Minggu, 08 March 2020

Sidang In Absentia Tak Boleh Serampangan

KPK ingin menggunakan sidang in-absentia. Meski ada payung hukumnya dan dapat dibenarkan secara hukum, rencana tersebut dikritik.
Rofiq Hidayat
Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang menggunakan sidang tanpa kehadiran terdakwa, atau lazim disebut sidang in absentia. Sidang ini dapat digelar jika berkas perkara sudah lengkap dan dilimpahkan sementara terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyampaikan wacana sidang in absentia menyusul kegagalan menangkap beberapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sejauh ini, KPK belum berhasil menangkap politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiono, dan pengusaha Hiendra Soenjoto. KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, dan memeriksa orang-orang dekat para tersangka, toh hingga kini belum berhasil melakukan penangkapan. Itu sebabnya, KPK mewacanakan sidang in absentia.

Rencana KPK itu langsung menuai kritik. Sidang in absentia memang dimungkinkan. Tetapi bagi sejumlah kalangan, jika itu dilakukan sama saja memperlihatkan kemunduran KPK dalam pencarian orang yang sudah dinyatakan tersangka. Kritik datang dari Kurnia Ramadhana, misalnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu berpandangan langkah KPK tak tepat. Pasalnya KPK masih memiliki waktu melakukan pencarian Harun Masiku. Harun bak hilang ditelan bumi setelah pulang dari Singapura. Tersangka kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan itu kini tak jelas dimana. Padahal berkas perkara Wahyu sendiri akan dilimpahkan ke pengadilan. Bagi Kurnia, KPK sedianya memiliki tambahan energi mengejar keberadaan Harun Masiku setelah menggandeng Polri.

Kurnia tak menampik keinginan KPK menyidangkan orang-orang yang buron secara in absentia punya dasar hukum. Tindakan itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 38 ayat (1) menyebutkan, “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.

Namun Kurnia mengingatkan penerapan Pasal 38 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tak dapat digunakan sembarangan. Ada syarat yang harus dipenuhi. “Pasal ini dapat digunakan dengan syarat khusus yakni penegak hukum harus benar-benar bekerja untuk menemukan para buronan,” ujarnya kepada hukumonline, Sabtu (7/3).

(Baca juga: Enam Masalah Hukum Putusan Desersi Secara In Absentia).

Kendati begitu, KPK dinilai belum tepat menerapkan persidangan in absentia terhadap Harun Masiku, Nurhadi, Rizky dan Hiendra. Kurnia beralasan bahwa publik tak melihat  adanya keseriusan dan kemauan dari pimpinan KPK untuk menemukan dan menangkap para tersangka suap menyuap itu. ‘Jadi, kita curiga pimpinan  KPK melemparkan isu in absentia untuk Harun dan Nurhadi hanya untuk menunjukkan kepada publik seakan-akan KPK sudah melakukan banyak hal, padahal sebaliknya,” katanya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua