Kamis, 27 February 2020

Beri Bantuan Hukum Pedagang Pasar, APPSI Gandeng KAI

 

Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengatakan ide kerja sama bermula dari ajakan Ferry Juliantono. Menurutnya, Ferry sebagai pengurus APPSI yang memiliki banyak anggota di seluruh Indonesia berkepentingan memberi perlindungan bagi pedagang pasar. Gayung bersambut, Tjoetjoe menyetujui kerja sama tersebut dengan dituangkan dalam nota kesepahaman.

 

“Hari ini KAI telah menandatangani MoU dengan APPSI, memberikan perlindungan kepada seluruh pedagang pasar dan keluarganya,” kata Tjoetjoe.

 

Baginya, sinergisitas kedua organisasi lintas profesi itu menjadi hal baru di bidang bantuan hukum. Kerja sama dengan para pedagang pasar menjadi bagian pengabdian advokat dalam pemberian bantuan hukum ke pedagang pasar kecil. Dia berharap nota kesepahaman itu ditindaklanjuti dengan rumusan yang kongkrit dalam pemberian bantuan hukum demi melindungi para pedagang pasar dan keluarganya.

 

Tjoetjoe menerangkan selain bantuan dan advokasi hukum, KAI pun memberi konsultasi hukum secara probono (gratis) bagi pedagang pasar. Seperti adanya usaha pedagang yang maju, namun belum berbadan hukum. Nantinya, anggota KAI mendampingi dalam pembuatan badan hukum. Begitu pula dengan bantuan mengurus perizinan ekspor bagi pedagang pasar yang hendak mengirim produk dagangannya ke mancanegara.

 

Sementara keuntungan bagi KAI, kata Tjoetjoe, organisasi yang dipimpinnya dapat menyentuh komunitas para pedagang di seluruh Indonesia. Dengan adanya MoU dengan APPSI, advokat KAI dapat lebih mudah bersentuhan dengan para pedagang kecil. “Tapi kalau penanganan kasus-kasus tertentu dan memerlukan biaya, ya konsekuensinya tentu. Kan ada biaya, dan tak mungin kita yang nalangin,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua