Rabu, 11 Maret 2020

Alasan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Putusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini berlaku sejak tanggal diputuskan pada 27 Februari 2020 atau tidak berlaku surut.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto: RES

Majelis Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya aturan kenaikan iuran BPJS hingga 100 persen per 1 Januari 2020. Dalam putusannya, MA membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS seperti tercantum dalam Pasal 34 ayat (1), (2) Perpres No. 75 Tahun 2019 itu.

 

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan pada prinsipnya jaminan sosial, yang salah satunya mencakup jaminan kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin UUD 1945. “Jaminan sosial berupa jaminan kesehatan merupakan HAM yang menjadi kewajiban negara,” kata Abdullah kepada Hukumonline, Selasa (10/3/2020). Baca Juga: Pemerintah Diminta Laksanakan Putusan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

 

Dia menegaskan jaminan kesehatan harus diwujudkan dalam berbagai upaya melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat sesuai amanat Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Berdasarkan asas atau prinsip keadilan, objek muatan Perpres No. 75 Tahun 2019 ini tidak mempertimbangkan kemampuan dan beban hidup masyarakat.

 

“Kenaikan iuran tidak seharusnya dilakukan saat ini, saat beban hidup masyarakat meningkat, dan tanpa perbaikan peningkatan kualitas, fasilitas kesehatan yang ditanggung BPJS. Seharusnya pemerintah lebih bertindak bijak, dimana anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN diwujudkan untuk mendapatkan porsi yang lebih besar guna mengurangi beban rakyat.”

 

Abdullah menerangkan putusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini berlaku sejak tanggal diputuskan pada 27 Februari 2020 atau tidak berlaku surut. Karena itu, masyarakat yang sudah membayar iuran sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga sebelum ada putusan ini tetap mengacu Perpres No. 75 Tahun 2019.

 

Dengan demikian, pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang mengacu Perpres No. 75 tahun 2019 sebelum adanya putusan MA ini tetap sah. "Berlakunya putusan ini sejak pengucapan putusan. Putusan ini tidak berlaku surut ke belakang, tetapi berlaku ke depan," katanya.

 

Sebelumnya, Kuasa Hukum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) sebagai Pemohon, Rusdianto Matulatuwa merasa bersyukur atas dibatalkannya kenaikan iuran BPJS oleh MA. Sebab, keputusan menaikkan iuran BPJS itu adalah kebijakan yang sulit diubah.Tapi, pihaknya berpikir saat itu bahwa kenaikan BPJS memang melanggar kaidah-kaidah di BPJS Kesehatan itu sendiri.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua