Berita

Perjalanan Berliku Paralegal di Indonesia

Penyusunan kembali aturan paralegal mengacu pada putusan Mahkamah Agung, dan menerima masukan dari para pemangku kepentingan.
Oleh:
Muhammad Yasin
Bacaan 2 Menit

Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2011 adalah memontem penting pengaturan paralegal di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini pula Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Sebelum Permenkumham ini benar-benar dijalankan, 18 advokat mengajukan permohonan hak uji materi terhadap Permenkumham tersebut. Permohonan diajukan sekitar tiga bulan setelah Permenkumham No. 1 Tahun 2018 diberlakukan. Sebulan kemudian, Mahkamah Agung memutuskan permohonan itu, yang isinya membatalkan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada intinya, paralegal tidak boleh menjalankan sendiri beracara di muka persidangan.

Putusan ini dikritik oleh tim eksaminator beranggotakan dosen Fakultas Hukum UGM, Sri Wiyanti Eddyono, advokat sekaligus akademisi Luhut MP Pangaribuan, dan akademisi Universitas Andalas Padang, Afrizal. Eksaminator berkesimpulan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut tidak komprehensif dan abai mempertimbangkan peran paralegal yang berkontribusi mengisi kesenjangan layanan bantuan hukum. Selain itu, Mahkamah Agung dinilai tidak hati-hati dan tidak memberi pertimbangan yang lengkap; dan hanya merujuk pada konsep paralegal konvensional.

Kini, Pemerintah meminta masukan dari banyak pemangku kepentingan untuk mengatur kembali paralegal dan standar layanan yang harus diberikan ketika membantu advokat dalam proses litigasi, atau melakukan kegiatan-kegiatan non-litigasi.

Berita Terkait