Minggu, 01 Maret 2020

Teknologi dan Munas PERADI SAI

Juniver Girsang terpilih kembali menjadi Ketua Umum PERADI SAI periode 2020-2025.
Resa Esnir
Foto: RES

Musyawarah Nasional (Munas) ke III Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), Sidang Pleno I akhirnya dibuka di hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Jumat (28/2).

Perhelatan yang dilakukan setiap lima tahun sekali ini berlangsung hingga 1 Maret, dengan beberapa agenda utama, di antaranya pembahasan laporan ketua umum, laporan keuangan dan kegiatan organisasi, serta puncaknya—pemilihan Ketua Umum DPN Peradi SAI periode 2020-2025.

Ada yang tak biasa dalam Munas organisasi advokat. Sejumlah pejabat Negara hingga anggota dewan turut menghadiri pembukaan Munas. Mereka antara lain Menkumham Yasonna H Laoly yang mewakili Wakil Presiden RI untuk membuka penyelenggaraan Munas.

Pejabat tinggi negara lainnya yang hadir antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua MPR Bambang Soesatyo, sejumlah perwakilan dari anggota Komisi III DPR seperti Ahmad Syahroni, Junimart Girsang dan Benny K Harman serta Ketua Ombudsman Amzulian Rifai. Bahkan, Ketua PERADi Rumah Bersama Advokat Luhut MP Pangaribuan juga turut hadir.

Puncak acara Munas adalah pemilihan Ketua Umum DPN Peradi SAI yang berlangsung pada Sabtu (29/2). Pemilihan menghasilkan keputusan untuk menetapkan kembali Juniver Girsang sebagai ketua umum periode 2020-2025. Dia berhasil unggul dari lawannya Patra M Zen dalam mekanisme elektronik voting khususnya sistem One Person One vote (OPOV).

Awalnya, calon ketua umum DPN PERADI SAI 2020-2025 adalah tiga orang, yakni Juniver Girsang, Harry Ponto dan Patra M Zen. Namun dalam perjalanannya, Harry Ponto memutuskan mundur dan menyisakan dua calon.

Terdapat 501 peserta Munas yang teregistrasi oleh panitia untuk kemudian memilih calon menggunakan mekanisme e-voting dengan memindai barcode yang terdapat pada kartu registrasi yang dimiliki masing-masing peserta.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua