Kamis, 05 March 2020

Putusan MK Momentum Benahi Tata Kelola Sektor Leasing

Untuk kepastian berusaha leasing dan perlindungan konsumen sudah seharusnya UU Jaminan Fidusia dan konsepnya dilakukan pembaruan.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: HGW

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merilis data pengaduan konsumen sepanjang 2019. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke YLKI sepanjang 2019, prosentase pengaduan yang berasal dari sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan leasing berada pada posisi teratas. Tidak kurang dari 46,9 persen jumlah pengaduan yang masuk ke YLKI sepanjang 2019 berasal dari sektor ini.

 

Ketua harian YLKI Tulus Abadi mengungkapkan hal ini sebenarnya bukanlah tren yang baru. Menurutnya, pengaduan konsumen untuk produk jasa keuangan merupakan salah satu yang dominan. Salah satu penyebab dari persoalan ini adalah tingkat literasi konsumen yang belum memadai dan peran regulator dalam mengawasi perilaku pelaku usaha juga ikut memberi kontribusi.

 

Sumber: YLKI

 

Khusus di sektor pembiayaan (leasing), belum lama ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 yang secara tidak langsung memberikan dampak terhadap konsumen (debitur) perusahaan leasing. Konsumen yang selama ini seolah memiliki posisi yang tidak setara jika dihadapkan dengan perusahaan leasing. Dengan adanya putusan MK ini konsumen dipandang kembali memiliki posisi yang lebih baik dari sebelumnya.

 

(Baca: Meneropong Perlindungan Konsumen Jasa Finansial di Tahun Tikus Logam)

 

Veri Junaidi dari kantor hukum Veri Junaidi and Associate yang mewakili kepentingan pemohon dalam Uji Materi Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia mengatakan, selama ini, implementasi kedua pasal tersebut sering mengabaikan perlindungan keadilan bagi debitur (konsumen). Menurut Veri, hal ini dikarenakan posisi antara konsumen dan perusahaan leasing sejak awal tidaklah seimbang.

 

“Karena tidak ada posisi yang seimbang antara debitur dan kreditur,” ujar Veri sesaat setelah dibacakannya putusan MK awal Januari lalu. 

 

Hal ini terungkap dalam persidangan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Saat itu Tulus Abadi mengungkapkan bahwa fenomena “penyelundupan” klausula baku oleh pelaku usaha dalam perjanjian jual beli kendaraan antara konsumen dan perusahaan leasing menjadi salah satu sebab meningkatnya pengaduan konsumen. Padahal, pencantuman klausula baku ini sudah dilarang dalam pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena dianggap merugikan pihak konsumen.

 

(Baca: Menanti Undang-undang Khusus Fintech yang Ramah Konsumen)

 

Menurut Tulus Abadi, dalam perjanjian standar (baku), ada pelaku usaha yang menyelipkan klausula baku mulai dari menyatakan pengalihan tanggung jawab, pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang. “Dan menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan yang ditetapkan di kemudian hari, ini yang sering ‘menelikung’ konsumen ketika berinteraksi dengan sektor jasa. Salah satunya adalah jasa usaha leasing,” ungkapnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua