau SNI, iklan, cara penjualan serta klausula baku. Sehubungan SNI, Veri menyatakan baru terdapat 150 produk yang tersandardisasi di Indonesia. Jumlah tersebut dinilai terlalu sedikit dibanding volume produk beredar.

 

“Kewajiban SNI  baru ada 150-an produk dari ribuan produk dan jasa yang ada di Indonesia,” jelas Veri. 

 

Kemudian, Veri juga menjelaskan pihaknya juga meminta agar konsumen lebih cermat dalam membeli barang. Konsumen diimbau perlu memerhatikan klausula baku yang diberikan pelaku usaha sebelum membeli.

 

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa atau kerugian bagi konsumen. Selain itu, konsumen juga harus memerhatikan ketersediaan buku panduan pakai atau manual book saat membeli produk. Menurutnya, tanpa ada buku panduan pakai mengindikasikan barang tersebut ilegal.

 

Dia mengatakan saat ini pihaknya memiliki sekitar 800 penyidik untuk mengawasi transaksi yang berisiko melanggar hak konsumen. Veri menambahkan apabila terdapat pelanggaran konsumen maka pelaku sesuai UU Perlidungan Konsumen dapat dijerat dengan sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar. Selain itu, terdapat juga sanksi administratif berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua