Rabu, 11 Maret 2020

Melek Omnibus Law II: Menyoal Fleksibilitas Aturan PKWT-Outsourcing

 

“Praktiknya selama ini pekerja outsourcing seolah tidak bisa berstatus sebagai pekerja tetap atau PKWTT. Padahal, hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dan pekerjanya tetap mengacu pada ketentuan PKWT atau PKWTT.”

 

 

Menguntungkan pekerja

Ketua Ketua Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) Ike Farida menilai Pasal 59 dihapus, bukan berarti pemerintah mencabut aturan PKWT. Pengaturan PKWT tetap ada dalam Pasal 56 UU No.13 Tahun 2013 yang diubah dalam RUU Cipta Kerja. Jika sebelumnya ada batas waktu PKWT paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 tahun, sekarang aturan ini dihapus.

 

“RUU Cipta Kerja tidak lagi mengatur jangka waktu PKWT, perjanjian kerja berlaku sampai pekerjaan selesai,” kata Ike.

 

Menurut Ike, melalui perubahan ini, pemerintah ingin membenahi peraturan PKWT yang selama ini membuka peluang terjadinya penggelapan hukum. Praktiknya, ada pekerjaan yang tidak selesai dalam jangka waktu 3 tahun, sehingga ketika pekerja PKWT habis kontraknya, dia melamar lagi. Perusahaan juga masih membutuhkan karena pekerjaannya belum selesai. Akibatnya, penerapan batas waktu PKWT tidak efektif (sering dilanggar, red) karena kontrak bisa terus diperpanjang sampai melebihi 3 tahun.

 

“Itu terjadi karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kemudian perusahaan juga masih membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka pekerja melamar lagi,” katanya dalam seminar di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

 

Dia menilai ketentuan PKWT dalam RUU Cipta Kerja menguntungkan pekerja karena setelah perjanjian kerja berakhir ada kompensasi yang wajib diberikan pengusaha. Menurutnya, kompensasi ini mirip pesangon seperti diatur Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 terkait perhitungan uang penghargaan masa kerja.

 

“Pekerja lebih terlindungi karena mereka mendapat kompensasi setelah perjanjian kerja berakhir,” ujarnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua