Jumat, 06 March 2020

Perusahaan Perlu Antisipasi Fraud yang Timbul Akibat Penyederhanaan Regulasi

Perusahaan dapat menggunakan investigasi metode forensik digital untuk mengusut pelanggaran yang dilakukan karyawan.
Mochamad Januar Rizki
Amien Sunarjadi (nomor dua dari kiri) dalam diskusi di Jakarta, Kamis (5/3). Foto: RES

Tindakan kecurangan dan perbuatan melawan hukum –lazim disebut fraud oleh oknum karyawan selalu berisiko terjadi pada perusahaan. Bentuk tindakan fraud sangat beragam, mulai dari pemalsuan laporan keuangan, pemberian data palsu, penyalahgunaan data perusahaan hingga penggelapan aset perusahaan. Pada umumnya, fraud dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.



Guna mencegah fraud, perusahaan perlu menerapkan standar operasional prosedur (SOP). SOP yang jelas dapat menutupi celah bagi karyawan melakukan tindakan fraud. Head of Forensics & Fraud Investigations AHP Law Firm, Amien Sunaryadi, berpendapat risiko fraud berupa penyuapan dan jenis korupsi lain semakin terbuka lebar ketika ada penyederhanaan regulasi. Simplifikasi regulasi membuka banyak celah penyimpangan.



Amien mencontohkan risiko kejahatan keuangan yang berpotensi terjadi setelah Omnibus Law diberlakukan. “Dengan ada omnibus law, yang membuat proses cepat dan seakan-akan semua aturan dilonggarkan, maka ini bisa menjadi risiko (fraud--red),” jelas Amien dalam diskusi panel bertajuk ‘Prevention and Handling of Fraud in Companies to Improve Climate’ di Jakarta, Kamis (5/3).



(Baca juga: Perbankan Digrogoti Fraud dari Dalam).



Dia melanjutkan bahwa proses pemeriksaan atau investigasi oleh penegak hukum di Indonesia masih acapkali keliru saat menangani kejahatan keuangan. Hal paling utama yang harus dilakukan adalah menginvestigasi aliran dana dari hasil kejahatan tersebut (follow the money). Ia mengkritik penegak hukum di Indonesia yang lebih mengutamakan pemanggilan tersangka atau saksi dibandingkan menginvestigasi terlebih dahulu kejahatan yang dilakukan dan menelusuri hasil kejahatannya.



“Standar internasional itu tahapannya pelacakan, penangkapan dan terakhir interview. Sebagian penegak hukum tidak paham financial crime sehingga interview terlebih dahulu daripada investigasi, ini prkatik yang salah. Di banyak negara segala teknik tersebut (investigasi) dilakukan baru panggil orang,” jelas Amien.



Amien juga menjelaskan investigasi dengan menggunakan metode forensik digital. Metode ini memerlukan sumber daya manusia yang andal karena kompleksitas dan kerumitan pemeriksaan yang dilakukan. Salah satu contoh kasus yang sempat mencuri perhatian publik adalah Panama Pappers. Untuk membongkar fraud dalam kasus ini, pihak berwenang harus menginvestigasi hingga dua jutaan transaksi.



Dalam konteks kerumitan perkara, seorang investigator forensik digital harus memiliki keahlian memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang ditangani. “Makanya perlu tools data analytical. Ini perlu biaya yang mahal,” jelas Amien.



Dengan forensik digital, Amien mengatakan pemeriksaan dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut juga dapat terungkap lebih menyeluruh. Menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah bukti elektronik yang didapat dari hasil investigas digital forensik tersebut  dapat diterima dalam persidangan?



(Baca juga: Ini Peran Akuntansi Forensik dalam Pembuktian Fraud di Pengadilan).



Dalam artikel Klinik Hukumonline berjudul ‘Peran Digital Forensik dalam Pemberantasan Korupsi diterangkan bahwa alat bukti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menyebutkan ‘Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dandokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.



Frasa "disimpan secara elektronik" dapat dilihat pada contoh data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.



Alat bukti yang dimaksud berkaitan dengan dokumen elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016. Disebutkan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



Presiden Komisaris BTPN Syariah, Kemal Azis Stamboel, menerangkan fraud berupa tindakan penyuapan dan korupsi dapat dicegah dalam penguatan peraturan internal dan mempertegas rambu-rambu aturan. Menurut dia, munculnya kejahatan tersebut  berasal dari tiga aspek yaitu kesempatan, tekanan dan insentif dan rasionalitas. “Kalau rasionalitas ini mereka kurang menempatkan masalah dengan rasional dalam fraud ini,” jelas Kemal.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua