Kamis, 27 Pebruari 2020

Menkumham Copot Dirjen Pemasyarakatan

Penggantinya belum ditunjuk.
Aji Prasetyo
Ilustrasi: BAS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mencopot Sri Puguh Budi Utami dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Kabarnya, Sri Puguh akan digeser ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM.

Saat dikonfirmasi Sri Puguh membenarkan adanya informasi tersebut. Ia mengatakan baru mengetahui setelah menerima Surat Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pencopotannya dari Dirjen PAS. Ia mengaku sedih atas keputusan ini, namun tetap menghormati langkah yang diambil oleh atasannya. Kesedihan Sri dikarenakan ia merasa belum bekerja secara optimal. “Hanya saya sedih, saya kok tidak bisa maksimal bekerja sih. Saya kok belum optimal, ini belum selesai resolusinya,” pungkas Sri Puguh di Kantor Ditjen PAS, Jakarta.

Diketahui Ditjen PAS telah menetapkan 15 resolusi yaitu; Berkomitmen mendorong 681 Satuan Kerja (Satker) Pemasyarakatan mendapatkan predikat WBK/WBBM; Pemberian hak Remisi kepada 288.530 narapidana; Pemberian program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada 69.358 narapidana; Pemberian rehabilitasi medis dan sosial kepada 21.540 narapidana pengguna narkotika.

Lalu, ada pemberian layanan makanan siap saji di UPT Pemasyarakatan Tangerang dan Nusakambangan; Pencegahan dan pengendalian penyakit menular di seluruh Lapas/ Rutan; Peningkatan kualitas WBP menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi kepada 35.860 narapidana. Program lain, mewujudkan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman pangan seluas 100 hektare; mewujudkan zero overstaying; penyelesaian overcrowding; meningkatkan PNBP sebesar Rp7 miliar; pembentukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan pada tiap wilayah; menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar pada 19 LPKA; mewujudkan revitalisasi pengelolaan basan dan baran pada 64 Rupbasan; dan mengantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetiaan kepada NKRI.

Kepada awak media, Sri Puguh mengatakan tak mengetahui secara pasti alasan dirinya dimutasi. Ia hanya menduga, mutasi ini sebagai bentuk penyegaran di tubuh Ditjen PAS. Ia hanya berharap penggantinya nanti dapat meneruskan program-program yang telah ditetapkan, terutama 15 resolusi pemasyarakatan 2020 apalagi beberapa resolusi tersebut telah berjalan.

(Baca juga: Dirjen PAS Ungkap Alasan Kaburnya Napi di Aceh).

Sri Puguh tak terlalu memikirkan alasan pencopotan, malah bersyukur sudah diberi kesempatan menjadi Dirjen PAS perempuan pertama. Ia juga mengklaim telah berupaya untuk membenahi berbagai persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama menjabat sebagai Dirjen sekitar dua tahun terakhir. Meskipun, katanya, masih banyak dari resolusi pemasyarakatan 2020 yang belum tercapai.  “Bekerja di pemasyarakatan diberi kesempatan jadi dirjen itu sudah luar biasa. Kebahagiaan saya. Saya menghormati. Hanya saya sedih. Saya kok tidak bisa maksimal bekerja sih," katanya.

Belum tunjuk pengganti

Menkumham Yasonna Laoly diketahui merombak susunan pejabat di lingkungan kemenkumham dengan memutasi 52 pejabat yang terdiridari eselon I, eselon 2a dan eselon 2b. Salah satunya mencopot atau memutasi Sri Puguh Budi Utami dari jabatan Dirjen PAS. Namun, Yasonna belum menunjuk pengganti. Hal itu diketahui dalam daftar nama pejabat dan posisi yang diterima awak media, tak nampak adanya nama yang diangkat sebagai Dirjen PAS maupun Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PAS.

Usai pelantikan, Yasonna memastikan telah mengantongi nama pengganti Sri Puguh. Namun, Yasonna enggan menyebut nama tersebut. “Ada, pasti ada, sudah ada," kata Yasonna di Gedung Kemkumham, Jakarta.

Menurutnya perombakan jabatan struktural di lingkungan Kemkumham ini baru gelombang pertama. Untuk itu, tak tertutup kemungkinan, politikus PDIP tersebut bakal kembali merombak jajarannya. “Total 52 orang, tapi nanti kan, ini masih gelombang pertama, gelombang berikutnya nanti kita lihat,” katanya.

(Baca juga: Soal Tata Kelola Lapas, Ditjen Pemasyarakatan dan KPK Berkolaborasi).

Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM, Fitriyadi Agung Wibowo mengatakan, mutasi dan rotasi ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran yang normal terjadi. Pria yang akrab disapa Dedet ini mengatakan, dengan perombakan ini kinerja Kemkumham diharapkan dapat lebih optimal. Senada dengan atasannya, Dedet meyakini, posisi tersebut bakal segera terisi mengingat pentingnya posisi Ditjenpas.

“Dalam waktu segera akan ditentukan siapa Plt-nya. Karena memang tidak bisa lama-lama juga karena Dirjen PAS yang sangat vital dan besar itu harus ditentukan,” tuturnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua