Sabtu, 29 February 2020

MA Komitmen Tingkatkan Layanan Akses Keadilan bagi Masyarakat

Di bidang pengawasan, MA menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 orang Hakim, Hakim Ad Hoc dan aparatur peradilan lain serta 4 orang Hakim dijatuhi hukuman disiplin berat melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto: RES

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali telah menyampaikan Laporan Tahunan (Laptah) MA Tahun 2019 dengan tema “E-Litigasi sebagai Wujud Modernisasi Peradilan”. Dalam laporannya, salah satunya Ketua MA memaparkan program kerja dan kebijakan MA tahun 2019 terutama percepatan penanganan perkara dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem e-court dan e-litigasi, khususnya produktivitas memutus perkara.

 

Tahun 2019, MA mencatatkan rekor baru dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 20.058 perkara atau sebesar 98,93 persen. Jumlah ini terbanyak sepanjang sejarah MA. Jumlah sisa tunggakan perkara di MA juga terus menurun dari puluhan ribu menjadi 217 perkara pada tahun 2019. Ini jumlah sisa perkara terendah dalam sejarah MA,” kata Hatta Ali dalam Penyampaian Laptah MA Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Rabu (26/2/2020) kemarin.

 

Tak hanya itu, dalam laporannya, Ketua MA menyampaikan kemudahan akses terhadap masyarakat pencari keadilan terus ditingkatkan sebagai salah satu prinsip dasar penegakan hukum, seperti mencegah diskriminasi dalam memperoleh keadilan dan mewujudkan pertanggungjawaban lembaga peradilan terhadap publik. Salah satunya, melalui akreditasi penjaminan mutu lembaga peradilan.

 

“Salah satu fokus akreditasi memberi kemudahan para pencari keadilan, khususnya kepada kaum difabel, perempuan dan anak melalui desain gedung pengadilan yang ramah terhadap kelompok-kelompok tersebut,” ujarnya. Baca Juga: Ketua MA: Sisa Perkara 2019 Terendah Sepanjang Sejarah

 

Hatta menuturkan bagi masyarakat tidak mampu pun telah disediakan layanan pembebasan biaya perkara yang telah digunakan membiayai 19.377 perkara prodeo pada tahun 2019 serta layanan pos bantuan hukum yang telah memberikan 312.436 jam layanan bagi para pencari keadilan.

 

“Solusi keterbatasan akses ke gedung pengadilan dengan melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan yang pada tahun 2019 menyelesaikan 48.468 perkara, pelayanan terpadu sidang keliling menyelesaikan 2.981 perkara, dan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) di luar negeri yang menyelesaikan 599 perkara di Mayalsia,” paparnya.  

 

Akses keadilan juga mengandung aspek pertanggungjawban lembaga peradilan kepada publik. Hal ini antara lain dilakukan melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan anggaran publik yang dialokasikan kepada MA. Pada 2019, MA mendapatkan alokasi pagu anggaran beserta tambahannya sebesar Rp 9.045.750.260.000 dan telah direalisasikan/diserap sebanyak Rp. 8.871.309.530.168 atau 98.07 persen dari pagu anggaran.

 

“Anggaran negara yang dikelola MA senantiasa disusun sesuai standar akuntansi pemerintah berdasarkan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban publik.”

 

MA pun menerapkan teknologi informasi dalam akses terhadap putusan-putusan lembaga peradilan melalui portal Direktori Putusan. Dalam Direktori Putusan MA, publikasi terbanyak diraih pada tahun 2019 dengan jumlah 1.641.424 putusan.

 

Revitalisasi portal direktori putusan pada tahun 2019 diharapkan mendorong pemanfaatan putusan, khususnya oleh lembaga-lembaga pendidikan hukum melalui riset dan kajian terhadap putusan-putusan peradilan sebagai metode pembelajaran dan penelitian berbasis case law,” harapnya.

 

Selain itu, dalam rangka mendukung pertukaran data dalam kerangka sistem manajemen perkara pidana yang melibatkan lembaga kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan negara, maka telah dibangun dashboard SPPT-TI.

 

Dashboard ini berfungsi memantau kepatuhan satuan kerja di pengadilan dalam meng-input data di SIPP secara benar dan akurat serta melakukan monitoring terhadap pertukaran atas data tersebut, sehingga data yang ada bisa dioptimalkan dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan.

 

“Berdasarkan hasil survei Ombudsman RI, MA dinilai sebagai lembaga pelaksana SPPT-TI terbaik karena pada periode Juli-September 2019 perkembangan penginputan data oleh MA ke Pusat Pertukaran Data telah mencapai 100 persen,” kata dia.

 

Pengawasan aparatur peradilan

Tak kalah penting, kata Hatta, pengawasan dan pembinaan menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga kewibawaan, harkat dan martabat lembaga peradilan. Untuk menciptakan iklim yang meminimalisir segala bentuk pelanggaran, maka dilakukan berbagai upaya berkesinambungan baik secara mandiri maupun dengan dukungan pihak eksternal.

 

“Salah satu sistem yang dibangun saat ini sesuai dengan standar internasional adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah diadopsi melalui SNI ISO 37001,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan sistem ini dirancang pengadilan untuk mentaati peraturan perundang-undangan dengan kemampuan mencegah (prevent), mendeteksi (detect), dan menangani (respond) tindak pidana suap. Berdasarkan hasil penilaian atas 43 klausul yang menjadi kriteria SMAP pada lembaga peradilan, terdapat 7 pengadilan yaitu PN Klas I A Khusus Jakarta Pusat dan Makassar; PN Klas IA Yogyakarta, Denpasar, dan Padang; serta PN Klas I B Ternate dan Pangkal Pinang yang telah mendapat pengakuan berupa sertifikat lembaga yang telah menerapkan manajemen anti penyuapan sesuai dengan standar internasional.

 

Tindakan preventif lain, lanjutnya, pembentukan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pada 2019, terdapat 63 satuan kerja (satker) yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang melengkapi 7 satker pada tahun sebelumnya.

 

“Penghargaan ini diikuti pemberian penghargaan kepada Ketua MA sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM serta 14 Pimpinan Pengadilan sebagai Tokoh Pelopor Perubahan Tahun 2019. Selain tindakan preventif, MA secara responsif telah menangani 2.952 pengaduan dan dari jumlah tersebut telah selesai diproses sebanyak 1.956 pengaduan dan 996 pengaduan masih dalam proses penyelesaian.”  

 

Berdasarkan hasil pemeriksaaan atas pengaduan-pengaduan tersebut, Hatta mengatakan MA menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 orang Hakim, Hakim AdHoc dan aparatur peradilan lain. Selain itu, untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Hakim, telah diadakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim oleh MA bersama KY terhadap 4 orang Hakim yang kesemuanya telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman disiplin berat.

 

Semua upaya di bidang pengawasan dan pembinaan telah pula diuji melalui survei kepuasan publik terhadap pelayanan pengadilan yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) melalui analisis kualitas layanan (SERQUVAL),” katanya.

 

Dia menambahkan berdasarkan hasil survei tersebut, secara keseluruhan indeks kepuasan publik terhadap lembaga peradilan sebesar 76 persen atau termasuk kategori “Baik” berdasarkan klasifikasi indeks yang digunakan oleh BPS. Layanan peradilan yang mendapat kategori baik tersebut secara rinci yaitu layanan informasi 74 persen; layanan administrasi dan sidang 75 persen; layanan mediasi 75 persen; dan layanan bantuan hukum 79 persen.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua