Rabu, 26 February 2020

Masyarakat Harus Dukung Usulan Mahfud MD

Beberapa waktu lalu, Prof. Mahfud MD memberikan beberapa usulan mengenai kepolisian. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Humas dan Publikasi DPN PERADI, R. Riri Purbasari Dewi, S.H., LL.M, MBA memberikan beberapa tanggapan.
CT-CAT
Ketua Bidang DPN PERADI, R. Riri Purbasari Dewi, S.H., LL.M, MBA. Foto: istimewa.

Beberapa waktu lalu, Ketua Komisioner Kompolnas sekaligus Menkopolhukam, Prof. Mahfud MD memberikan beberapa usulan mengenai kepolisian, di antaranya (1) agar penindakan hukum tidak dipengaruhi pertimbangan politik, (2) agar polisi menggunakan pendekatan keadilan restorasi ketimbang selalu menerapkan pasal di KUHP atau KUHAP, khususnya untuk kasus-kasus kecil, dan (3) agar polsek tidak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Adapun penyelidikan dan penyidikan dilakukan minimal di tingkat polres. Terkait hal tersebut, inilah respons Ketua Bidang Humas dan Publikasi Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), R. Riri Purbasari Dewi, S.H., LL.M, MBA.

 

1. Penindakan Hukum Tidak Dipengaruhi Pertimbangan Politik

Riri meyakini, masyarakat mendukung usulan pertama. Menurutnya, siapa pun dia—masyarakat awam atau pejabat; konglomerat atau ‘melarat’, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. “Hukum harus seperti pedang, tajam di kedua sisinya. Bukan seperti pisau dapur yang hanya tajam di bawah tapi tumpul di atas,” katanya.

 

Hanya saja, situasi ideal tersebut harus terkendala oleh banyak hal. Misalnya, lewat pembentukan opini sesat yang kerap dilakukan oleh pihak tertentu terhadap proses penindakan hukum kasus berbau politik dan SARA. Itu sebabnya, selain penanganan perkara hukum yang harus dijalankan secara transparan dan profesional, harus ada tindakan ekstra terkait penanganan komunikasinya. Riri pun memberikan saran untuk segera melibatkan tokoh netral di luar kepolisian yang memiliki keadilan hukum sekaligus kelihaian komunikasi. Tujuannya, untuk membantu polisi memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh media juga masyarakat, sehingga mengurangi risiko pembelokan isu.

 

2. Penggunaan Pendekatan Keadilan Restorasi Ketimbang Selalu Menerapkan Pasal di KUHP atau KUHAP

Pada praktiknya, polisi memang sudah lama menerapkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mufakat. Riri ingat betul, saat almarhum Pak Hoegeng (Kapolri 1968 - 1971) membebaskan sekelompok tukang becak yang tertangkap memasuki jalan protokol. Namun, sebelum dibebaskan, ia memerintahkan anak buahnya untuk mendata semua tukang becak yang tertangkap. Pak Hoegeng kemudian berpidato di hadapan para tukang becak, menjelaskan kesalahan, dan meminta mereka untuk berjanji tidak akan mengulanginya. Bila melakukan lagi, polisi akan memproses secara hukum.

 

Pendekatan musyawarah untuk mufakat sendiri sebenarnya bukan hal yang baru bagi kepolisian. KUHAP bahkan memberikan ‘pintu’ untuk itu. Jadi, jika restorative justice sudah bisa menutup kerugian, proses hukum bisa saja dihentikan oleh polisi. Hanya saja, hal tersebut dilakukan dengan catatan: harus melalui pengaturan dan pengawasan, sehingga pendekatan ini tidak dapat disalahgunakan oleh oknum polisi ‘nakal’. Selain itu, pengawasan dan pengaturan juga harus memberikan perlindungan hukum bagi polisi, agar jangan sampai ia disalahkan di kemudian hari. Sebagai contoh, restorative justice hanya boleh diterapkan pada kasus dengan ancaman pidana di bawah tahun tertentu, hanya pada kasus yang deliknya aduan, serta pelakunya belum pernah dipidana dan dilaporkan untuk kasus serupa.

 

3. Polsek Tidak Lagi Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan. Penyelidikan dan Penyidikan Dapat Dilakukan di Tingkat Polres

Riri menilai, usulan ini merupakan gagasan yang tidak sekadar fenomenal, tetapi juga konstitusional dan sangat fungsional. Pasalnya, usulan ini amat mengedepankan prinsip check and balance antara penyidik dengan penuntut umum, bahkan sejak di awal proses penyidikan. “Sangat bagus untuk meyakinkan bahwa proses penyidikan sudah sesuai dengan hukum perundang-undangan. Jadi, di persidangan nanti semua dakwaan penuntut umum memiliki dasar hukum yang kuat,” katanya.

 

Di sisi lain, prinsip check and balance antara penyidik dan penuntut umum ini juga akan melindungi masyarakat dari proses penyidikan yang semena-mena. Dengan dibatasinya tugas penyelidikan dan penyidikan minimal pada tingkat polres, dapat diharapkan polsek akan lebih fokus pada fungsi kepolisian lainnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Adapun diharapkan, jika dijalankan secara maksimal, keberadaan polisi dapat menutup pintu masuk bagi kehadiran kelompok radikal yang berusaha memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap figur penjaga, pelindung, atau pengayom.

 

Namun, gagasan tersebut tidak boleh sampai membatasi akses masyarakat kepada penegakan hukum. Walaupun proses penyelidikan dan penyidikan hanya ada di tingkat polres, proses penerimaan laporan harus tetap bisa dilakukan pada tingkat di bawah polres. "Bahkan, walaupun penyelidik dan penyidiknya ada di mapolres, proses BAP harus bisa dilakukan di mapolsek. Dengan menggunakan IT, melalui teleconference," Riri menambahkan.

 

Pada akhirnya, meski gagasan-gagasan dari Prof. Mahfud sudah sangat hebat,  Riri menilai masih ada banyak celah yang masih dapat diperkuat. Bila diminta, PERADI sebagai organisasi advokat terbesar Indonesia, bersedia menggali berbagai masukan dari para advokat Indonesia untuk memperkuat gagasan mulia ini. Sebab bagaimanapun, kepolisian juga harus mengadopsi revolusi industri 4.0 yang berbasis teknologi informasi agar semakin mudah dan murah untuk berhubungan dua arah dengan masyarakat.   

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua