Kamis, 05 March 2020

Wadah Tunggal dan Mitos Negara Hukum Oleh: Agung Pramono*)

​​​​​​​Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan nasihat yang lebih bijak daripada diri Anda sendiri - Marcus Tullius Cicero.
RED
Agung Pramono. Foto: Istimewa

Daniel S. Lev dalam studium generale (ulangtahun ke-6 PSHK Indonesia, 2004) mengatakan, dalam masa demokrasi parlementer terlihat peran hukum yang sangat menonjol dari advokat. Hukum dianggap begitu penting sehingga ada kesepakatan bahwa dalam berpolitik boleh menganggu yang lain, tapi tidak boleh menganggu hukum.  Pada 1966 advokat, hakim dan jaksa yang reformis membentuk organisasi Pengabdi Hukum yang menyerukan untuk kembali ke negara hukum.

 

Pergerakan dalam perjuangan non-kooperatif melawan Pemerintah Kolonial Belanda, keberadaan advokat juga merawat perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur sebagai cita-cita didirikannya Republik Indonesia. Semangat nasionalisme untuk berjuang demi kemerdekaan menjadi pertimbangan advokat Indonesia untuk terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan. Saat itu Perhimpunan Indonesia dibentuk oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di Leiden, Belanda.

 

Peran advokat angkatan pertama menjadi salah satu pilar berdirinya Republik Indonesia, sangat signifikan dalam pergerakan kemerdekaan yang membuat Bung Karno yakin bahwa sistem tradisional dan kekeluargaan lebih cocok bagi masyarakat Indonesia.

 

Politik hukum pada awal pasca kemerdekaan Indonesia berupaya mengisi kekosongan hukum, maka penggunaan undang-undang yang diadopsi dari Belanda merupakan suatu kebijakan logis yang dapat diterima. Sekarang, kenyataan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat kita adalah akibat dari politisasi hukum, bukan politik hukum.

 

Profesi Advokat menonjol dalam sejarah negara modern  sebagai sumber ide dan pejuang modernisasi, keadilan, hak asasi manusia, konstitusionalisme dan seterusnya. (PSHK Indonesia, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, 2011, hal. VII-VIII).

 

Islah Advokat

Sebenarnya, islah di antara organisasi advokat bukanlah hal yang luar bisa, sekadar hal umum dalam dunia advokat sebagaimana proses mediasi di pengadilan lalu bila tidak terlaksana maka berlanjut untuk memenangkan keyakinan hakim untuk mendukung dalil-dalil argumentasi faktualnya.

 

Yang membuatnya tidak biasa di muka manusia hukum adalah peran dari Menkopolhukam, Mahfud MD mendorong tiga PERADI untuk kembali bersatu, dan beliau mengajukan rumusan kesepakatan tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak yang hadir, yang tentu saja para pucuk pimpinan dari ke-3 kubu, berikut langkah lanjutan serta mekanisme musyawarah dan mufakat.

 

Memperhatikan hadirnya Menkopolhukam dan Menkumham, rasanya tidak mungkin kedua figur ini tidak membaca dan memahami putusan-putusan atas konflik advokat terutama Perkara No. 667/Pdt/G/2017/PN Jkt Pst tentang legal standing para pihak di muka hukum menurut Hakim (notabene MA).

 

Advokat merupakan profesi yang selalu mengedepankan islah agar tidak terjadi campur-tangan peradilan lebih jauh yang menyita waktu, pikiran dan tenaga serta efisiensi kinerja advokat terhadap masyarakat, ultimum remedium.

 

Seperti pernah diuraikan oleh advokat senior Frans H. Winarta, "khusus terkait bentuk wadah tunggal, jika mempelajari sejarah organisasi profesi advokat di Indonesia yang secara mendalam, maka dapat ditarik kesimpulan di mana konsep wadah tunggal memang tidak pernah sesuai diterapkan di negara ini, karena secara alamiah (naturally created condition)" (Hukumonline, Senin, 03 Pebruari 2020) beliau melihat dari sudut pandang hukum progresif dan fakta yang memang beliau alami sendiri.

 

Bahwa, yang dimaksud dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 035/PUU-XVI/2018 bukanlah konstitusionalitas organisasi advokat, namun konstitusionalitas dari Pasal 28 ayat (1) UU Advokat itulah yang sesungguhnya telah selesai dilaksanakan yang menurut asasnya adalah eenmalig (sudah berlalu, berlaku sekali dan selesai), dan demikianlah original intent dari pasal tersebut serta pembacaan dari putusan MK.

 

Mahkamah Agung bahkan menyatakan pendiriannya, "MA juga tidak berkepentingan dalam konflik organisasi advokat apalagi sampai memihak, menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik kepada para advokat dan pembentuk undang-undang, menyatakan tidak berkepentingan untuk menyatakan satu atau multibar ataupun hanya satu-satunya, tidak ada kepentingan untuk mempertahankan, harus monobar atau singlebar, atau multibar, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi".

 

Demikian pula halnya dengan TM. Luthfi Yazid, Vice President Kongres Advokat Indonesia pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto mengajukan pertanyaan dalam konteks hukum, yaitu "Apakah Menkopolhukam dan Menkumham tersebut memiliki legal standing, mempunyai kewenangan dan mendapat  mandat konstitusional untuk menginisiasi bersatunya tiga organisasi advokat tersebut?"

 

Disinggungnya juga tentang refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung, Ketua MA Hatta Ali menyatakan bahwa MA tidak akan terlibat dan tidak akan berpihak kepada organisasi advokat yang ada. Ia tak akan intervensi soal kisruh wadah tunggal organisasi advokat. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan biar pasar dan masyarakat pencari keadilan yang menentukan (Hukumonline.com, 2 Januari 2020).

 

Membuka Catatan

Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun terhadap putusan MK yang jadi rujukan Legislatif untuk membuka ruang perubahan UU Advokat. Mayoritas organisasi advokat dan advokat menunggu kesempatan perubahan yang berharga ini, maka tidak boleh ada lagi argumen dengan idea status quo. Secara doktrinal kewenangan perbaikan UU ada pada legislatif dan advokat tidak punya kewenangan itu, itu bukanlah bentuk intervensi akan tetapi demikian itulah prosedur dan bilah kewenangan.

 

Bila tujuan MoU yang diinisiasi oleh Menkopolhukham adalah memberikan masukan agar Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang penyumpahan Advokat itu dicabut, maka berarti para pihak menerima multi-bar, tertuang dalam butir 2 dan 6 menjadi alasan dari terbitnya SKMA No. 073 tersebut, yaitu karena kesepakatan yang tidak dipenuhi PERADI dan KAI dan karena terjadi perpecahan.

 

Kesepakatan itu seperti pedang bermata dua, disatu sisi mengakui konstitusionalitas Pasal tapi di sisi lain dari sudut pandang waktunya maka sekaligus menghendaki kemunculan organisasi baru sebagai embrio pernyataan multi-bar.

 

Sepertinya, desain MoU tersebut berlawanan dengan tujuan penolakan RUU Advokat di Parkir Timur Senayan pada hari Kamis 11 September 2014, dalam konteks Dewan Advokat Nasional, namun dalam Mou ini ternyata diusung nama-nama institusi penting dalam dunia hukum di wilayah eksekutif yaitu Menkopolhukan dan Menkumham.

 

Advokat patut bersyukur karena akhirnya para pihak yang menyatakan islah tersebut berarti menyadari keniscayaan multibar, meski awalnya delapan organisasi advokat dan saat ini menyusut hanya tiga.

 

Pengakuan Multi-bar

Berdasarkan catatan, peristiwa MoU tersebut diawali ketika Menkopolhukam dan Menkumham menerima tiga undangan yang berbeda untuk menghadiri Musyawarah Nasional, namun keduanya khawatir bilamana mereka tidak dapat memenuhi semua undangan, dengan alasan bahwa bila hadir pada salah satu Munas saja maka akan muncul anggapan keberpihakan, sebaliknya bila menghadiri ketiganya kemudian disebut melestarikan perpecahan, akhirnya mereka mengundang ketiga PERADI dalam kesempatan makan malam untuk berbincang bersama.

 

Dalam konteks rasionalitas politik hukum, Luthfi menguraikan bahwa dengan mempersatukan organisasi advokat ini dapat meningkatkan peran advokat dalam mengarahkan pembentukan payung hukum bagi negara, kemudian menurut analisanya hal ini dapat menyebabkan munculnya anggapan adanya upaya dari Menkopolhukam dan Menkumham agar kebijakan pemerintah dapat dukungan dari organisasi advokat sebab banyak kebijakan pemerintah yang jauh dari rasionalitas hukum, kebenaran dan keadilan. (bisnis.com, Kamis, 27 Februari 2020).

 

Sebagai Menteri Koordinator kabinet pemerintah yang membawahi kebijakan hukum, Mahfud mengakui pentingnya eksistensi PERADI. “Negara merasa rugi bila organisasi advokat yang terbesar ini terpecah. Pemerintah kekurangan partner untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum,” Mahfud menambahkan. (Hukumonline, Rabu, 26 Februari 2020).

 

Secara tekstual dan kontekstual maka kalimat tersebut menunjukkan pandangan dari Mahfud bahwa PERADI bukan satu-satunya, menurutnya ialah yang terbesar, di lain pihak beliau tidak mungkin keluar dari pendapat Mahkamah Konstitusi yang pernah dipimpinnya dan putusan atas perkara pengujian undang-undang advokat yang juga pernah diketuainya.

 

Mitos Negara Hukum

Hukum di Indonesia (mungkin) dilekati sifat doktrinal positivistik yang harus dibentuk tidak hanya bersumber dari jiwa rakyat namun juga cermin nilai keadilan, pemerintah seringkali salah-kaprah menempatkan diri sebagai representasi dari negara sebagai pembentuk dan penegak hukum, sementara dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum, dalam konteks ini hukum membawahi politik. Demi kedaulatan secara doktrinal hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (impersonal), hukum bukan hasil kesepakatan politik.

 

Sejarah yang baik mestinya berulang untuk tujuan pembenahan pondasi yang sesuai, banyak sekali perjuangan membangun negara yang ternyata dipelopori para advokat sebagai manusia hukum, sebagai sumber ide dan pembaharu negara. Kehakiman, kejaksaan dan kepolisian terlibat masuk bersama jadi reformis yang menuntut parlemen harus objektif, sampai akhirnya lahir UUD '45.

 

Dalam rapat dengar pendapat tahun 2002 ketika membahas UU Advokat, di gedung parlemen disepakati agar pada intinya pemerintah tidak mencampuri lagi kewenangan advokat yang oleh karenanya fasilitasi pembentukan organisasi diserahkan kepada Mahkamah Agung, ternyata SKMA-073 secara kodrati menjiwai resultan tersebut.

 

Adnan Buyung menyampaikan idea organisasi "junitre" dalam Rapat Panja RUU Advokat, yang pada dasarnya hampir seperti konfederasi, dan regulasi yang ada dari kesepakatan konfederasi menghasilkan suatu omnibus bill (program kebijakan) bagi organisasi di dalamnya, sesuatu yang visioner bagi duni hukum dan perundang-undangan yang disampaikan pada tahun 2003.

 

Sikap seorang advokat dibangun untuk melawan setiap kenyataan yang serupa dengan  pernyataan seperti yang dicatatat oleh Nino Oktorino (Runtuhnya Hindia Belanda, 2013, hlm. 10) dari kalimat Gubernur Jendral Jhr. de Jonge yang dengan angkuh mengatakan, "Belanda berada di sini (Hindia Belanda) selama 300 tahun lagi bila perlu dengan pedang dan pentung".

 

Penghinaan terhadap pribadi sudah menjadi bagian dari sejarah keberadaan advokat sejak zaman perlawanan terhadap perlakuan kolonial kepada bangsa Indonesia. Maka ketika semuanya membungkan dengan keinginan politik praktis dan ekonomi non-kerakyatan harus menjadi UU yang notabenenya adalah hukum (aturan main) maka era  multibar dari quasi autonomous state organ harus diemban.

 

Bukanlah hal yang berlebihan ketika Prof. Aswanto, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin menyebut, “hukum semata-mata dijadikan sebagai instrumentalia oleh penguasa”.

 

Penetrasi keilmuan dunia luar menjadikan kebesaran sebuah negara hanya sebagai tulisan dalam buku dan catatan sejarah, dalam wilayah intelektual intervensi politik mengendap halus melalui teori dan doktrin baru yang masih mentah dan terus berganti, tanpa kepastian apalagi kemapanan bentuk untuk merubah banyak hal dalam genggaman kekuatan perekonomian dan penyeragaman fisik, mitos yang tidak pernah selesai.

 

Dimanakah manusia hukum? Ke mana perginya negarawan?

Kembali ke awal di mana para advokat berjuang dari berbagai penjuru untuk lahirnya negara, tidak bermain politik tapi membaca sikap politis yang dituangkan oleh bangsa asing dalam kesepakatannya dengan (cikal-bakal) Indonesia, RUU Advokat harus segera disikapi sebagai keniscayaan dan dibahas dalam urgensi waktu yang mencukupi bersama pembuat UU.

 

*)Agung Pramono, SH., CIL. adalah Advokat sekaligus Anggota Forum Intelektual Kongres Advokat Indonesia.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua