Rabu, 11 March 2020

Pasca Putusan MK, OJK Minta Klausul Perjanjian Pembiayaan Diperbaiki

Klausul-klausul tersebut perlu dibuat secara detail dari awal agar tidak menjadi sengketa antara kreditur dengan debitur di kemudian hari.
Mochamad Januar Rizki
Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank 2B OJK, Bambang W Budiawan (kiri). Foto: MJR

Prosedur eksekusi atau penyitaan objek jaminan fidusia menjadi topik pembahasan yang ramai diperbincangkan, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Januari lalu.

Dengan putusan tersebut, terdapat pihak-pihak yang menafsirkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur atau perusahaan pembiayaan harus melalui putusan pengadilan. Sehingga, hal ini dipahami menghilangkan kewenangan eksekusi kreditur.

Penafsiran tersebut tentunya bertolak-belakang dengan kondisi sebelum putusan MK. Khususnya pada perjanjian fidusia konsumtif otomotif seperti sepeda motor dan mobil, kreditur dapat menarik secara langsung atau menggunakan pihak ketiga (collector) objek tersebut apabila debitur cidera janji seperti yang tercantum dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. 

Kondisi ini tentunya dianggap memberatkan kreditur. Pasalnya, eksekusi objek yang harus menunggu putusan pengadilan membutuhkan waktu lama sehingga dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah. Selain itu, kondisi ini juga memengaruhi kepercayaan perbankan sebagai sumber pendanaan perusahaan-perusahaan pembiayaan.

(Baca: Putusan MK Momentum Benahi Tata Kelola Sektor Leasing)

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank 2B OJK, Bambang W Budiawan, menjelaskan pemahaman yang menyatakan eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan tersebut dianggap tidak tepat. Menurutnya, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut tanpa pengadilan asalkan klausul-klausul dalam perjanjian fidusia termuat secara detil, khususnya dalam penetapan kondisi cidera janji.

“Terdapat miss persepsi putusan MK. Putusan itu tidak menghapus hak eksekusi kreditur terhadap barang-barang fidusia dalam hal ini barang bergerak seperti mobil dan motor,” jelas Bambang saat dijumpai di Gedung OJK, Rabu (11/3).

Menurut Bambang, sengketa antara kreditur dan debitur selama ini terjadi karena tidak ada klausul perjanjian yang transparan sejak awal. Selain itu, debitur juga sering tidak membaca perjanjian secara detil sehingga saat terjadi permasalahan selama perjanjian fidusia berjalan debitur tersebut menolak dieksekusi objek fidusianya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua