Kamis, 27 Pebruari 2020

PPATK Waspadai Aliran Uang Pilkada Serentak 2020

Dalam momen Pilkada terdapat risiko-risiko pelanggaran hukum seperti politik uang dengan tindakan uang mahar, sumbangan kampanye hingga memberi imbalan kepada pemilih.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah akan berlangsung pada tahun ini. Momen tersebut mendapat perhatian khusus Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena besarnya perputaran uang. Sehingga, risiko pencucian uang dan pelanggaran hukum pemilu berisiko terjadi menjelang hingga akhir Pilkada.

 

Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga pengawas lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum terkait Pilkada.

 

Dian mengatakan terdapat rekomendasi PPATK kepada para lembaga pengawas tersebut berupa perbaikan sistem pengawasan Pilkada. Salah satu rekomendasi PPATK yaitu perbaikan pengawasan pada rekening khusus peserta pemilu.

 

Menurut Dian, penggunaan rekening khusus tersebut tidak berjalan sehingga aliran uang para peserta pemilu tidak melalui rekening tersebut. Hal ini menandakan terhadap aliran uang yang tidak tercatat sehingga menyulitkan pengawasan.

 

“PPATK koordinasi dengan Bawaslu, KPU dengan berkirim surat apa-apa yang harus disempurnakan misalnya rekening khusus dana kampanye. Berdasarkan hasil kita sebelumnya gerakan uang justru tidak di situ (rekening) banyak di luar. Sehingga kita meminta semua ada perbaikan terkait data seperti penggunaan bank apa, tim suksesnya siapa saja dan rekning siapa-siapa saja,” jelas Dian saat dijumpai di Pusdiklat PPATK, Depok, Jawa Barat, Kamis (27/2).

 

Dian melanjutkan dalam momen Pilkada tersebut terdapat risiko-risiko pelanggaran hukum seperti politik uang dengan tindakan uang mahar, sumbangan kampanye hingga memberi imbalan kepada pemilih.

 

Menurut Dian, pelanggaran tersebut dapat diindikasikan saat ada dana masuk dan keluar dalam jumlah besar ke rekening tersebut. “Penggunaan dan sumber uang itu bisa kita detect apakah ini sumbangan berasal dari luar negeri atau melebihi batas,” jelasnya.

 

Dia juga berharap agar pengawasan terkait rekening pemilu tersebut diperkuat sehingga dapat menjadikan Pilkada 2020 bersih dan transparan.  

 

(Baca: Beragam Hal yang Harus Dihindari dalam Pilkada 2020)

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, praktik-praktik politik uang masih terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Mahfud menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada acara Workshop Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKSI), di Jakarta Barat, Senin (24/2).

 

Menurut Mahfud, politik uang mulai terjadi sejak jaman Orde Baru, dimana money politic atau politik uang berlangsung di DPRD. "Kalau dulu money politic dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD, sekarang berpindah ke pimpinan partai," ujar Mahfud seperti dilansir Antara.

 

Mahfud menyebut di zaman Orde Baru kekuasaan DPRD dianggap buruk karena diberi kekuasaan untuk memilih kepala daerah. Dengan kekuasaan itu, sering terjadi praktik money politic untuk memilih kepala daerah.

 

Mahfud mengatakan, politik uang pernah terjadi di Pilkada Yogyakarta dan Jawa Timur pada zaman Orde Baru. Kala itu, anggota DPRD diberi uang untuk meloloskan kepala daerah.

 

"Mulai di daerah saya di Yogyakarta. Kepala Daerah mau pemilihan, anggota DPRD-nya 45, sebanyak 23 orang dikarantina, dibayar kamu harus pilih ini. Di Jawa Timur sana di mana terjadi. Jadi kemungkinan ya kepala daerah lalu terjadi jual beli pada waktu itu dan itu menjadi bahasan sehari-hari. Kalau begitu kebablasan DPRD yang zaman orde baru itu. Sekarang diperkuat menjadi legislatif menjadi tulang punggung, sekarang menjadi alat jual beli politik untuk jabatan," katanya.

 

Menurut dia, hanya dengan bermodalkan Rp5 miliar, seseorang bisa menjabat sebagai kepala daerah. Transaksi jual beli jabatan itu bahkan dilakukan secara terang-terangan. "Itulah untuk jabatan gubernur misalnya waktu itu gampang sekali orang bayar Rp5 miliar satu suara asal memilih gubernur ini. Transaksinya di lobi hotel yang dikontrol oleh ketua fraksi partai," ujarnya.

 

Oleh karena itu, kata Mahfud, pemerintah pun mengganti sistem pemilihan kepala daerah yang ada. Melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

 

"Itu terjadi tahun 2004. Karena kemarahan politik kita terhadap DPRD di berbagai daerah. Sehingga di era-era itu banyak anggota DPRD masuk penjara. Kita ubah UU sekarang jadikan kepala daerah DPRD sebagian di tekan gajinya diperkecil ini nya tidak boleh lagi minta laporan pertanggungjawaban. Tapi apakah keadaan lebih baik? tidak," jelasnya.

 

Namun, praktik tersebut kini telah berpindah dari DPRD ke partai politik. "Ndak bayar ke DPRD, bayar ke partai, mahar namanya. Ini terus terang saja, begitu. Apa betul? Ya betul, ya betul lah. Wong sudah dimuat di koran begitu. Orang kan bilang itu tidak ada, tetapi yang kalah itu melapor, yang menang tidak, yang kalah melapor," jelas Mahfud.

 

Ia pun meminta di tengah praktik money politic itu para legislator di daerah agar bersabar dan mencari solusi pencegahan. "Ketika (DPRD) diberi kekuasaan menjadi kebablasan, tidak diturunkan lagi, buruk lagi. Mari kita sekarang mencari keseimbangan baru. Politik itu begitu, mencari keseimbangan baru," tandas Mahfud. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua