Selasa, 03 March 2020

Diusulkan Klaster Ketenagakerjaan Dicabut dari RUU Cipta Kerja

Karena draf RUU Cipta Kerja dinilai melanggar job security, income security, dan social security.
Rofiq Hidayat
Diskusi bertajuk 'Kesiapan DPR Bahas RUU Cipta Kerja' di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (3/3). Foto: RFQ

Pemerintah menargetkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja dapat diselesaikan pembahasannya dalam kurun waktu 100 hari kerja. Namun, Baleg DPR menyangsikan RUU Cipta Kerja dapat selesai dibahas dalam jangka waktu 100 hari kerja jika klaster ketenagakerjaan masih "bercokol" dalam draf RUU Cipta Kerja.

 

“Pembahasan RUU Cipta bisa cepat, 100 hari selesai, asal klaster ketenagakerjaan di-take out (ditarik/dicabut, red) dari draf RUU jika ingin merampungkan pembahasan sesuai keinginan presiden,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya dalam sebuah diskusi di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (3/3/2020).

 

Seperti diketahui, sejak awal klaster ketenagakerjaan menjadi sorotan kalangan buruh. Bagi kalangan buruh, pengaturan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja tidak lebih baik dari UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena itu, mereka menolak substansi draf RUU Cipta Kerja tersebut. Kini, draft RUU Cipta berada di DPR untuk dilakukan pembahasan bersama pemerintah.

 

Willy menyarankan agar klaster ketenagakerjaan idealnya dicabut dari draf RUU Cipta Kerja. Hal ini didasarkan pada kajian bersama timnya. Bila klaster ketenagakerjaan ini dicabut dari draf, otomatis judul RUU-nya mesti diganti, tak lagi RUU Cipta Kerja. Sebab, secara substansi materi muatan draf RUU cenderung mencerminkan kemudahan investasi dan perizinan dalam berusaha. Baca Juga: Pemerintah Jelaskan Rasionalitas RUU Cipta Kerja  

 

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menilai pengaturan ketenagakerjaan menjadi komplikasi ketika diatur kembali dalam RUU Cipta Kerja. Karena itu, dia mengusulkan agar klaster ketenagakerjaan dicabut dari draf RUU Cipta Kerja. “Secara official RUU ini belum dibahas. Tapi namanya isu strategis, kita di Nasdem sudah bahas dan undang pembuat RUU ini,” ungkapnya.

 

Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Iswan Abdullah mengamini pandangan Willy. Menurutnya, mencabut klaster ketenagakerjaan adalah cara paling tepat untuk merampungkan RUU yang fokus pada kemudahan investasi dan perizinan usaha ini. Apalagi seluruh serikat pekerja seluruh Indonesia menolak pengaturan ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini.

 

“Ini berbahaya. Saran paling tepat adalah mencabut klaster ketenagakerjaan dari draf RUU,” pintanya.

 

Dia melihat materi muatan RUU Cipta Kerja sejatinya bukanlah kemauan Presiden Joko Widodo. Sebab, dalam beberapa kali pertemuan Presiden dengan pucuk pimpinan beberapa serikat pekerja, ingin menguatkan perlindungan terhadap pekerja. Namun, justru materi muatan RUU ini tentang ketenagakerjaan jauh dari harapan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua