Kamis, 27 February 2020

Beri Bantuan Hukum Pedagang Pasar, APPSI Gandeng KAI

Karena banyak persoalan hukum yang kerap dialami para pedagang pasar yang membutuhkan bantuan, seperti konsultasi, advokasi/bantuan hukum, hingga pengurusan perizinan dalam berusaha.
Rofiq Hidayat
Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto berjabat tangan dengan Ketua Umum APPSI Ferry Juliantono usai penandatanganan kerja sama konsultasi dan bantuan hukum di Jakarta, Kamis (27/2). Foto: RFQ

Para pedagang pasar kerap menghadapi persoalan hukum saat menjalankan usaha, sehingga advokasi dan bantuan hukum dirasakan perlu agar adanya jaminan perlindungan hukum bagi para pedagang pasar. Untuk itu, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan kerja sama dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) dalam pemberian konsultasi dan bantuan hukum bagi komunitas pedagang pasar.

 

Ketua Umum APPSI Ferry Juliantono menilai sebagai organisasi advokat, KAI memiliki jaringan luas dan anggotanya di seluruh pelosok Indonesia. APPSI pun memiliki anggota pedagang tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. Meski telah memiliki lembaga bantuan hukum, APPSI memiliki keterbatasan untuk menjangkau para pedagang di seluruh Indonesia ketika berhadapan dengan masalah hukum.

 

“Kerja sama ini dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antar kedua belah pihak. Harapannya para pedagang anggota APPSI memperoleh edukasi hukum, bantuan hukum, hingga konsultasi hukum. Kita informasikan ke seluruh teman-teman pedagang anggota APPSI bila membutuhkan bantuan hukum dan pembelaan, bisa ke KAI,” ujar Ferry Juliantono kepada Hukumonline di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

 

Dia menerangkan berbagai permasalahan kerap dihadapi pedagang. Pertama, pedagang pasar memiliki persaingan dengan ritel modern yang memiliki aturan dalam usahanya, seperti peraturan menteri perdagangan. Namun ironisnya, aturan-aturan tersebut justru ditabrak oleh perusahaan ritel. Seperti, jarak atau zonasi minimal yang dipersyaratkan membangun usaha ritel modern minimal jarak 500 meter dengan keberadaan pasar rakyat atau tradisional.

 

Faktanya, terkadang ritel modern malah bersebelahan dengan pasar rakyat. Tentu hal tersebut merugikan para pedagang pasar. “Tanpa harus kita sebut namanya,” kata dia.

 

Kedua, terkait keberadaan pasarnya. Menurutnya, letak pasar berada di tempat strategis. Namun, ada kepentingan tertentu berupaya menggesernya dengan cara pembongkaran secara paksa atau halus. Contohnya, ada pasar di Jakarta yang pedagangnya sudah ditampung di tempat sementara, namun pembangunan pasarnya tak kunjung dibangun.

 

Ketiga, karena lokasinya strategis, pasar rakyat/tradisional dianggap kurang dapat diintegrasikan dengan kegiatan yang dinilai modern. Tak sedikit pula pasar-pasar terbakar di banyak tempat. Pihaknya pun mendorong berbagai pihak untuk menyelidiki lebih jauh terbakarnya banyak pasar rakyat/tradisional. “Sebenarnya sebab kebakaran ini karena bencana atau karena rencana? Itu harus diselidiki,” harapnya.

 

Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengatakan ide kerja sama bermula dari ajakan Ferry Juliantono. Menurutnya, Ferry sebagai pengurus APPSI yang memiliki banyak anggota di seluruh Indonesia berkepentingan memberi perlindungan bagi pedagang pasar. Gayung bersambut, Tjoetjoe menyetujui kerja sama tersebut dengan dituangkan dalam nota kesepahaman.

 

“Hari ini KAI telah menandatangani MoU dengan APPSI, memberikan perlindungan kepada seluruh pedagang pasar dan keluarganya,” kata Tjoetjoe.

 

Baginya, sinergisitas kedua organisasi lintas profesi itu menjadi hal baru di bidang bantuan hukum. Kerja sama dengan para pedagang pasar menjadi bagian pengabdian advokat dalam pemberian bantuan hukum ke pedagang pasar kecil. Dia berharap nota kesepahaman itu ditindaklanjuti dengan rumusan yang kongkrit dalam pemberian bantuan hukum demi melindungi para pedagang pasar dan keluarganya.

 

Tjoetjoe menerangkan selain bantuan dan advokasi hukum, KAI pun memberi konsultasi hukum secara probono (gratis) bagi pedagang pasar. Seperti adanya usaha pedagang yang maju, namun belum berbadan hukum. Nantinya, anggota KAI mendampingi dalam pembuatan badan hukum. Begitu pula dengan bantuan mengurus perizinan ekspor bagi pedagang pasar yang hendak mengirim produk dagangannya ke mancanegara.

 

Sementara keuntungan bagi KAI, kata Tjoetjoe, organisasi yang dipimpinnya dapat menyentuh komunitas para pedagang di seluruh Indonesia. Dengan adanya MoU dengan APPSI, advokat KAI dapat lebih mudah bersentuhan dengan para pedagang kecil. “Tapi kalau penanganan kasus-kasus tertentu dan memerlukan biaya, ya konsekuensinya tentu. Kan ada biaya, dan tak mungin kita yang nalangin,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua